Minggu, 08 Juli 2012

SEJARAH KABUPATEN CILACAP

Sejarah Cilacap 1856 (Di Copy dari Blog Karsiyah )


Bupati Cilacap IV, Raden Mas Adipati Arya Tjakrawerdaya menjabat antara tahun 1882-1927 dengan para pejabat pribumi dan pejabat Belanda di Pendopo Cilacap. Foto ini diambil dari buku ‘Banjoemas Riwajatmoe Doeloe’ oleh Bapak Soegeng Wijono dan Bapak Soenardi, Daya Cipta Mandiri, Purwokerto.

Tjilatjap / Cilacap Tua
Penelusuran sejarah diharapkan dapat memberi informasi fakta sejarah dan memberi koreksi terhadap fakta sejarah yang kurang akurat. Periode sejarah cikal - bakal Kabupaten Cilacap terletak pada batas – batas etnis dan kekuasaan pemerintahan. Zaman penjajahan, Zaman Belanda, tidak terjadi pada masa yang sama di daerah cikal - bakal Kabupaten Cilacap, misalnya di Pulau Nusakambangan, Segara Anakan dan Tanah Madura (sekarang nama desa dalam Kecamatan Wanareja), berlangsung 236 tahun sejak 1706 dan daerah Kabupaten Cilacap bagian timur berlangsung 112 tahun sejak 1830 hingga akhir Pemerintah Hindia Belanda 1942. Cikal - bakal Kabupaten Cilacap menurut Bp. Soedarmadji 1) :

a. Kerajaan Mataram Hindu

Bapak Sukarto K. Atmodjo, tahun 1977 di Desa Pesanggrahan, Kabupaten Cilacap menemukan sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Tembaga Luitan bertarikh 823 Saka (901 Masehi). Prasasti tersebut memberikan pengaduan penduduk Luitan, wilayah Kapung yang tidak membayar pajak kepada Raja Mataram. Prasasti tersebut menyebut nama-nama desa seperti Pagarwesi, Wadihati, Malaran, Katanggaran, Tgangrat, Mirahmirah, Ayam- teas. Menurut Bapak Sukarto rupa-rupanya terletak di sekitar Kerajaan Mataram (sekarang Klaten, Prambanan dan Magelang)2).

Menurut salah satu versi Babad Banyumas3), di daerah Ayah terdapat Desa Perdikan Pakuncen yang dinamakan juga Kapungla, tempat pengasingan dan pemakaman Adipati Mangkupraja II, Patih Kerajaan Surakarta (1796-1804)4), dalam sebuah laporan5) yang terdapat di Arsip Nasional RI tahun 1830 disebut Kapungloo, yang mungkin berasal dari kata Kapung dalam Prasasti Luitan.

1). Soedarmadji. Hari Jadi Kabupaten Cilacap. Purwokerto, hal 1-18.
2). Sukarto K. Atmodjo, M.M., Menelusuri Sejarah Cikal – Bakal Hari Jadi Cilacap berdasarkan Data Prasasti Kuno, 1990, hal 18-19 dan 50-51. Makalah pada Sarasehan Sehari Cikal – Bakal dan Hari Jadi Cilacap, 20 Maret 1990.
3). Kasman Surawidjaja, Babad lan Sedjarah Banjumas, (Purwokerto, 1959), hal 162, Koleksi Pribadi Bapak Soedarmadji.
4). Serie C. Vorstenlanden. No. 81. “Rouffaer over de Vorstenlanden (1905), “Adatrechtbundels, XXXIV : Java en Madoera, ‘S – Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931, hal 233-378. Daftar Rijksbestuurders Soerakarta dan Jogjakarta terdapat pada hal 277-278.
5). Catatan (Nota) tentang Segara Anakan dan Pusara / Makam, 1831, ANRIJ Jakarta ; Arsip Banyumas. Naskah tersebut tanpa judul, judul berasal dari Hartono, Daftar Arsip Banyumas (1830-1891).

Loewieting (mirip Luitan), sebuah nama tempat antara Ajibarang dan Dayaluhur6), pada abad XVII terletak pada jalan pedalaman ke Jawa Barat. Winduaji pass yang sekarang terletak di Kecamatan Petuguran, ex Kawedanan Bumiayu, Kabupaten Brebes, pada abad XVII disebut Windoewasie atau Winduwadje7) yang mungkin berasal dari kata Wadihati dalam prasasti tersebut, dan terletak pada jalan ke Cirebon.

b. Kerajaan Majapahit8) (1294 – 1478)

Selama lima abad setelah Prasasti Luitan, kita tidak banyak mengetahui keadaan daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap. Sumber – sumber sejarah hanya menyebutkan peristiwa yang terjadi mulai abad XV.

Pada akhir Zaman Kerajaan Majapahit, daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap terbagi – bagi dalam wilayah9):
- Wilayah Ki Gede Ayah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit
- Wilayah Ki Ageng Donan di bawah Kerajaan Majapahit
- Kerajaan Nusakambangan di bawah kekuasaan Adipati Pasir Luhur
- Wilayah Adipati Dayuluhur di bawah kekuasaan Adipati Pasir Luhur
- Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran

c. Kerajaan Demak (1478 – 1546)

Kerajaan Hindu Majapahit jatuh pada tahun 1478 setelah mendapat serangan dari Kerajaan Islam Demak10):

Pada tahun 1982, Noorduyn memberitakan penemuan manuskrip daun lontar, yang tersimpan di Perpustakaan Bodlei, Oxford sejak 1627 atau 162911), berisi catatan identifikasi topografi (nama tempat) dalam perjalanan keliling Jawa dari Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu dari Kerajaan Pakuan yang dilakukan pada akhir abad XV atau awal abad XVI. Daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap, identifikasi topografis disebutkan dari arah timur ke arah barat : Dipala (sekarang Adipala, ibukota Kecamatan), Sawangan (sekarang tidak ditemukan) di dekat muara Ci-Sarayu, Mandala Ayah (sekarang desa Mendala, Kecamatan Kesugihan: Noorduyn mengira Ayah, yang sekarang terletak lebih timur, di Kecamatan Rawakele, ex Kawedanan Puring Kabupaten Kebumen).

6). Vitalis, L., Verslag van de opname van de Noordwestelijke landen van Banjoemaas en de Dayo Loehoer, Poerwokerto, den 14 October 1830, hal 26. ANRIJ
7). Chijs, J. A. van der, Dag – register gehouden in’t Casteel Batavia, Anno 1681, Den Haag / Batavia, 1887 – 1931, hal 18, 19 dan 778.
8). Slamet Muljana, Prof Dr., Runtuhnja Keradjaan Hindu – Djawa dan Timbulnja Negara – Negara Islam di Nusantara, Djakarta, Bhrata, 1968, hal 16 dan 191.
9). Soedarmadji, op. cit. hal 15.
10). Slamet Muljana, Prof. Dr., op. cit., hal 191.
11). Noorduyn, J., “Bujangga Manik’s Journey Through Java : Topographical Data From an Old Sundanese Source, “ BKI, 138 4e afl., 1982, hal 423 – 414, 434 – 435.

Bujangga Manik mengitari perbukitan, melewati tujuh tempat yang sayang sekali oleh Noorduyn hanya disebut satu saja : Dona Kalicung (Sekarang Donan), setelah melintasi Sagaranak (Sekarang Segara Anakan), menuju Bakur (Sekarang tak ditemukan) di muara Citanduy.

Setelah kekuasaan Kerajaan Majapahit bergeser ke Kerajaan Demak, Adipati Pasir Luhur tidak lagi berdiri sendiri, bahkan dalam Babad Pasir12) disebutkan bahwa Adipati Pasir Luhur menjadi Panglima Perang Kerajaan Demak yang bernama Pangeran Senapati Mangkubumi I.

Daerah cikal- bakal Kabupaten Cilacap mengalami pergeseran kekuasaan pemerintahan, terbagi dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Demak di sebelah timur dan Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran di sebelah barat.

d. Kerajaan Pajang (1546 – 1587)

Setelah Pangeran Trenggana, Raja Demak III wafat pada tahun 1546, Kerajaan Demak terpecah – pecah menjadi daerah – daerah yang dipimpin oleh putera dan menantunya:
- Demak di bawah kekuasaan Putera Sunan Prawata
- Jepara di bawah kekuasaan Puteri Ratu Kalinyamat
- Pajang di bawah kekuasaan menantu Jaka Tingkir, yang pada tahun 1574 menjadi Sultan Pajang dengan nama Sultan Adiwijaya13).

Menurut Hoesein Djajadiningrat14), Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah mendapat serangan Kerajaan Islam Banten dan Cirebon, jatuh pada tahun 1579 / 1580. Bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon.

Daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap pada masa ini di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang di sebelah timur, dan Cirebon sejak tahun 1579 / 1580 di sebelah barat. Pada masa awal Kerajaan Pajang yang menjadi Adipati Pasir Luhur adalah Pangeran Senapati Mangkubumi II (adik Pangeran Senapati Mangkubumi I)15).

12). Knebel, J., “Babad Pasir, Volgens een Banjoemasch handschrift, met vertaling,” VBG, LI, 1900, 1e afl., I-VIII, hal 1-155 Huruf Jawa; lihat juga Tedakan Serat Yudanegara, hal 121. Museum Sena Budaya 69, Yogyakarta, merupakan kompilasi Babad Banyumas dan Danureja V, Patih Dalem Kesultanan Yogyakarta, 1847-1879, dilatinkan dari huruf Jawa oleh Raden Tanaya disebut sebagai Serat Yudanagaran dan Dr. H. J. de Graaf, Awal Kebangkitan Mataram; Masa Pemerintahan Senapati, Jakarta, Grafiti Pers, cetakan pertama, 1985, hal 73-74.
13). De Graaf, ibid., hal 33
14). Hoesein Djajadiningrat, Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten, Jakarta, Djambatan, 1983, hal 98. Karya terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, disertasi Hoesein Djajadiningrat di Universitas Leiden, Negeri Belanda, 1913.
15). Serat Yudanagaran, hal 122

Menurut Sukarto K. Atmojo, pada tanggal 6 April 1582 telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Banyumas, yang didirikan oleh Adipati Wargautama II (Jaka Kaiman), Adipati Wirasaba VII, yang membagi Wirasaba menjadi 4 bagian yaitu Banyumas untuk dirinya sendiri yang dikenal dengan Adipati Mrapat (Bupati Banyumas I) dan ke tiga iparnya untuk tiga wilayah tersebut16).

e. Kerajaan Mataram (1587 – 1755)

Setelah Kerajaan Pajang rusak, pada tahun 1587 Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senapati. Daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap yang semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang sekarang menjadi bagian Kerajaan Majapahit17).

Pada tahun 1595, Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di bawah kekuasaan Cirebon. Sejak waktu itu daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap pada masa ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram18).

Bupati Banyumas I, Adipati Mrapat diganti oleh putera kedua, putera sulung dari istri padmi, Ngabehi Janah. Kekuasaannya dikurangi masing – masing daerah seperti Ayah dan Dayaluhur menyerahkan pajak sendiri – sendiri kepada Raja Mataram.

Seorang putera Panembahan Senapati yang bernama Pangeran Sutacandra dimakamkan di Jeruklegi. Di masa yang akan datang beliau menurunkan para bupati dan Demang jeruklegi19).

Pada tahun 1609, kakak Raja Mataram II, Panembahan Seda Krapyak (1601 – 1613) yaitu Panembahan Jayaraga, pemangku pemerintahan Ponorogo, berusaha mengadakan pemberontakan tetapi segera ditumpas. Selanjutnya ia bersama seluruh keluarga dibuang ke Masjid Watu (sekarang Masigit sela), sebuah gua di bagian selatan Pulau Nusakambangan. Ini adalah pertama kalinya Pulau Nusakambangan dijadikan tempat pembuangan20).

16). Soekarto K. Atmodjo, M.M., Sekitar Hari Jadi Kabupaten Banyumas. 1989. Makalah pada Seminar Sehari Hari Jadi Kabupaten Banyumas di Purwokerto, 14 November 1989.
17). De Graaf, op. cit., hal 53.
18). Asikin W.K., R. Dr. D., “De Stichting van het Regentschap Krawang en Krawangs eerste Regent,” TBG, LXXVII, 1937, hal 178 – 205. Pada hal 179 disebutkan jika Adipati Panaekan adalah Penguasa Kerajaan Mataram pertama di Galuh sejak tahun 1595; Soedarmadji, op. cit., hal 18-39
19). Silsilah Jeruklegi, lembaran tanpa penyusun, huruf Jawa. Koleksi pribadi Bapak Soedarmadji di Purwokerto.
20). De Graaf, Dr. H. J., Puncak Kekuasaan Mataram : Politik Ekspansi Sultan Agung, Jakarta, Grafiti Pers, cetakan pertama, 1986, hal 9-11. Karya terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

Menurut kepercayaan Kerajaan Mataram, Pulau Nusakambangan dianggap tempat kedudukan raja roh halus yang jahat. Sedangkan untuk menjaga serangan roh halus yang jahat tersebut, Kerajaan Mataram menempatkan seorang ulama yang keramat bernama Syeh Jaelani. Ketika wafat beliau dimakamkan di Gunung Srandil (Sekarang termasuk Desa Glempang Pasir, Kecamatan Adipala).

Tiga penjaga yang lain yaitu Syeh Jumadil Kubra dimakamkan di Gunung Turgo, barat laut Kaliurang untuk melindungi Kerajaan Mataram dari bahaya Gunung Merapi. Sedangkan Syeh Bela Belu dan Syeh Maulana dimakamkan di Parang Tritis, seberang Kali Opak untuk melindungi Kerajaan Mataram dari bahaya yang berasal dari Laut Selatan21).

Pada zaman Raja Mataram III, Sultan Agung (1613 – 1645), berdasarkan penelitian Gunter Schilder 198122), sejak abad XVII, Teluk Penanjung, pantai selatan Priangan Timur di sebelah barat Pulau Nusakambangan, sudah dikenal bangsa Belanda yang berlayar ke Hindia (sekarang Indonesia) menggunakan rute selatan, dari Tanjung Harapan (Afrika Selatan) ke Selat Sunda, pada musim angin barat, antara bulan Mei sampai Juli. Apabila terdapat kerusakan atau kesalahan navigasi akan terdampar di Teluk Penanjung.

Pada tahun 1622, orang Belanda telah menamakan Teluk Penanjung bagian Timur dengan sebutan Teluk Dirk de Vries. Sehingga sebelumnya tentu sudah terjadi pendaratan oleh kapal Belanda di teluk tersebut.

Pada tahun 1622, Komander Jan Vos berangkat dari Batavia (Sekarang Jakarta) untuk melaksanakan ekspedisi eksplorasi Pantai Selatan Jawa dengan kapal Haring dan Hazewint. Setelah keluar dari Selat Sunda bertemu dengan kapal Mauritius yang beberapa hari sebelumnya bersama kapal Wepen van Rotterdam terdampar di Teluk Dirk de Vries. Menurut Schilder, sebab kontak Jan Vos dengan kapal Mauritius, maka Teluk Penanjung bagian timur dinamakan Teluk Mauritius.

Peta yang dibuat berdasarkan hasil ekspedisi 1622, yang dikerjakan cartographer Hessel Gerritz tahun 1628, sekarang terdapat di Bibliotheque Nationale, Paris : peta Laut Jawa dengan Jawa, Borneo Selatan dan Celebes selatan, 750 x 950 mm. Di daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap dapat diidentifikasikan dari barat ke timur : Teluk Dircis de Vries, Teluk Mauritius, De groote Rivier van Java, Ramshooft, Schilpadts Hooft, R. Siry.

21). Lumintu. Pantang menyebut macan di Bukit Turgo. Buana Minggu, 3 Februari 1980.
22). Gunter Schilder. The Charting of the South Coast of Java. Archipel, 22, 1981, hal 87-104.

Pada zaman Raja Mataram IV, Sunan Amangkurat I atau Amangkurat Agung (1645-1677), ibukota Kerajaan Mataram mendapat serangan pasukan Madura di bawah pimpinan Trunajaya tahun 1677, Sunan Amangkurat I bersama keluarga melarikan diri ke arah barat menuju Tegal, tetapi di perjalanan, di suatu tempat yang kemudian dinamakan Desa Pasiraman (sekarang terletak di Kecamatan Pakuncen, ex Kawedanan Ajibarang, Kabupaten Banyumas), beliau meninggal dan digantikan puteranya dengan gelar Sunan Amangkurat II atau Amangkurat Amral (1677-1703). Sebelum melanjutkan perjalanan ke Tegal, Sunan Amangkurat II memerintahkan pembantunya, Ki Pranataka mencari Bunga Wijayakusuma ke Donan atau Pulau Nusakambangan23).

Ki Pranataka sendiri belum mengetahui Bunga Wijayakusuma dan oleh karena itu meminta bantuan Panembahan Purba Sari, yang diangkat Sunan Amangkurat I menjadi Kepala Desa Daun Lumbung, putera Panembahan Banakeling. Pohon dari Bunga Wijayakusuma ditemukan di Pulau Majethi, disebut pula Pulau Badung, terdiri dari dua pulau karang yang letaknya berimpit demikian sehingga merupakan jukung bandungan.

Ki Pranataka kemudian hari diangkat menjadi Patih Kerajaan Mataram dengan nama Adipati Sindureja. Setelah Panembahan Purbasari wafat, setiap utusan kerajaan sebelum memetik Bunga Wijayakusuma, selalu berziara ke makam Panembahan Purbasari yang bersama makam Panembahan Santri terletak di Desa Daun Lumbung dan dikeramatkan24).

Pada masa Sunan Amangkurat Amral yang menjadi Bupati Banyumas adalah Tumenggung Yudanegara I, Bupati Banyumas V. Beliau menikah dengan Raden Ayu Kaleting Kuning II yang kemudian disebut Raden Ayu Bendara yaitu adik Sunan Amangkurat Amral. Oleh karena itu Tumenggung Yudanegara I dipromosikan menguasai wilayah penduduk 4.000 cacah meliputi daerah Pasir, Ayah, Dayaluhur, Segluh, Krawang, Panjer (sekarang Kebumen), Banjar dan diperkenankan membawa payung upacara Adipati, bulan Siyam dan Besar diperbolehkan garebegan setempat, hanya pada bulan Mulud menghadap Raja Mataram menyerahkan pajak.

23). Olthof (ed.), W.L., Poenika Serat Babad Tanah Djawi wiwit Saking Nabi Adam doemoegi ing taoen 1647, ‘S – Gravenhage, M. Nijhoff, 1941, hal 175 – 177.
24). Van Westerrode, W. De Wolf, “Aantekeeningen op Veth’s ‘Java’, “Deel I, TNAG, XI, 2 de Serie, 1894, hal 911-934, Deel II dan III, TNAG, XII, 2de Serie, 1895, hal 203-235 dan hal 333-362.

Pulau Majethi disebut dalam Deel I hal 916, sedang Panembahan Purbasari Deel III hal 362, yang mengutip informasi Bupati Cilacap. Mengenai Pranataka, lihat lebih lanjut dalam Olthof, ibid, hal 179 dan 226 tentang pengangkatannya menjadi Tumenggung dan Patih.

Sejak masa Bupati Banyumas V, daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap di wilayah Kerajaan Mataram termasuk wilayah Kabupaten Banyumas. Kekuasaan Bupati Banyumas membuat Tumenggung Yudanegara I lupa diri, membangun istana baru, berfoya-foya, melupakan Raden Ayu Bendara. Raden Ayu Bendara yang merupakan adik Amangkurat Amral, melaporkan suaminya kepada Raja. Tumenggung Yudanegara I dihukum mati di Masjid Kahodan Kartasura, jenasahnya dimakamkan di Pesarehan Dawuhan Banyumas. Oleh karena itu beliau dikenal dengan nama Tumenggung Yudanegara Seda Masjid25).

Pada tanggal 18 Desember 1690 diterima berita yang mengabarkan jika Demang Jeruklegi mengunjungi daerah Priangan Tenggara dan pada para kepala pemerintahan setempat menanyakan apakah mereka tunduk pada Susuhunan atau Kompeni Belanda. Bahkan dalam surat yang diterima tanggal 23 Januari 1691 disebut jika kunjungan tersebut tidak lebih jauh dari Imbanegara, dan seorang lurah dibawa serta menghadap Susuhunan yang memberi penjelasan bahwa ia tidak ada hubungan apapun dengan Susuhunan karena ia berada di bawah kekuasaan Kompeni Belanda26).

Pada tanggal 4 Maret 1692, para pejabat Kompeni di Batavia menerima berita jika sebuah Kapal Lek terdampar tidak berdaya di Teluk Dirk de Vries setelah berlayar dari Tanjung Harapan. 58 orang mati selama perjalanan dan 90 awak kapal menderita kekurangan vitamin C. Usaha pertolongan segera dilakukan dengan mengirim Kapal Wildschut melalui Selat Sunda dan melalui darat dengan sejumlah penduduk bersama 10 atau 12 orang militer. Pada tanggal 6 Maret 1692 Kapal Wildschut berangkat dipimpin Pieter de Gilde dan diantara awak kapal terdapat seorang pembuat peta yang akan membuat peta teluk dan pantai di sekitarnya. Kapal pulang pada tanggal 26 Maret 1692. Sementara di Batavia diterima berita lagi pada tanggal 26 Maret 1692 jika Kapal Saamslag terdampar di Teluk Dirk de Vries pula. Kedua kapal yang salah itu sampai di Batavia pada tanggal 21 April 1692.

25). Serat Yudanagaran, hal 206-207, tidak disebut kapan Yudanegara I dihukum mati. R.M.S.Brotodiredjo dan R.Ngatidjo Darmosuwondo, Inti Silsilah dan Sedjarah Banjumas, (Bogor, 1969), hal 34, menyebut perintah Sunan Amangkurat III (1703-1708), huruf Jawa, PB A 251, Yogyakarta, menyebut Sunan Amangkurat IV (1719-1726), keduanya keponakan Raden Ayu Tumenggung Yudanegara II (Kaleting Kuning II).
26). Chijs, J.A. van der. Dagh – register gehouden in ‘t Casteel Batavia. Anno 1680. Den Haag / Batavia. 1887-1931, hal 184.

Berdasarkan hasil penelitian Schilder27), cikal – bakal Kabupaten Cilacap pada waktu itu di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram seluruhnya. Pada tahun 1973 beliau menemukan peta perjalanan kapal pesiar Wildschut di Perpustakaan Nasional (Bibliotheque Nationale) Paris, peta terperinci tertua Pantai Selatan Pulau Jawa. Peta yang dibuat dari linen (50 x 179 cm), ukuran 1: 65.000 dilukis oleh Master Pieter de Gilde dan cartographer Hendrick Jansen Roos, berjudul “Teluk Dirck de Vries, Mauritius dan Teluk Penyu”. Di samping peta linen, di balik kertas terdapat judul “No 9 Pantai Selatan Jawa, Dirk de Vries, Mauritius dan Teluk Penyu”. Peta tersebut oleh penguasa Kompeni di Batavia dikirim ke tempat – tempat penyimpanan arsip di Amsterdam. Dengan sebab – sebab yang tidak diketahui peta – peta tersebut dijual, seperti diumumkan dalam katalog yang diterbitkan Frederick Muller tahun 1882. Dalam peta – peta tersebut di atas, kota Cilacap belum tampak, jalan masuk ke Segara Anakan belum diketahui.

Kapal – kapal Belanda yang secara kebetulan bermunculan di perairan dekat Teluk Parigi menimbulkan dugaan yang bukan – bukan dari Raja Mataram. Konon Patih Sindureja dipanggil ke istana untuk melapor armada di Pantai Selatan. Kerajaan Mataram sejak peristiwa pembunuhan Kapten Tack oleh Untung Surapati tahun 1686 masih dalam situasi konflik dengan Kompeni28).

Pada tanggal 4 April 1698 Gubernur Jendral VOC, Mr. Willem van Outhoorn membuat resolusi pelaksanaan eksplorasi dan pembuatan peta lebih akurat dari yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pelayaran dari mana saja bagi setiap kapal yang berlayar dengan angin barat, seperti peristiwa yang dialami Kapal Pesiar Silida yang tersesat ke Sailan pada tahun 1694, maupun mencegah kemungkinan terdamparnya kapal seperti yang dialami Kapal Layar Vegt bulan November 1697 yang selama 5 bulan tidak ada kabarnya.

Ekspedisi yang dilakukan atas perintah tersebut dilaksanakan dari arah timur, dari tanjung paling timur yang terletak di Blambangan sampai Pelik tidak sejauh Dommon (Donan ?). Daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap menjadi prioritas expedisi eksplorasi tersebut sebab Kompeni membutuhkan informasi lebih lanjut tentang danau di Tanah Priangan (yang dimaksud Segara Anakan) yang diperkirakan menghasilkan mutiara. Selain itu Kompeni juga membutuhkan pengetahuan lebih luas Pulau Nusakambangan dan sekitarnya.

27). Schilder, op. cit., hal 90-91.
28). De Graaf, Dr. H. J., Terbunuhnya Kapten Tack : Kemelut di Kertasura Abad XVII, Jakarta, Grafiti Pers, cetakan pertama, 1989, hal 110 dan 128. Karya terjemahan dari Bahasa Belanda. Teluk Parigi yang dimaksud adalah Teluk Penanjung.

Cornelis Coops berangkat dari Batavia dengan Kapal Hoen dan Wesel pada tanggal 26 April 1698 dan kembali pada tanggal 19 Juli 1698. Coops membuktikan jika Teluk Dirk de Vries adalah tempat pertama yang dicapai apabila kapal – kapal berlayar dari Tanjung Harapan (Afrika Selatan) dalam musim barat (Westerly Moonsoon) tersesat lebih timur dari Selat Sunda.

Schilder menemukan empat peta hasil ekspedisi Coops di Algemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag dengan kode Leupe 438 – 441, ukuran seragam 1 : 140.000. Peta ini merupakan satu seri peta terperinci Pantai Selatan Jawa dengan catatan bahwa urutan nomor terbalik karena memberi kesan jika ekspedisi berlayar dari barat ke timur. Laporan ini dibuat pada tanggal 20 Juli 1698.

Dari peta tersebut yang berhubungan dengan cikal – bakal Kabupaten Cilacap adalah Leupe 440 (740 x 2030 mm, pantai antara ‘Rivier de Donau’ dan ‘Baij Tangale’) dan Leupe 439 (740 x 1235 mm, pantai antara ‘P. Noesa Cambangan’ dan ‘Brantas Hoetjoe). Coops menulis Donan dengan ‘Donau’ mengingat nama salah satu sungai terpanjang di Eropa.

Berbeda dengan ekspedisi tahun 1622, sekarang terdapat kemajuan pendapat jika Nusakambangan adalah sebuah pulau dan Segara Anakan bukan danau. Muara selat sebelah barat lebih luas, lebar dan dalam daripada muara sebelah timur. Yang dimaksud muara sebelah barat adalah Plawangan Barat (pintu masuk ke Segara Anakan dari ujung barat Pulau Nusakambangan ) dan muara sebelah timur adalah Plawangan Timur (pintu masuk ke Segara Anakan dari ujung timur Pulau Nusakambangan).

Muara di sebelah timur sangat berbahaya bagi seseorang yang belum berpengalaman berlayar di antara karang – karang yang bermunculan di atas permukaan laut29).

Sunan Amangkurat II wafat pada tanggal 3 November 1703. Beliau diganti oleh putera mahkota sebagai Sunan Amangkurat III atau dikenal sebagai Sunan Emas pincang. Sunan Amangkurat II berselisih dengan pamannya yang bernama Sunan Puger. Sunan Puger lalu melarikan diri ke tempat kedudukan Kompeni di Semarang yang kemudian membantunya.

Sunan Puger berjanji pada Kompeni akan membayar ganti rugi atas bantuan Kompeni. Beliau dinobatkan menjadi Susuhunan Pakubuwono I pada tanggal 7 Juli 1704 oleh Kompeni di Semarang dan setelah itu kembali ke Kartasura30).

29). Schildeer, op. cit., hal 911-96
30). De Graaf, op. cit., hal 136

Pembagian wilayah Kerajaan Mataram menurut Sutjipto31):

1. Daerah Kutagara
Kutagara / Kutanegara / Kotanegara / Narawita (Nara = orang, Wita = suwita), yang merupakan tanah milik Raja (Kroondomein) yaitu mula – mula Kerta, Plered, Kartasura (1680), Surakarta (1745). Di daerah Kutagara ini terletak Kraton dimana Raja dan keluarganya dan beberapa pejabat tinggi lain tinggal. Pada tahun 1744 dibagi menjadi dua yaitu di bagian utara, tetap Mataram dan di bagian selatan, Gading Mataram.

2. Daerah Negara Agung
Negara Agung adalah daerah sekitar Kutagara (Ommelanden), merupakan tanah lunggu (appanage) para bangsawan dan para pejabat tinggi yang bertempat tinggal di Kutagara. Semula terdapat 4 daerah yaitu Bumi, Siti, Siti Sewu dan Panumping:

Bumi (Kedu, sebelah barat Sungai Progo) dan Bumija (Kedu, sebelah timur Sungai Progo), Siti Ageng Kiwa (sebelah barat jalan Pajang – Demak) dan Siti Ageng Tengen (sebelah timur jalan Pajang – Demak), Sewu (Begelen Tengah) dan Numbak Anyar (antara Sungai Progo dan Bogowonto), Panumping (Sokawati) atau sekarang timur laut Solo, Kabupaten Karanganyar dan Panekar (Pajang).

3. Daerah Mancanegara
Mancanegara adalah daerah di luar Negara Agung, paling tidak tiap Gerebeg Mulud menghadap Raja menyerahkan pajak, maka sering disebut Siti Pamaosan Dalem. Daerah Mancanegara dibagi menjadi dua yaitu :

Mancanegara Kulon terdiri dari Banyumas, Banjar, Pasir dan Ayah, Kalibeber, Roma (ex pembantu Gombong), Karang Bolong, Merden, Warah, Tersana dan Karencang, Bobotsari dan Kertanegara, Lebaksiu, Bentar dan Dayaluhur.

Mancanegara Wetan terdiri dari daerah Madiun dan Kediri sekarang.

4. Daerah Pesisir
Daerah Pesisir Kulon di sebelah barat Demak dan Daerah Pesisir Timur di sebelah timur Demak.

5. Daerah Bang Kulon dan Bang Wetan
Bang Kulon pada masa zaman Sultan Agung mencapai perbatasan Banten, Ci Pamali (1677) dan Bang Wetan.


31). Sutjipto, Drs. F. A. Struktur Birokrasi Mataram. Madjalah Ilmu – Ilmu Sastra Indonesia, IV. Mei / Djuni 1968, hal 51-55

Setelah Sunan Puger kembali ke Kartasura, pada tanggal 5 Oktober 1705 diadakan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan Kompeni di Kartasura. Batas timur daerah kekuasaan Belanda berpindah dari Ci Pamanukan (Krawang) ke Sungai Losari (Kabupaten Brebes) di utara dan Sungai Donan (Kabupaten Banyumas) di selatan32). Sebagai upah atas bantuannya menyelesaikan masalah perebutan kekuasaan di lingkungan Kerajaan Mataram, sebagian wilayah Pulau Jawa, termasuk bagian barat daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap, pada masa Susuhunan Pakubuwono I (1704 – 1719) diserahkan oleh Kerajaan Mataram pada Kompeni. Dengan demikian Pulau Nusakambangan, Segara Anakan dan Tanah Madura (cikal – bakal sebagian Kecamatan Cilacap, Kedungreja dan Wanareja) akan mengalami Zaman Belanda lebih dahulu dari bagian lain daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap33).

Menjelang pelaksanaan perjanjian tersebut, pada tanggal 6 April 1706 Kompeni memindahkan pos militernya dari Pamotan ke Madura (sekarang Cilacap Barat), yang dipimpin oleh Vaandrig Egbert Jansz. Pada waktu itu di Priangan Tenggara memang sedang berkecamuk gangguan keamanan gerombolan Prawata Sari34) .

Dalam Pasal II Perjanjian 5 Oktober 1705 disebutkan jika juridikasi dan kepemilikan tanah di sebelah barat dari gunung – gunung dan sungai – sungai diserahkan kepada Kompeni mulai dari muara Sungai Donan di Laut Selatan. Sepanjang sungai tersebut ke arah barat sampai Passorouan, awal dari danau dalam (binnen meir atau Segara Anakan) ke arah utara sepanjang tepi timur dan utara dari danau sampai muara Sungai Tsiborom (Cibereum). Sepanjang tepi timur dan utara dari rawa yang tidak dapat dilalui sampai Tsisatia (Cisatya) sekitar negeri Madura (sekarang nama desa di Kecamatan Wanareja), ke arah utara sebelah timur melalui Pegunungan Dailoer (Dayaluhur) sampai Gunung Sumana setelah Subang. Sebelah Tenggara Gunung Bonkock ke arah utara sampai Sungai Lassarij (Losari) dst35).

32). De Haan, op. cit., hal 337, cf. K.F. Holle, “Snippers van Regent van Galoeh, Raden Adipati Arie Koesoema Di Ningrat, met vertaling een toelichting, “ TBG, XXVII. 1882, hal 99-117. Soesoehonan Pakoeboewana : “Nu heb ik echter det land gegeven aan de kompagnie, naar het Noorden tot aan de zee van Losari, naar het Zuiden tot aan de monding der Donan”.
33). Soedarmadji, op. cit., hal 81
34). De Haan, III, op. cit., hal 337
35). Soedarmadji, op. cit., hal 28

Teks asli Pasal II Perjanjian 5 Oktober 1705 36) :

Art II. “Den Sousahounang hout voor goed, cedeert en bevestigt bij desen aan d’E. Comp”, de jurisdictie en eijgendom der landen bewesten de volgende rivieren en bergen; beginnende van de mond der rivier den Donan, daar se in de Zuijdzee ujitloopt, en voorts langs dito rivier west heenen tot Pssoroubn daar het binnenmeir begind; wijders dan noordwaarts heenen langs de oost- en noordkant van d”. meir tot de mond der rivier Tsiborom en langs de oost - en noordkant van het daaraan volgende ontoegangbare moeras tot Tsisatia omrent de negorije Madura, en van daar vervolgens Noorden ten Oosten door en over het gebergte van Dailor tot den berg Soemana off Soebang en voorts bezuijden en beoosten om het geberghte Bonkock, om soo wijders met een noordelijken cours af ebn aijt te komen op de rivier can Lassarij aan, en eijndelijk langs dito rivier tot aan desselfs mond en uijtwatering in zee aan de noordkant van dit eijland, invoegen ook het district van Gabang daarin komt begrepen te werden; verklarende de Compagnie van die landen to sjin wettig ende souverain, Heer, sonder dat daarop oijt of oijt (1) eenige de minste pretensien, ‘tsij door Zign Hoogheijt ofte sijne succeseurs van het Mataramse rijk, zullen mogen gemaakt werden, waartoe dien Sousouhounang belooft van sijn sal senden om de limitscheijdinge te reguleren.

Pada bagian selatan di negeri Donan pada tanggal 12 Juli 1706 diadakan perundingan pelaksanaan penetapan tabal batas. Dari pihak Kerajaan Mataram di negeri Donan hadir para bupati terkait yaitu Tumenggung Wiranaga, Bupati Tegal, Tumenggung Raksanagara dan Kyai Martalaya, Bupati Brebes. Sedangkan Bupati Banyumas tidak disebutkan untuk menetapkan ‘Akte Batas Pemisah’ atau Acte van Limietscheidinge. Daerah cikal – bakal Kabupaten cilacap yang menjadi bagian jajahan Kompeni kemudian dibentuk menjadi Distrik Madura, Kabupaten Galuh Imbanegara, Karesidenan Cirebon37).

Secara garis besar batas wilayah tersebut adalah Gunung Bongkok ke arah barat sampai Selabatanga Tanga, ke arah tenggara, Wungkal Kanca, Wungkal Kajang Putat, Cicakar, Gunung Sisuru, ke selatan Rawa Lakbok, ke arah timur mengikuti Sungai Cikujang yang bermuara di Sungai Cibereum, sepanjang tepi timur Segara Anakan, Sungai Motean, Sungai Donan sampai bermuara di laut38).

36). De Haan, Dr. F. hal 336. dimuat pada J.K.J. de Jonge dan M.L. van Deventer, (eds), De Opkomst van het Nederlandsch Gezaq in Oost Indie. Deel VIII, Amsterdam / Den Haag, 1862-1909, hal 261 e.v.; O. van Rees, “Overzigt van de Geschiedenis der Preanger Regentschappen, “VBG, XXXIX, 1880, hal 54
37). De Haan, III, op. cit., hal 348
38). Soedarmadji. op. cit., hal 30

Teks asli ‘Akte Batas Pemisah’ 39) :
Is met onderlinge toestmminge confort het contract voorm’, en d’ ordres van de respective principalen geaccordeerd en vastgesteld, dat de limitscheijdinge voorn”, beginnende van de noordskant met de mond der rivier Lassarij, daar se in zee uijtwaterd, langs dese revier opwaarts sal loopen tot daar de rivier djangkelok (Tjitjangkelok) sihh instord en met d’, tot den berg poetsjang, gelegen aan desselfs oever en tegenover bantar panjang, wijders-ooswaarts tot het reviertje Cawajoedang (1) en langs d”, opwaarts tot daar het sprijtje Tzimandala komt in te vloeijen, en met d”. opklimmend tot desselfs oorsprong uijt de berg Gora, vervolgens langs het hooge en onbeganckelijke geberte, te weten, de bergen Gora gem’. Tagal kanja, bankok, kaqdaka, Soemana, Sawa, Mana, Manik, Soebang en bonkok (de tweede van dien naam) ende Z. westwaarts afdalen met het spruijtje Tsidata (Tjilatjap) in de rivier Tsijolang (Tjidjolang) ende langs d”, tot de klip Patanga tangan (2), gelegen aan desselfs oever beoosten en sijnde het begin van ‘t district Madura. Vervolgens met een Oost - en Zuijdelijke curs van Patanga tanga gem. Dienende tot limitscheijdinge Wounkal kantja (een klip), Wounkal tougal (d’). Boukit gagang Ountoung (een hooge heuvel gelegen aan het spruijtje van dien naam katomas (3) (een hooge drioens boom) Lowinouttouk (een klip aan ‘t spruijtje van dien naam), paitaiang (4) (roodagtige steenplaats) den hoogen boom boetat (5) dicht aan ‘t spruijtje Tzjakkar, tot den berg Tsoursouroe, ende van daar afdelende tot de rivier Tsikeojang, en met d”, uijtkomen in de rivier Tsiborom, en met d’. Oostspruijt in het binnen meir gent. Segaranakan, vervolgens langs d”. strand (6) en cannal (Moteng) (7) tot in de rivier den donang ende langs d”. tot desselfs mond en uijtwatering in zee, besuijden dit Eijland.

Aldus gedaan en gepasseerd op de negorij Donang den 12 Julij 1706_, (Volgwn de handteekeningen).
(1) Aria : Kaboejouton : missehien : Kabojoetan ?
(2) id. : Selabatanga Tanga
(3) id. : Kadoehomaas
(4) id : Batahiejang
(5) id. : Kadjang Poetat
(6) id. : Oosterstrand
(7) id. : de rivier Mendeng

Dari istilah nama – nama daerah yang disebutkan dalam perjanjian antara Pejabat Kerajaan Mataram dan Kompeni, mereka belum mengetahui jika Segara Anakan bukan sebuah danau (binen meir / danau dalam) atau Nusakambangan adalah sebuah pulau seperti yang kita kenal sekarang. Meskipun sejak tahun 1698 para pembuat peta sudah membuatnya.


39). De Haan. Dr. F. page 338. Teks dan terjemahan dalam Holle, vide okn 41 hal 350 e.v. ; sambungan terjemahan dalam J. Hageman, “Geschiedenis der Soendalanden”, TBG, XIX, 1870, page 261
Pendapat Kern terdapat di De Haan, hal 339

Sejak penandatangan tersebut cikal – bakal Kabupaten Cilacap menjadi tapal batas antara Kerajaan Mataram dan Kompeni. Menurut pendapat Kern cikal – bakal Kabupaten Cilacap juga merupakan tapal batas alamiah antara penduduk yang berbahasa Sunda di sebelah barat dan penduduk berbahasa Jawa di sebelah timur. Oleh karena itu daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap mengalami waktu penjajahan yang tidak sama.

Penduduk di Pulau Nusakambangan, Segara Anakan dan Tanah Madura (cikal – bakal sebagian Kecamatan Cilacap, Kedungreja dan Wanareja) sejak penandatangan di Negeri Donan pada tanggal 12 Juli 1706 secara de facto menjadi kekuasaan Kompeni di bawah kekuasaan Kabupaten Galuh Imbanegara, Karesidenan Cirebon atau secara de facto mengalami ‘Zaman Belanda’40).

Kompeni tidak mengubah struktur pemerintahan karena Bupati setempat tetap menduduki jabatannya sebagai penguasa daerah. Kedudukan mereka pada umumnya berlaku secara turun – temurun. Sebagian besar daerah di Pulau Jawa diperintah Kompeni dalam bentuk perlindungan, tetapi kekuasaan yang diberikan pada Bupati beraneka ragam. Kekuasaan para bupati dibatasi oleh keharusan dan kewajiban tenaga kerja rodi, yang sering tidak sama bagi setiap bupati. Masalah karakter pemerintahan Kompeni atas orang pribumidi Pulau Jawa, karena itu bukan masalah perundang-undangan, melainkan masalah praktek pemerintahan. Kompeni berpendapat bahwa adat kebiasaan penduduk pribumi adalah faktor yang lebih penting di dalam kehidupan ekonomi dan organisasi politik daripada peraturan dan hukum. Mereka tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan orang pribumi. Para bupati memperoleh surat pengangkatan oleh Kompeni41).

Perang saudara antara Sunan Amangkurat III dan pamannya, Susuhunan Pakubuwono I yang dibantu Kompeni berakhir tahun 1708 setelah Sunan Amangkurat III menyerah dan dibuang ke Sailan. Oleh penulis sejarah Belanda, perang ini disebut sebagai Perang Suksesi Jawa Pertama tahun 1703-170842).

40). Soedarmadji. op. cit. hal 32
41). Ekadjati, op. cit., hal 257-258
42). De Graaf, op. cit., hal 136

Gubernur Jendral Kompeni di Batavia, Abraham van Riebeeck (1709 – 1713), beliau merasa belum puas dengan hasil pemetaan Pantai Selatan Pulau Jawa yang dilaksanakan berdasarkan ekspedisi Cornelis Coops tahun 1698. Oleh karena itu setelah Pulau Nusakambanan menjadi milik Kompeni, pada tanggal 17 April 1711, beliau menunjuk Albert van Petten melaksanakan ekspedisi lagi dengan kapal. Bombardier dan sekoci Noordster dari arah timur melalui Selat Bali. Ekspedisi berlangsung selama 4 bulan, berangkat dari Batavia tanggal 4 Mei 1711 dan sampai tanggal 4 September 1711. Hasil pemetaan terdiri dari 5 set, 3 set (1: 120.000) peta sepanjang Pulau Nusakambangan sampai dengan Selat Sunda, 2 set (1 : 60.000) terdiri dari 1 set peta Tanjung Pegunungan Wijnkoops di Pantai Selatan Baten, dan 1 set peta Teluk Dirk de Vries, Teluk Mauritius dan Pulau Nusakambangan, yang melengkapi peta sebelumnya dan kedalaman lautnya43).

Pada zaman Pemerintahan Sunan Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa (1719 – 1726), tahun 1726 Francois Valentijn menerbitkan buku yang memuat peta dengan nama – nama Sungai Soute Rivier (Sungai Serayu) dan desa – desa Lonbong Negorij (Negeri Lumbung atau Daun Lumbung), Dainu, Donan, yaitu nama – nama desa dalam kota Cilacap sekarang, dan juga Dailoor (Dayeuhluhur), yang semuanya terletak di wilayah Kerajaan Mataram. Sedangkan nama – nama desa Calomprit, Oetiong Klang (Ujung Alang), Kalikaros, Karasoea (Muara Dua), Kalibalambang, Pagalangan (Pekalongan), Passongan (Pasuruhan), Oeloebontoe, Boeykota, Careong, dan Sungai De Schey Rivier terletak di Segara Anakan dan sekitarnya, wilayah Kompeni44).

Pada zaman Pemerintahan Sunan Pakubuwono II (1726 – 1749), Kompeni membuat peta terakhir dari hasil ekspedisi tahun 1739 sebelum Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih Kompeni pada akhir abad XVIII. Pada tanggal 5 Agustus 1738 Kompeni di Batavia menerima laporan dari penduduk di Pulau Nusakambangan jika sebuah kapal Inggris ‘Royal George’ berlabuh dan bermaksud membeli nila, mutiara dan kopi. Kompeni khawatir jika Inggris akan membuat benteng, tetapi setelah berita tersebut di cek kebenarannya, ternyata hanya akan mengambil air. Meskipun demikian tanggal 31 Maret 1739 Kompeni memutuskan mengirim ekspedisi eksplorasi ke Pulau Nusakambangan untuk meyakinkan kebenaran berita, menghadang kapal asing yang tersesat pada bulan Mei sampai Juli dan melengkapi kedalaman teluk dan sungai – sungai di sekitarnya.

43). De Graaf, op. cit., hal 36
44). Silarto K. Atmojo, M.M., Makalah Hari Jadi Cilacap. Hal 35, 47 dan 51, mengutip F. Valentijn. Beaschryving van Groot Djava of te Java Major. 1726.

Ekspedisi terakhir Kompeni dipimpin oleh Paulus Pauluzs, seorang berkebangsaan Swedia dengan sekoci Valk. Salah satu set dari 5 set peta yang dibuat adalah peta Teluk Penyu yang dilayari dari arah Timur dan dicapai tanggal 26 Juli 1739. Sudut barat dari Teluk Penyu dibentuk oleh ujung timur Pulau Nusakambangan, yang memungkinkan kapal berlabuh. Di Teluk Penyu bermuara Sungai Donau (sebenarnya Serayu), yang dimukanya terdapat gundukan pasir dan terus – menerus dihantam gelombang sehingga tidak mungkin dilayari. Sampai dengan tanggal 9 Agustus 1739 sekoci Valk berlayar mengitari Teluk Penanjung, tetapi karena ombak dan arus yang kuat, sekoci tersebut tidak dapat berlabuh mengisi air sehingga harus meneruskan pelayarannya45).

Pada tahun 1740 bersamaan dengan tahun pemberontakan Cina di Batavia, pasukan Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Bupati Banyumas, Tumenggung Yudanegara II, terdiri dari pasukan Banyumas dan Dayaluhur menyerang Kabupaten Galuh, yang pada waktu itu dibawah kekuasaan Kompeni. Pasukan Kerajaan Mataram berhasil menduduki Utama dan merusak ibukota Imbanegara. Para penyerang yang dipimpin Tumenggung Yudanegara II dapat dipukul mundur setelah Kabupaten Galuh mendapat bantuan Kompeni dan pasukan – pasukan dari daerah Priangan lainnya (Sumedang, Parakanmuncang, Limbangan dan Sukapura).

Selama tahun 1741 – 1743 Imbanegara dijaga Kompeni. Susuhunan Pakubuwono II yang ragu – ragu membantu pemberontakan Cina, menyebabkan Istana Kartasura jatuh ke tangan pemberontak Cina bulan Juni 1742 dan Susuhunan melarikan diri ke Ponorogo. Tumenggung Yudanegara II yang ikut mempertahankan Kraton, tanpa sepengetahuan Susuhunan melarikan diri pulang ke Banyumas.

Susuhunan Pakubuwono II kembali ke Istana Kartasura atas bantuan Kompeni dan pada tanggal 11 November 1743 terpaksa menandatangani perjanjian yang mengijinkan Kompeni ikut serta menetapkan pengangkatan Patih dan mengontrol Pesisir Utara. Dengan perjanjian tersebut, di sebelah utara cikal – bakal Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes, sejak perjanjian 1743 menjadi milik Kompeni. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut pada akhir tahun 1743, Bupati Banyumas VII, Tumenggung Yudanegara II meninggal di Pendapa Kabupaten Banyumas. Almarhum kemudian dikenal dengan gelar Tumenggung Yudanegara Seda Pendapa. Beliau digantikan oleh menantunya, Tumenggung Resapraja46).

45). Schilder, op. cit., hal 99 – 104
46). Tentang serangan Kerajaan Mataram ke Kabupaten Galuh, vide Dr. E. Soehardi Ekadjati. Cerita Dipati Ukur : Karya Sastra Sejarah Sunda. Jakarta. Pustaka Jaya. Cetakan Pertama. 1982, hal 263, merujuk de Haan. Op. cit., hal 477-478 dan Naskah Lor 7399 (2) 20-22. Tentang Pemberontakan Cina, vide M.C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792 : A History of the Division of Java, London, Oxford University Press. 1974, hal 38-39: PB II – VOC Treaty, 11 November 1743, hal 39. Sebab – sebab Tumenggung Yudanegara II wafat disebut dalam Brotodiredjo cs., op. cit., hal 40-41

Pada tahun 1745 Keraton Kartasura dipindahkan ke Surakarta dan keadaan Kerajaan Mataram masih terjadi pemberontakan. Raden Mas Said, putera Pangeran Mangkubumi, kakak dari Susuhunan pada tahun 1728 dibuang ke Sailan. Pemberontakan berhasil ditumpas Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan, tetapi janji hadiah dibatalkan. Oleh karena itu pada tanggal 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi meninggalkan Surakarta dan memberontak. Raden Mertawijaya, putera Bupati Banyumas, Tumenggung Yudanegara II, yang sedang magang di Keraton Surakarta mengikuti Pangeran Mangkubumi, tetapi tertinggal di Gunung Plawangan, di bawah Bukit Mahendra Gunung Lawu. Akhirnya Raden Mertawijaya pulang ke Banyumas bertapa di Limus Buntu atau Masjid Watu di Nusakambangan. Sementara Tumenggung Resapraja, Bupati Banyumas 1743 – 1749, setelah enam tahun menjabat bupati, beliau terkena perkara dan dipecat. Penggantinya adalah Raden Mertawijaya dengan gelar Tumenggung Yudanegara III47).

Pada waktu Raden Mertawijaya bertapa di Masjid Watu Pulau Nusakambangan, yang menjadi Demang Jeruklegi adalah iparnya, Ngabehi Wangsengrana II48).

Pada tahun 1749, Susuhunan Pakubuwono II (1726 – 1749) yang belum menginjak usia 40 tahun telah tiga kali mengalami malapetaka. Pada tahun 1742, Susuhunan Pakubuwono II kehilangan Keraton, pada tahun 1743 kehilangan pesisir dan sebagian hak pengangkatan Patih, terakhir 1746 kehilangan persatuan karena pemberontakan. Pada bulan Oktober dan November 1746 karena tekanan bertubi – tubi pada masa pemerintahannya, Susuhunan Pakubuwono II jatuh sakit. Susuhunan meminta bantuan Gubernur Kompeni pertama di Semarang (1748 – 1754), Mr. von Honhendrof. Dalam keadaan sakit, Susuhunan Pakubuwono II menandatangani Perjanjian Penyerahan Kerajaan (Act of Cession) pada tanggal 11 Desember 1749 tentang penyerahan kedaulatan kepada Kompeni dan perlindungan semua putera Susuhunan. Pada tanggal 15 Desember 1749, Putera Mahkota yang baru berusia 16 tahun dinobatkan menjadi Susuhunan Pakubuwono III. Beliau menyadari jika pengangkatannya bukan karena keturunan, tetapi karena Kompeni menunjuknya. Sejak itu secara de jure Surakarta menjadi vassal Kompeni. Dengan demikian daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap secara de jure di bawah kekuasaan Kompeni, akan tetapi karena Kompeni memerintah secara tidak langsung melalui Kerajaan Mataram, maka secara de facto perubahan kekuasaan itu tidak terasa49).

47). Ricklefs, op. cit., hal 38-40. Tentang Raden Mertawijaya, vide Serat Yudanagaran, hal 212, anggapan Mertawijaya tidak mengetahui ayahnya telah meninggal diragukan.
48). Serat Yudanagaran, hal 210, cf . Silsilah Jeruklegi
49). Ricklefs, op. cit., hal 37, 48-50. Teks perjanjian dapat dilihat de Jonge, X, op. cit., hal 159-160: dalam bahasa Belanda dan Jawa di Dr. Soekanto, Sekitar Jogjakarta, hal 1755-1825, Djakarta / Amsterdam, Mahabarata, (1925), hal 178-181; dalam bahasa Jawa di Soeripti, Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche Wetboeken, Leiden, 1929, hal 188-189, redaksional sedikit berbeda dengan teks Soekanto.
Jasadipura, Babad Gijanti, Jilid VI, Bale Poestaka, 1937 – 1939 , hal 31.

Menurut Babad Giyanti, selama Perang Suksesi Jawa Ketiga (1746 – 1755), para ngabehi di daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap, yaitu Ngabehi Ayah dan Dayaluhur, bersama – sama para Ngabehi Panjer (Kebumen), Roma (Gombong), Pasir, Banjar dan Kalibeber, di bawah pimpinan Tumenggung Yudangera III yang semula menjadi pengikut Pasukan Mangkubumi, sekarang memimpin pasukan kerajaan dan mengikuti pertempuran di luar daerahnya di Mataram, Kedu dan Bagelen50).

Sementara itu, pada tahun 1751 Residen Cirebon, Mr. van Suchtelen, beliau mengadakan perjalanan inspeksi ke Segara Anakan (beliau menulis Danau Soeranakan). Dalam laporan perjalanannya beliau membuat catatan terperinci mengenai rute yang dilalui51).

Pada waktu Perang Mangkubumen tahun 1752, Kompeni mempergunakan 2.000 orang tentara sewaan Nusakambangan. Akan tetapi sebaliknya pada tahun 1753, waktu Pengeran Mangkubumi mengadakan ‘Long Mars’ ke Kertasura, 30 orang tentara Nusakambangan menggabungkan diri pada beliau52).

Setelah perang saudara berlangsung lebih dari 8 tahun, pada hari Sabtu 2 November 1745, Susuhunan Pabuwono III pada prinsipnya setuju menyerahkan setengah jumlah desa dan cacah (penduduk), setengah Kerajaan Mataram kepada pamannya Pangeran Mangkubuwi (De Jonge, X, hal 298 : “den afstand van de helf der Dessa en Tjatjas, zoowel als de helf van Java, aan den Sulthan Mangcoeboemi”)53).

Pangeran Mangkubumi memilih seorang patih dengan persetujuan Kompeni sesuai perjanjian 1743. Pilihan beliau jatuh pada Tumenggung Yudanegara III, Bupati Banyumas, bekas musuh dan iparnya sebab istri Tumenggung Yudanegara III adalah Raden Ajeng Rembe, adik Pangeran Mangkubumi. Pada awalnya Tumenggung Yudanegara III tidak ingin meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Banyumas sebab merasa khawatir dengan intrik istana.

50). Babad Gijanti. Pratelan, Jilid VI, Batavia, Bale Poestaka, 1937 – 1939, hal 31. Poestaka, 1939, tentang Dajaloehoer, hal 49, tentang Ngajahan hal 69.
51). “Extract wit het Degregister van de Reyse na en van den Paarlelevn en ‘t Meer Soeranakan bij de Zuidzee gelegen, 1751” dalam Rapporten atau laporan – laporan dari Abad XVIII dan awal Abad XIX yang tersimpan di ANRIJ, 1973, hal 9.
52). Jasadipoera, R. Ngabehi, Babad Gijanti. Betawi sentrum. Bale Poestaka. 1937-1938, IX, hal 34 dan XIII, hal 8.
53). Rouffer over de Vorstenlanden (1905). Adatrechtbundels, XXXIV : Java en Madoera, 1933, hal 235.

Menurut Ricklefs kekhawatiran timbul karena Tumenggung Yudanegara III berpihak kepada Kompeni dalam perang yang lalu. Pendirian Pangeran Mangkubumi tetap pada pilihannya. Hartingh, Gubernur Kompeni semula juga tidak mengharap Tumenggung Yudanegara III meninggalkan jabatannya, tetapi ia tunduk pada keinginan Pangeran Mangkubumi. Hartingh tidak ragu lagi sebab semestinya Tumenggung Yudanegara III dipihak Kompeni pada perang yang lalu. Tumenggung Yudanegara III akhirnya menjadi Patih Pertama Kesultanan Yogyakarta dengan gelar dan nama Adipati Danureja I54).

Di Gianti, pada tanggal 13 Februari 1755 sesuai perjanjian 11 Desember 1749 (“Acte van afstand en overgave van het Mataramsche rijk” van Pakubuwono II), Kompeni menyerahkan separuh Kerajaan Mataram kepada Pangeran Mangkubumi dengan nama dan gelar Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Yogyakarta55).

Palihan Nagari yaitu Kerajaan Mataram menjadi Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Kerajaan Surakarta meliputi sebagian besar daerah Mancanegara Kulon dan setengah masing – masing daerah Agung, sedangkan Kerajaan Yogyakarta sebaliknya. Dengan demikian akan timbul perselisihan

f. Kerajaan Surakarta (1755-1830)

Setelah Perjanjian Giyanti, secara de facto daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Surakarta meskipun secara geografis terletak di sebelah barat Kerajaan Yogyakarta. Rajanya adalah Susuhunan Pakubuwono III beribukota di Surakarta. Sehingga para pejabat Cilacap bila menghadap Raja Surakarta tiap tahun, berangkat sebelum Gerebeg Mulud dan pulang sesudah Grebeg Siyam, harus berkali – kali melintasi perbatasan ke dua kerajaan56).

Dengan perjanjian Giyanti, musuh paling ampuh bagi Sultan Yogya tinggal sekutu / menantunya, Raden Mas Said. Sedangkan Raden Mas Said menyadari kekuatannya tidak mampu untuk mencapai tujuan menaklukkan Kerajaan Mataram. Oleh karena itu, beliau mengadakan pendekatan pada Kompeni dan Susuhunan Pakubuwono III bulan Februari 1757. Dengan alasan penghematan bagi Kompeni dan Susuhunan dapat menerima pendekatan Raden Mas Said, tetapi Sultan Yogya tidak setuju karena beliau menghendaki kemenangan dicapai Raden Mas Said bila gugur dalam peperangan. Raden Mas Said patuh kepada Susuhunan Pakubuwono III dan Susuhunan memberikan tanah dengan 4.000 cacah. Di Salatiga, pertengahan Maret 1757 diadakan perjanjian perdamaian, Raden Mas Said menerima gelar Kanjeng Pangeran Mangkunegara. Dengan demikian Kompeni berhasil menciptakan dan melestarikan perimbangan kekuasaan dengan politik ‘divide et impera’57).

54). Ricklefs, op. cit., hal 69-70
55). Adatrechtbundel, XXXIV, hal 235
56). Soedarmadji, op. cit. hal 39
57). Ricklefs, op. cit., hal 91-92

Daerah Mancanegara Kulon dari Kerajaan Surakarta terletak terpencil di sebelah barat Kerajaan Yogyakarta. Bupati Banyumas, Tumenggung Yudanegara V merangkap Bupati Mancanegara Kulon. Bupati tersebut adalah putera Bupati Banyumas sebelumnya yang setelah Perjanjian Giyanti menjadi Patih Kerajaan Yogyakarta dengan gelar dan nama Adipati Danureja I. Untuk mengkonsolidasikan kekuasaan Susuhunan Pakubuwono di Mancanegara Kulon, beliau menjodohkan Tumenggung Yudanegara IV dengan Raden Ajeng Sombro, putera Pangeran Mangkunegara. Dengan harapan mengimbangi pengaruh kekuasaan Yogyakarta yang dominan di daerah itu. Meskipun ikatan perkawinan itu secara politik belum menjamin loyalitas Tumenggung Yudanegara IV terhadap Susuhunan Pakubuwono.

Pada tahun 1777, Kompeni mengetahui jika Tumenggung Yudanegara IV melalui jalan pedalaman mengirim misi rahasia menghadap Sultan Banten. Susuhunan kemudian mengetahui hal ini, lalu pada tahun 1780 menahan dan memecat Tumenggung Yudanegara IV dari jabatannya. Beliau digantikan oleh Tumenggung Toyakusuma, adik Pangeran Mangkunegara58).

Pada tahun 1781, Susuhunan memecat Adipati Sasradiningrat I, Patih Susuhunan (1770-1781), yang kemudian dibuang ke Ayah di Desa Perdikan Pakuncen. Desa ini sekarang termasuk Kecamatan Kroya, ex Kawedanan Kroya, yang sebelum 1939 dinamakan Distrik Adireja atau Ayah59). Sasradiningrat bersama guru agama Abdulkamil dituduh membunuh secara rahasia menantu Susuhunan paling favorit, Raden Arya Mangkudipura. Abdulkamil dihukum mati dan Sasradiningrat harus dipecat, tetapi Kompeni tidak dapat membuktikannya. Dengan alasan akan diinterograsi, Abdulkamil dibawah ke Semarang oleh Kompeni, selanjutnya ke Batavia dan akhirnya diasingkan. Pemecatan patih ditunda sambil menunggu kedatangan Gubernur Siberg dari Semarang. Kompeni menduga Susuhunan terhasut provokasi. Susuhunan kemudian menambah tuduhan kepada Sasradiningrat dengan tidal lyal, menghasut Mangkunegara memberontak, dan menimbulkan keresahan. Kompeni yang sejak perjanjian 1743 bersama Susuhunan berhak mengangkat Patih, tidak dapat mencegah keinginan Susuhunan. Pada tahun 1782 Sasradiningrat dari Ayah dipindahkan ke Batavia. Beliau wafat tahun 1789 dan dimakamkan di Pancoran, Batavia60).

Pada tahun 1782, Ngabehi Pasir, Natawijaya dipecat dari jabatannya karena memelihara tentara sewaan dari Bugis. Sebagai penggantinya Raden Tjakrawedana, keponakan Kanjeng Ratu Beruk, permaisuri Susuhunan yang berasal dari rakyat biasa. Raden Tjakrawedana adalah putera Tumenggung Tjakranegara, Bupati Panumping (Sokawati) Kerajaan Surakarta, kakak dari Kanjeng Ratu Beruk61).

58). Ibid, hal 229-230
59). Staatsblad 1933 no 2251 : Nama Distrik Adireja diganti Distrik Kroya
60). Ricklefs, hal 264-265
61). Knebel (ed), op. cit., hal 1174 (huruf Jawa)

Kedudukan Tumenggung Toyakusuma sebagai Bupati Banyumas yang semula untuk mengimbangi pengaruh Kerajaan Yogyakarta dan memberi tempat pada keluarga Mangkunegara, tidak dapat dipertahankan. Sesuai tradisi, apabila Bupati Banyumas berasal dari luar daerah, biasanya masa jabatannya tidak akan berlangsung lama, sebab gangguan yang ditimbulkan oleh keturunan para pejabat Banyumas setempat. Tumenggung Toyakusuma dipecat dari jabatannya pada tahun 1786 dan lowongan jabatan bupati diisi oleh putera daerah lagi, Tumenggung Yudanegara V, putera mantan Bupati Banyumas, Tumenggung Yudanegara IV (1755-1780) 62).

Pada tahun 1788, Ngabehi Pasir, Tjakrawedana, memindahkan kedudukannya dari Kertawibawa ke Purwokerto. Demikian pula pada tahun yang sama, Ngabegi Dayaluhur, Wiradika I dipecat karena tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan dan diasingkan ke Ponorogo. Beliau digantikan oleh puteranya yang bernama Ngabehi Wiradika II63).

Antara tahun 1787 dan 1788 Susuhunan Pakubuwono III seringkali menderita sakit, terakhir bahkan mengalami kebutaan. Pada tanggal 25 September 1788 Gubernur Kompeni di Semarang, Mr. Greeve datang bersama pasukannya guna mengamankan suksesi terutama dari pihak Pangeran Mangkunegara yang juga merencanakan datang bersama pasukannya. Atas permintaan Mr. Greeve, maka Pangeran Mangkunegara bersedia tinggal di tempat. Keesokan paginya, 26 September 1788 Susuhunan Pakubuwono III wafat dalam usia 56 tahun, setelah memerintah selama 39 tahun, 6 tahun sebagai Raja Mataram dan 33 tahun sebagai Raja Surakarta64).

Pada tanggal 29 September 1788, Putera Mahkota, duda berusia 20 tahun dan rupawan dinobatkan sebagai Raja dengan gelar Susuhunan Pakubuwono IV terkenal sebagai Sunan Bagus. Tidak banyak yang diharapkan dari Susuhunan Pakubuwono IV sebagai Sunan Generasi Pasca ‘55 sebab usianya yang masih muda, pribadi yang lunak dan fisik yang lemah.

Penobatan Susuhunan Pakubuwono IV bertepatan saat menjelang 40 tahun kekuataan Kerajaan Yogyakarta yang sedang mencapai puncaknya. Sultan telah berhasil membangun kerajaan yang bersatu dan kuat dibanding kemunduran dan kekacauan yang sedang dialami Susuhunan dan Kompeni. Hanya suksesi nasional dengan persaingan dan intriknya yang dapat melemahkan Kerajaan Yogyakarta. Pemerintahan Sultan dapat dikatakan merupakan pemerintahan yang paling kuat sejak masa Pemerintahan Sultan Agung.

62). Serat Yudanagaran, hal 222-223
63). Serat Yudanagaran, hal 222-223
64). Mangkoewinata, R.M.M., Sedjarah Tjakrawedana, Jilid IV, hal 918

Mr. Greeve, Gubernur Kompeni di Semarang, pada bulan Oktober 1788 berpendapat bahwa Mangkunegara akan menjadi tembok batas kedua kerajaan dan kekuatan yang akan menahan kemajuan kekuatan Kerajaan Yogyakarta. Apabila Susuhunan tidak dapat mengejar ketertinggalan 25 tahun yang diakibatkan oleh pemerintahan almarhum ayahnya yang sakit-sakitan, maka Kerajaan Surakarta akan selalu kalah dari keunggulan65).

Pada akhirnya Kompeni tidak menaruh perhatian terhadap Kerajaan Surakarta ketika Susuhunan pada tanggal 14 Desember 1788 memerintahkan menyusun kembali Babad Tanah Jawi. Susuhunan mungkin tertarik dengan keberhasilan Panembahan Senapati mempersatukan ‘Status Nagari Dhomas’ menjadi Mataram. Sebagai penguasa Generasi Pasca ’55, Susuhunan merasa bahwa ‘Palihan Nagari’ hanya merupakan jalan keluar sementara dari kehidupan politik jangka panjang. Sedangkan Babad Tanah Jawi dapat dikatakan merupakan Pedoman GBHN dari Kerajaan Surakarta. Kompeni tidak tanggap dan tetap fokus perhatian pada Kerajaan Yogyakarta sebab dari peristiwa – peristiwa sebelumnya jika Yogyakarta adalah sumber utama gangguan keamanan dan ketertiban66).

Susuhunan melakukan konsolidasi kekuasaan dalam negeri, dan sebagai salah satu prioritasnya adalah daerah Mancanegara Kulon (Banyumas), yang secara geografis terpencil di sebelah barat melintasi Kerajaan Yogyakarta, terutama daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap. Hal itu dilakukan sebagai prasyarat tinggal landas untuk melaksanakan tujuan jangka panjang yaitu mempersatukan Mataram kembali.

Pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono III almarhum, upaya konsolidasi kekuasaan di Banyumas sudah mulai dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya berhasil67).

Wilayah Ayah Kabupaten Banyumas di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kerajaan Yogyakarta. Ngabehi Ayah, Ranuwijaya, adalah adik Yudanegara IV, mantan Bupati Banyumas 1755-1780, putera Adipati Danureja, Patih Sultan Yogya, karena itu loyalitasnya terhadap Kerajaan Surakarta paling disangsikan. Oleh karena itu untuk mengimbangi pengaruh Yogyakarta, Pangeran Arya Mataram, adik Susuhunan mengambil istri pertamanya sebagai selir, Raden Retnaningsih, putera Ngabehi Ranuwijaya. Setelah berputera dua orang, Raden Retnaningsih wafat68).

Pangeran Arya Mataram dinikahkan lagi dengan Raden Ismanilah, sebagai istri padmi pertamanya, yang kemudian dikenal dengan nama Raden Ayu Mangkubumi Sepuh. Raden Ismanilah adalah putera Tumenggung Yudanegara IV, mantan Bupati Banyumas. Dengan demikian kekecewaan keluarga sedikit terobati sebab pemecatan Tumenggung Yudanegara IV dari Bupati Banyumas69).

65). Ricklefs, op. cit., hal 308-309 dan 311
66). Ibid, hal 311-312
67). Soedarmadji, op. cit. hal 43
68). Brotodiredjo dan Darmosoewondo, op. cit., hal 52
69). Ibid., hal 60

Pada bulan April / Mei 1790, Susuhunan mengganti nama Pangeran Arya Mataram menjadi Pangeran Mangkubumi. Sultan Yogya tersinggung dan marah karena penggunaan nama tersebut sebab Pangeran Mangkubumi adalah nama beliau sebelum menjadi sultan. Susuhunan mengetahui jika Sultan tersinggung ketika Pangeran Mangkunegara memberi nama cucunya Surya Mangkubumi, kemudian diganti menjadi Surya Mataram. Susuhunan sengaja berbuat konfrontatif terhadap adik kakeknya, Sultan Yogya, yang sudah 2 tahun sakit sebelum wafat pada tahun 179270).

Pada tahun 1792, wilayah Ngabehi Pasir dibagi dua yaitu Ngabehi Purwokerto dan Ngabehi Kace (Sokaraja sekarang). Purwokerto menjadi kedudukan Ngabehi Tjakrawerdana, kakak sepupu Sunan, sedangkan Kace (Sokaraja) menjadi kedudukan putera Ngabehi Mertawijaya, Ngabehi Singasari di Kedungrandu, yang tenggelam di Bengawan Solo. Pada waktu wafatnya, putera Ngabehi Singasari tersebut masih sangat kecil, setelah selesai magang di Keraton Surakarta, putera tersebut ditempatkan di Sokaraja dengan nama Ngabehi Mertadireja I. Almarhum Ngabehi Mertawijaya adalah putera Adipati Danureja I71).

Wilayah Sokaraja ternyata terletak sebagian di daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap, yaitu wilayah Demang Surusunda dan Sindangbarang (Kecamatan Karang Pucung), dan Demang Penyarang dan Pegadingan (Kecamatan Sidareja). Demang Sindangbarang sebelum zaman Bupati Banyumas Tumenggung Suradipura, termasuk wilayah Ayah, kemudian dipindahkan ke wilayah Ngabehi Suradipura, Ngabehi Singasari yang menjadi Kliwon Kabupaten Banyumas, untuk mengimbangi wilayah Ngabehi Pasir72).

Ngabehi Tjakrawedana mengambil dua orang istri padmi untuk memperkuat posisinya sebagai pejabat pendatang. Pertama dengan putera Tumenggung Yudanegara IV yaitu Mas Ajeng Banyumas dan kedua dengan putera Ngabehi Natawijaya yaitu Mas Ajeng Pasir73).

Pada tahun 1803, Ngabehi Dayaluhur, Wiradika II diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya beliau magang di Kraton Surakarta dengan nama Ngabehi Wirasentika. Kedudukannya digantikan Ngabehi Dipawikrama, adik Ngabehi Dipakusuma I, Ngabehi Purbalingga, yang baru saja dipecat dari jabatannya.

70). Ricklefs, op. cit., hal 320-321 dan 357. Sultan Yogya wafat pada tanggal 14 Maret 1792 dalam usia 75 tahun (vide hal 357).
71). Knebel (ed.)., op. cit., hal 173-174 (huruf Jawa)
72). Vitalis, op. cit., hal 19 dan 26
73). Mas Ajeng Pasir adalah ibu Adipati Tjakrawedana II, Bupati Cilacap pertama (1856-1873)

Pengangkatan Ngabehi Dipawikrama dapat dianggap sebagai kompensasi ‘Trah Arsantaka’ karena pemecatan Ngabehi Dipakusuma I. Purbalingga kemudian diformasikan bagi Ngabehi Dipayuda, cucu Tumenggung Dipayuda I, Bupati Purbalingga I, adik Adipati Danureja I yang gugur di Desa Jenar pada tahun 1751 saat Perang Suksesi Jawa III (1746 – 1755). Formasi separuh kedua Purbalingga adalah Ngabehi Yudakusuma II, putera Bupati Banyumas, Tumenggung Yudanegara V74).

Ngabehi Dipawikrama ternyata tidak lama menjabat di Dayaluhur, beliau dipecat karena dituduh membunuh patihnya, kemudian digantikan Raden Tumenggung Wiraguna berkedudukan di Majenang, tidak di Dayaluhur. Sedangkan Tumenggung Wiraguna adalah kakak Ngabehi Tjakrawedana, Pasir.

Ketika magang di Keraton Surakarta, Ngabehi Wiradika II menjadi menantu Tumenggung Wiraguna (nama sama) tadi. Brangkali karena perkawinan tersebut, Wiradika II direhabilitasi kembali mendekati tempat semula, Ngabehi Majenang berdampingan dengan Tumenggung Wiraguna. Dayaluhur dan Majenang dikuasai keluarga Kanjeng Ratu Beruk, ibunda Susuhunan sekarang75).

Pada tahun 1804, Susuhunan memecat Adipati Mangkupraja II, Patih Kerajaan Surakarta (1796-1804). Adipati Mangkupraja dibuang ke Ayah, beliau wafat di tempat pembuangan. Menurut salah satu versi Babad Banyumas, Mangkupraja dibunuh atas perintah Bupati Banyumas, Tumenggung Yudanegara V. Pembunuhan tersebut dijadikan salah satu alasan pemecatan Bupati Banyumas pada tahun 1816.

Desa tempat pemakaman Adipati Mangkupraja dijadikan Desa Perdikan Kapungle atau Kapungloo. Kata Kapung mengingatkan kita pada Prasasti Luitan yang ditemukan di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kesugihan pada tahun 1977. Kapungla sekarang terletak di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya76).

Pada awal abad ke XIX, Susuhunan Pakubuwono IV telah bebas dari lawan – lawannya para penguasa Generasi ’55. Satu per satu wafat, mulai dari Sultan Yogya wafat pada tahun 1792 dalam usia 75 tahun, Mangkunegara wafat pada tahun 1795 dalam usia 69 tahun, dan terakhir Adipati Danureja I pada tahun 1799 dalam usia 91 tahun. Menurut Ricklefs, barangkali Adipati Danureja I adalah seorang Patih yang paling cakap selama sejarah Kerajaan Mataram dan sebagai mantan Bupati Banyumas, Adipati Danureja I sangat berpengaruh di tempat asalnya, Mancanegara Kulon (Banyumas).

74). Mangkoewinata, op. cit., hal 918
75). Ibid., hal 919 - 920
76). Adatrechbundels, XXXIV, hal 277. Alasan pemecatan Yudanegara V, terdapat dalam Buku Babad Wirasaba – Kedjawar gadahanipoen Joenadi, 1989. Koleksi Bapak Soedarmadji di Purwokerto.

Meskipun pengaruh para penguasa tadi mulai berkurang, tetapi daerah Ayah yang terletak di Pantai Selatan timbul ancaman baru. Muara Donan seringkali mendapat serangan bajak laut yang berasal dari Borneo (Kalimantan) dan Celebes (Sulawesi). Oleh karena itu pada tahun 1806 Susuhunan Pakubuwono IV menetapkan77) Tumenggung Dipayuda yang tadinya bertugas di Purbalingga, pindah berkedudukan di Adireja dengan tugas pengembangan persawahan dan Tumenggung Kartanegara II, mantan Bupati Nayaka Keraton Surakarta dengan tugas menjaga muara Donan dan membangun benteng di Congot Wetan (daerah Ayah), yang dinamakan benteng Tlacap78).

Perintah Susuhunan Pakubuwono IV untuk membangun benteng Tlacap diasumsikan terjadi pada waktu para pejabat daerah menghadap Susuhunan bertepatan dengan Grebeg Mulud (12 Mulud) tahun 1806 Masehi yaitu Sabtu Wage 12 Mulud 1733 Jimawal atau 31 Mei 180679). Asumsi ini sesuai dengan pendapat Bapak Sukarto K. Atmodjo berdasarkan penemuannya secara katografis. Dalam makalah Sarasehan Hari Jadi Cilacap oleh beliau pada halaman 52, berdasarkan data sementara dapat disimpulkan bahwa nama Cilacap baru muncul antara tahun 1726 (peta Francois Valentijn) dan tahun 1817 (peta Raffles).

Menurut Sumber Babad dikatakan bahwa Raden Bei Tjakrawedana (putera Tumenggung Tjakrawedana I, Bupati Kasepuhan Banyumas) diutus ke daerah selatan untuk membuka hutan Donan (babad alas). Sampailah rombongan di ujung lakukan pantai teluk yang menyerupai mata bajak (Jawa = wluku) yang disebut cacab atau tlacap.

Mr. W. de Wolff van Westerrode, Asisten Residen Purwokerto (1896-1900) membuat resensi buku karangan Veth berjudul Java, Geographisch, Ethnologisch, Historich, 3 Jilid, terbit tahun 1875-1882 dalam majalah Ilmu Bumi di Negeri Belanda 189580) mencatat bahwa penulisan yang resmi ‘Cilacap’ seringkali disalahtafsirkan sebagai kata yang berasal dari bahasa Sunda. Sebenarnya perubahan ucapan (metathesis) kata Tlacap menjadi ‘Cilacap’ yang artinya sudut atau titik lancip (Scherpe hoek of punt).

77). Angka 1808 berasal dari tahun pengangkatan Dipayuda menjadi Tumenggung Adireja yang terdapat dalam Surat Raden Soemiwososro, Wedana Distrik Kalireja, Afdeling en Residentie Banjoemas tanggal 18 November 1881 sebagai lampiran dalam Bundel Besluit 17 Januarij 1882 no 11
78). Wiraatmadja, R., Babad Banjoemas (Poerwokerto, de Boer, 1941), hal 19-220. Babad ini karena ditulis tahun 1898 tidak menyebut ‘Tjlatjap’ tetapi Tjilatjap. Wiriatmadja adalah keponakan Dipayuda. Babad ini ditulis atas perintah W.P.D. de Wolff van Westerrode, Asisten Residen Poerwokerto (1896-1900) kepada R. Wiriatmadja, Patih Purwokerto (1879-1907), pada tanggal 25 Oktober 1898, kemudian Babad ini diteruskan oleh R. Poerwosoeprodjo, Patih Banyumas (1914-1922).
79). Soedarmadji, op. cit., hal 47-50
80). Van Westerrode, W. de Wolff, “Aantekeningen op Veth’s ‘Java’, Deel II en III, ‘Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (TNAG), XII, 2 de serie, 1895, hal 211.

Gejala metathesis tersebut disebabkan karena perbedaan persepsi orang Belanda. Cilacap bukan berasal dari kata Ci dan lacap. Di Tanah Kerajaan, kata Tlacap antara lain digunakan untuk titik – titik yang dikenal pada patrun beberapa stasi payung dan ‘kepala’ kain batik dan sarung.

Veth bahkan langsung memberi jawaban tertulis dalam resensi buku, mengemukakan bahwa kata ‘Tlacap’ salah berubah menjadi kata ‘Cilacap’. Juga sudah dibicarakan bentuk Tlacap dan Celacap (yang terakhir sama dengan Clacap). Catatan Veth sama dengan catatan W. de Wolff van Westerrode, jadi bagi Veth sudah tidak ada masalah, apakah Clacap bentuk yang benar atau ‘sudut lancip’ adalah arti yang benar :

Blz. 404, r.3 v.o.,, Tjélatjap”

De officieele schrijfwijze is Tjilatjap, verkeerdelijk al seen Soendaneesch word opgeyat. Ten rechte is het echet Tlatjap, hetwelk betteken: een scherpe hoek of punt (namelik in een plat vlak, gelegen), en blikbaar wijst op eene landtong, in casu die waarop de kustbatterij gebouwd is. In de Vorstenlanden is dit word o. a. in gebruik voor de bekende punten in het patron van sommige statie-pajongs (zonneschermen van verschillende kleur, groote en teekening, welke den rang aanduiden van de personen, wien zij wonden nagedragen) en van de ‘kepala’ van gebatikte kains en sarong. Zie ook blz. 4111)

1) . Op. bl. 411 en noot 2 aldaar besprak ook ik reeds den waren vorm van den naam der plants die ten onrechte doorgaans Tjilatjap wordt geheeten. Daar word took reeds gesproken van de vormen Tjatjap en Tjelatjap (welke laatste van Tjlatjap piet wezenlijk vershilt). Wie de aangehaalde noot vergelijkt met deze aanteekening van den heer de Wolff zal begrijpen, waarom ik thans niet meer twijfel of Tjlatjap is de ware vorm en Scherpehoek de ware vertaling daarvan. P.J.V.

Pada waktu para pejabat Cilacap sedang menghadap Susuhunan tahun 1737 Wawu atau 1810 / 181181), benteng Tlacap mendapat serangan 300 orang bajak laut yang datang dari arah barat melalui Segara Anakan. Benteng Tlacap yang dihuni 40 orang prajurit di bawah pimpinan Mas Rangga Kertarana, pada waktu itu hanya dihuni keluarga Kertarana, para prajurit tidak digaji sedang menggarap sawah atau mencari kayu bakar. Pembajak menghabisi nyawa Kertarana dan memotong – motong tubuhnya, istri Kertarana diculik. Meriam dirampas. Pembajakan meluas ke daerah – daerah sekitarnya, antara lain ke Jeruklegi.

81). Tarikh dan jumlah yang menyerang 300 orang hanya terdapat dalam Buku Babad Wirasaba – Kedjawar gadahanipoen Joenadi, 1879, hal 256 – 266, huruf Jawa, koleksi Bapak Soedarmadji. Selanjutnya alinea tersebut berasal dari Wirjaatmadja, op. cit., hal 19 – 20, hanya penyerangnya berjumlah 25 orang.

Para pembajak agak lama menduduki benteng, karena para pejabat sedang berada di Surakarta. Setelah Susuhunan mendengar kejadian tersebut, beliau memerintahkan para pejabat Banyumas pulang, dan diberi sepucuk meriam. Setelah para pejabat Banyumas pulang, pembajak kembali ke sebelah barat menuju laut lepas. Kemudian Tumenggung Kartanegara memindahkan tempat kedudukannya dari Ayah ke Adipala, akhirnya Tumenggung Kartanagara II wafat. Beliau digantikan oleh putera bungsu, Raden Ngabehi Kertapraja, yang menjadi menantu Adipati Jayaningrat, Patih Surakarta (1784-1796). Dengan demikian wilayah Ayah yang terbentang mulai dari pegunungan sebelah barat Karang Bolong ke arah barat termasuk Donan dan ke arah utara sampai Pegunungan Kendeng, ibukotanya yang semula terletak di Ayah (sekarang Kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen), sekarang terletak di Adireja dan Adipala (sekarang Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap)82).

Permulaan Desa Ujung Alang di tengah perairan Segara Anakan berkaitan erat dengan serangan bajak laut ke Segara Anakan dan Cilacap. Para penjaga membangun rumah – rumah panggung di atas air di tengah perairan Segara Anakan. Serangan bajak laut pada waktu itu mulai dari perairan Cilacap, hingga ke daerah Tritih (sekitar 5 km dari ujung semenanjung Cilacap) sampai ke Jeruklegi (sekitar 10 km dari ujung semenanjung Cilacap)83). Di Kerkop makam Belanda Cilacap, ada sebuah makam bajak laut dengan ketinggian sekitar 3 meter dan sisi 1 meter berbentuk balok.

Atas perintah Raffles pada tahun 1812, Horsfield seorang naturalis bangsa Amerika mengadakan observasi keadaan Pulau Nusakambangan dan Desa Talacap. Talacap yang dulu makmur, sekarang telah ditinggal penduduknya, dan hanya tinggal kerangka rumah penduduk yang masih bersumbulan di antara pepohonan. Menurut penuturan penduduk setempat, daerah Donan dijarah habis – habisan oleh bajak laut yang berpangkal di Segara Anakan hingga ke desa – desa di sekitarnya bahkan sampai Majenang84).

82). Wirjaatmadja, op. cit., hal 20-21. Meriam yang diberi Susuhunan kemungkinan besar yang disebut Sukarto K. Atmodjo, op. cit., yaitu meriam Kuna dengan huruf F dan angka tahun 1787 dari Dukuh Kebon Jati, Kebon Baru, Kecamatan Cilacap Selatan.
83). Eindresume. Van het bij onderzook naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera. Tweede Gedeelte. Batavia : Ernst & Co. 1880, hal 95.
84). Soeri Soeroto. Penelitian Bahan – Bahan Arsip ; Masalah dan Kenyataan. Arsip dan Sejarah, Jakarta. ANRIJ. 1980, hal 73

Foto Desa Ujung Alang pada tahun 1908 di perairan Segara Anakan. Desa ini terletak sekitar 30 km di sebelah barat kota Cilacap dengan menggunakan perahu dari Pelabuhan Seleko, Cilacap. Permulaan desa ini berkaitan dengan penjagaan Segara Anakan dari serangan bajak laut. Foto dikirim oleh Dr. Kathleen Schwedtner Manez dari ZMT Bremen, Jerman. Berdasarkan penuturan ibutiri dari penulis yang berasal dari Desa Ujung Alang, rumah – rumah tersebut terbuat dari atap (daun Nipah), pondasi (kayu Tanjang Bakau) dan dinding (bambu, kayu Laban atau kayu Sengon).

Kerajaan Surakarta yang semula dalam keadaan defensive, menjelang 25 tahun pemerintahan Susuhunan Pakubuwono IV, sekarang dalam posisi offensive. Pada tahun 1788 saat penobatannya dalam usia 20 tahun tidak memberi kesan yang meyakinkan, ternyata tidak pernah melepaskan tujuan jangka panjang untuk menghancurkan Kerajaan Yogyakarta serta pemulihan keunggulan Kerajaan Surakarta di Jawa Tengah. Dalam jangka panjang mencoba menarik simpati Kerajaan Yogyakarta, sambil memperkuat posisinya di Banyumas dan terang – terangan menekan Mangkunegaran.

Sementara di Eropa terjadi perubahan, Kerajaan Belanda dimasukkan ke dalam Kekaisaran Prancis berdasarkan Konstitusi Kekaisaran Prancis tanggal 13 Desember 1799. Oleh karena itu koloni dan daerah milik Raja Belanda berubah menjadi koloni – koloni Kekaisaran Prancis.

Pada tanggal 1 Januari 1800 berakhirlah Kompeni / VOC di Indonesia. Semua hutang, milik, hak dan kewajibannya diserahkan pada negara. Dengan surat keputusan Raja Belanda tanggal 9 Januari 1807 ditetapkan instruksi pada Gubernur Jendral dan juga instruksi dari Gubernur Jendral bersama – sama Raden van Indie untuk menamakan Hindia Belanda menjadi ‘Aziatische Colonien en Bezzitingen van Z.M. den Koning van Holland”. Di Jawa perubahan struktur ketatanegaraan ini, dan perubahan kekuasaan Belanda menjadi kekuasaan Prancis tidak terasa, karena para pejabat colonial tidak mengalami perubahan di daerah85).

Selanjutnya menurut Ekadjati86) : Baru pada masa pemerintah Gubernur Jendral, Mr. Herman Willem Daendels (1801-1811), setelah Kompeni bubar, dirintis jalan menuju terbentuknya undang – undang pemerintahan atas orang Indonesia. Daendels menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Kekuasaan pejabat di daerah, baik pejabat Indonesia maupun Belanda, dikurangi. Kedudukan para bupati sebagai pegawai pemerintah (Clive Day, 1972 : 109 – 114). Suatu kedudukan yang sama sekali baru bagi mereka. Peraturan tentang pemerintahan yang dikeluarkan tahun 1809 memperlihatkan dengan jelas bahwa kekuasaan bupati sangat dikurangi. Antara lain dinyatakan bahwa bupati, patih dan jaksa kepala diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jendral. Sedangkan pejabat – pejabat orang Indonesia yang lebih bawah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat orang Belanda yang lebih bawah (Otto van Rees, 1880 : 117-9). Peraturan ini tidak menyebutkan masalah keputusan dalam penggantian kepala – kepala daerah orang Indonesia. Daendels sendiri berpendapat bahwa ia harus membuat penguasa pribumi sama sekali menjadi bawahan untuk melayani tujuan pemerintah. Ia harus menghapuskan pikiran – pikiran tentang pemerintahan yang merdeka dan berdaulat terhadap rakyatnya, yang masih hidup pada para penguasa pribumi, untuk diganti dengan ketundukan sepenuhnya pada pemerintah raja (Belanda). Ia menuntut kepatuhan pada perintah pemerintah, tidak saja perintah dari gubernur jendral, tetapi dari semua pejabat Belanda yang karena pangkat dan kekuasaannya ditempatkan di atas pejabat pribumi (B. Schrieke, 1955 : 211-2:1974: 71).

Pada tahun 1811 terjadi beberapa perubahan peristiwa penting87) :

Kabupaten Galuh Imbanegara yang meliputi Distrik Madura, kemudian digabung dengan Kabupaten Galuh Ciamis dan Galuh Utama menjadi Kabupaten Galuh dengan ibukota Ciamis. Di Imbanegara dan Utama ditempatkan seorang Patih. Oleh karena itu Distrik Madura sekarang menjadi wilayah Kepatihan Imbanegara Kabupaten Galuh. Yang diangkat menjadi Bupati Galuh adalah Raden Tumenggung Natanagara (1811-1814), seorang bangsawan Cirebon. Oleh karena itu menyebabkan frustasi para priyayi setempat, keluarga bupati yang lama.

85). Paulus, S.H., B.P., Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda, Bandung, Alumni. 1979, hal 13-15
86). Ekadjati, op. cit., hal 258-259
87). Ibid., hal 264-265; Soekanto, op. cit., hal 125-135

Antara tahun 1811 – 1814 di Galuh juga timbul gangguan keamanan di beberapa tempat, antara lain di Nusakambangan dan Gunung Cupu. Gangguan keamanan tersebut diduga ada hubungannya dengan serangan bajak laut dari Borneo (Kalimantan) dan Celebes (Sulawesi) pada tahun 1811 ke Desa Tlacap yang pada waktu itu termasuk wilayah Ayah Kabupaten Banyumas. Serangan bajak laut tersebut berlanjut ke arah Jeruklegi dan Majenang, yang bersama Banyumas masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Surakarta.

Gubernur Jendral Inggris di India, Mr. Lord Minto, karena Perang Inggris melawan Prancis di Eropa, beliau memerintahkan pasukannya menyerang Pulau Jawa yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Prancis.

Pada tanggal 28 Mei 1813, Pemerintah Inggris menempatkan 2 orang kepala gudang (Pakhuismeester) di Nusakambangan, G.M. van Heusden, mantan Opziener (pemeriksa) di Parakanmuncang, dan J. C. von Banniseht, seorang Jerman, mantan Opziener di Galuh. Setelah kedua pejabat tersebut diberhentikan pada tanggal 28 Oktober 1814, Mr. von Banniseht tetap berdomisili di Nusakambangan, karena diangkat menjadi komandan penjaga pantai terhadap serangan bajak laut88).

Setelah pengambil-alihan Pemerintah Hindia Belanda oleh Pemerintah Inggris di Jawa dengan proklamasi 19 Oktober 1811, Susuhunan mengadakan perjanjian rahasia dengan Sultan Hamengkubuwono II Yogyakarta di mana Susuhunan berjanji akan membantu Sultan apabila mendapat serangan dari pasukan Inggris89).

88). De Haan, Dr. F. Personalia der Periode van het Engelsch Bestuur over Java 1811-1816. TBG. 1935, 92, hal 492 dan 556,.
89). Proklamasi terdapat dalam Dr. Soekanto, Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perdjandjian Gianti – Perang Dipanegara), Djakarta / Amsterdam, Mahabarata, (1925), hal 129 dan 133 ; persetujuan rahasia terdapat dalam Dr. Peter Carey, Asal – Usul Perang Jawa : Pembenrontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh, Jakarta, Pustaka Azet, (1985), hal 96 – 97.

Susuhunan Pakubuwono IV ketika masih menjadi Putra Mahkota, beliau menikah dengan Raden Ayu Adipati Anom, puteri dari Raden Adipati Tjakradiningrat, Bupati Pamekasan, Jawa Timur. Perkawinan dengan keluarga Madura ini bertujuan membantu integritas Kerajaan Surakarta di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 1786 ketika putera mereka baru berusia 1 ½ tahun, Raden Ayu Adipati Anom wafat. Setelah Susuhunan Pakubuwono IV dinobatkan, almarhum istrinya secara anumerta diberi gelar Raden Kangjeng Ratu Pakubuwono. Susuhunan kemudian menikahi adik almarhum istrinya pada tanggal 17 Agustus 1791 dengan gelar Kangjeng Ratu Kencana, dan berputera antara lain, Kangjeng Ratu Pembayun dan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya menjadi menantu pamannya, Pangeran Mangkubumi I, Raden Ayu Purbaya adalah putri Pangeran Mangkubumi I dengan Raden Ayu Mangkubumi Sepuh, putri Tumenggung Yudanegara IV, mantan Bupati Banyumas90).

Atas permintaan permaisuri Kangjeng Ratu Kencana, Susuhunan membatalkan rencana perkawinan putrinya, Kangjeng Ratu Pembayun dengan Pangeran Prangwedana (kelak Mangkunegara II). Kangjeng Ratu Kencana ingin berbesanan lagi dengan Pangeran Mangkubumi I. Kangjeng Ratu Pembayun akan dinikahkan dengan Pangeran Mangkubumi II, putra Pangeran Mangkubumi I dengan Raden Retnodiwulih (istri selir), putri Ngabehi Ayah Ranuwijaya.

Baik Tumenggung Yudanegara IV maupun Ngabehi Ranuwijaya, keduanya adalah putra Adipati Danureja I, Patih Yogya (1755-1799). Secara politis Susuhunan Pakubuwono IV setuju dengan perkawinan tersebut sebab diharapkan dalam jangka pendek akan menarik simpati keluarga Danurejan Yogyakarta dan memperkuat posisinya di Mancanegara Kulon (Banyumas). Meskipun keluarga Mangkunegaran, yang sebelumnya menggunakan pengaruhnya untuk mengimbangi pengaruh Yogyakarta, kali ini dibuat malu atau dikorbankan, demi tujuan jangka panjang politiknya. Oleh sebab itu ketika Raffles menyerang Yogyakarta, Juni 1812, Mangkunegara membantu Raffles, kemenangan Yogyakarta dapat membawa akibat penyingkiran seluruh keluarga Mangkunegaran. Susuhunan walaupun telah mengadakan perjanjian rahasia dengan Sultan, ternyata diam saja, sesuai tujuan jangka panjangnya yaitu kehancuran Kerajaan Yogyakarta91).

90). Soemantri Soemosapoetro, R.M., Sunan Sugih, Surakarta, Paguyuban Daerah Dalem PB V, 1977, babaran II, hal 4-7. Susuhunan menikah lagi pada tanggal 17 Agustus 1791 (hal 7). Mengenai Pangeran Mangkubumi, Brotodiredjo dan Darmosoewondo, op. cit., hal 60, Carey, op. cit., hal 98
91). Carey, ibid., hal 9-99: Brotodiredjo dan Darmosoewondo, op. cit., hal 52

Perjanjian rahasia yang ditemukan Raffles ketika menyerang Yogyakarta, hampir saja memaksa Raffles memecat Susuhunan, tetapi demi kesulitan yang lebih besar, yang akan dihadapi Raffles, ia memperkenankan Susuhunan menebus imbalan dengan konsesi wilayah dan pemecatan Adipati Tjakranegara, Patih Surakarta (1810-1812), yang sebagai pelaksana memegang peranan penting dalam persetujuan rahasia dengan Kerajaan Yogyakarta. Adipati Tjakranegara, keponakan Permaisuri Susuhunan Pakubuwono III, menjadi tumbal politik kerajaan. Tjakranegara dibuang ke Surabaya, dan oleh karena itu terkenal dengan gelar Tjakranegara ‘Boyoiko’92).

Baik Susuhunan maupun adiknya, Pangeran Mangkubumi I tidak jera dengan tindakan Inggris, ambisi melumpuhkan Kerajaan Yogyakarta tidak patah. Terutama Pangeran Mangkubumi selalu berusaha mengadakan pendekatan dengan para perwira pasukan Sepoy dan berhasil. Pasukan Sepoy adalah Pasukan Pemerintah Jajahan Inggris yang sebagian besar terdiri dari Bangsa India, sebagian digunakan sebagai Pasukan Pengawal Istana Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Demi mencapai ambisinya, Pangeran Mangkubumi I berhasil menghasut Pasukan Sepoy memberontak terhadap Pemerintah Jajahan Inggris dan menghancurkan Kerajaan Yogyakarta. Susuhunan setuju dengan tindakan Pangeran Mangkubumi I sebab sesuai dengan tujuan jangka panjangnya yaitu meningkatkan keunggulan Kerajaan Surakarta di Jawa Tengah. Selain hal itu juga memberi formasi pada Pangeran Purbaya, menantu buyut Danurejan menjadi Raja Yogyakarta. Tetapi sebetulnya Pangeran Mangkubumi dan Permaisuri Kangjeng Ratu Kencana berkomplot dengan tujuan mendeskritkan Putera Mahkota. Permaisuri ingin agar putra kandungnya, Pangeran Purbaya menjadi Putra Mahkota, sebab Putra Mahkota sekarang hanyalah putra tiri atau keponakan dari kakaknya, Raden Ayu Adipati Anom yang sudah wafat.

Sebagai imbalan, Permaisuri setuju berbesanan dengan Pangeran Mangkubumi dan mendukung pencalonan Pangeran Mangkubumi I menjadi Sultan Yogya. Pangeran Mangkubumi berusaha memperoleh dukungan Tumenggung Yudanegara V, Bupati Banyumas atau cucu Adipati Danureja I, mantan Patih Yogya. Dengan perkawinan Pangeran Purbaya, calon Putra Mahkota adalah menantu buyut Danurejan, sedang calon Sultan Yogya adalah mantu cucu Danurejan, dengan bantuan birokrat Danurejan, diharapkan akan memperoleh posisi yang kuat di pusat maupun di daerah93).

Berdasarkan laporan Letnan Tailor tanggal 18 Desember 1815, Raffles mengetahui jika Pangeran Mangkubumi I adalah tokoh dibalik kegiatan tersebut. Pangeran Mangkubumi I selalu berhubungan dengan Tumenggung Yudanegara V, Bupati Banyumas, untuk mengkoordinasikan pertahanan di daerah itu serta mempersiapkan basis operasi di Mancanegara Kulon, andaikata Pangeran Mangkubumi harus meninggalkan Surakarta94).

92). Carey, op. cit., hal 97 & 131. Adipati Tjakranegara dipecat 7 Rajab atau 12 Juli 1812 (hal 131-134).
93). ibid., hal 99-100
94). Ibid., hal 117-118 dan 141

Berdasarkan laporan Johnson pada Raffles awal Januari 1816, Raffles mendapat kesimpulan dan mengambil keputusan yang cepat yaitu beliau tidak akan menyerang Kerajaan Surakarta dan juga bersedia mengampuni Susuhunan dengan syarat – syarat sebagai berikut :

Susuhunan Pakubuwono IV harus menyerahkan Pangeran Mangkubumi I kepada Pemerintah Inggris serta mengakhiri komplotan yang ditujukan pada Putra Mangkota. Susuhunan kemudian sama sekali tidak melakukan upaya apapun untuk mencegah penyerahan adiknya kepada Raffles di Semarang pada tanggal 7 Januari 181695).

Raffles mengunjungi Surakarta pada tanggal 9 Januari 1816 untuk mengadakan serangkaian pembicaraan dengan Susuhunan dan Patih, Adipati Sasradiningrat II. Raffles menuntut pengunduran diri Susuhunan dari semua tanggung jawab administratif di Keraton, mengingat usianya sudah lanjut (baru 48 tahun!) dan agar mendelegasikan pada Putra Mahkota yang baru berusia 32 tahun. Raffles berjanji jika Pemerintah Hindia Belanda tidak akan mengubah perjanjian yang telah ada, pada waktu pengambilalihan Pemerintah Inggris di Jawa96).. Setelah Kekaisaran Prancis dikalahkan dan Kerajaan Belanda merdeka kembali, maka pada tanggal 1 Agustus 1816 Pemerintah Ingris di Jawa diserahkan pada Pemerintah Hindia Belanda97).

Tumenggung Yudanegara V, Bupati Banyumas diberhentikan oleh Pemerintah Inggris. Sesuai perjanjian 11 November 1743 antara Susuhunan Pakubuwono II dan Kompeni, mutasi Patih dan Bupati merupakan keputusan bersama, maka oleh Susuhunan, Yudanegara V pada bulan Mulud 1743 Dal atau Februari 1816 dipecat dari kedudukannya dan diharuskan berdomisili di Surakarta98).

Adik Tumenggung Yudanegara V, Raden Panji Surengrana, Ngabehi Panjer (sekarang Kebumen), yang pada waktu itu menjadi wilayah Kabupaten Banyumas, beliau dipecat dari jabatannya dan kemudian berdomisili di di Sokawera, sebelah timur kota Banyumas. Putri beliau adalah Raden Dewakusuma, istri selir Putra Mahkota99).

95). Ibid., hal 117-118 dan 141
96). Carey, ibid., hal 119; Pemerintah Hindia Belanda berkuasa kembali 1 Agustus 1816, vide Sanusi Pane, Sedjarah Indonesia, Djilid II, Djakarta, Balai Pustaka, 1965, hal 29
97). Sanusi Pane, II, op. cit., hal 29
98). Tarikh pemberhentian Yudanegara V yang sesuai fakta dalam kalender Jawa hanya dalam J. Knebel (ed)., op. cit., hal 175 huruf Jawa, Raffles jilid 3, “Miscellaneous memorandum on Surakarta”, Koleksi Royal Asiatic Society (RAS), London, dalam Carey, op. cit., hal 141. Yudanegara V berdomisili di Surakarta, vide R. A. Wiriatmadja, op. cit., hal 22
99). Wirjaatmadja, R. A., ibid., hal 22

Kabupaten Banyumas dipecah menjadi dua wilayah Bupati Wedana Banyumas yaitu Kasepuhan dan Kanoman dengan tujuan memperlemah kekuatan pertahanan di Banyumas yang menjadi andalan di Mancanegara Kulon bagi Kerajaan Surakarta. Banyumas Siti 4.000 cacah dibagi menjadi dua wilayah Bupati Wedana Banyumas100):

Banyumas Kasepuhan yang dipimpin oleh mantan Ngabehi Purwokerto, Tumenggung Tjakrawedana I. Disebut Kasepuhan sebab istri padmi pertama beliau adalah kakak sepupu Bupati Wedana Banyumas. Wilayahnya terdiri dari; - Tumenggung Kliwon Dipayuda di Adireja
- Ngabehi Kertapraja I di Adipala sampai tahun 1828
- Ngabehi Tjakradireja di Purwokerto, mantan Ayah
- Ngabehi Reksapraja di Panjer
- Ngabehi Ranudirja di Banjar

Banyumas Kanoman yang dipimpin oleh mantan Ngabehi Sokaraja, Tumenggung Mertadireja I. Wilayahnya terdiri dari :
- Tumenggung Kliwon Danukusuma di Purbalingga
- Ngabehi Sumodiredjo di Sokaraja, mengganti Ayah
- Ngabehi Surodirejo di Panjer, mengganti Raden Panji Surengrana
- Ngabehi Mangunyuda di Banjar

Tumenggung Tjakrawedana dengan anak buahnya menghadap Susuhunan berangkat dari Banyumas pada akhir bulan Sapar sedangkan Tumenggung Mertadireja dengan anak buahnya menghadap Susuhunan berangkat dari Banyumas pada akhir bulan Ruwah. Oleh karena itu tiap bulan Mulud dan Siyam, para bupati lengkap menghadap Susuhunan selama 6 bulan, 5 bulan di daerah, 1 bulan di perjalanan101).

Wilayah Dayaluhur berdiri sendiri di luar Kabupaten Banyumas, sudah sejak 10 tahun dibagi dua Kepala Daerah berkedudukan di Majenang :

- Wilayah Tumenggung Wiranagara (1812 – 1824), wafat tahun 1824 kemudian wilayahnya dihapus.
- Wilayah Ngabehi Wiradika II, wafat tahun 1820, diganti putranya, Ngabehi Wiradika II.

Dengan demikian separoh Banyumas dan Dayaluhur dipercayakan pada keluarga Kangjeng Ratu Beruk, Permaisuri Susuhunan Pakubuwono III (1749-1788), yaitu Tumenggung Tjakrawedana dan Tumenggung Wiranagara (keponakan sepupu), sedangkan separohnya lagi pada putra-putra daerah.

100). Soedarmadji, op. cit., hal 55-56
101). Wiriatmadja, R.A., op. cit., hal 23; Ngabehi Mangunyuda, vide hal 24; Mangkoewinata, IV, op. cit., hal 930, 940, dan 944

Pada tanggal 1 Agustus 1816 Pemerintah Hindia Belanda berkuasa kembali di Jawa, situasi Kerajaan Surakarta mengalami kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut :

Wilayah Bupati Wedana Kasepuhan membentuk Tanah Pancang kira – kira tahun 1818 yang dipimpin oleh Ngabehi Tjakradipura, menantu Bupati Kasepuhan. Tanah Pancang terletak di wilayah yang dibatasi Ajibarang di sebelah timur, Tegal di sebelah utara, Dayaluhur dan Babakan (wilayah Ngabehi Purwokerto) di sebelah barat, dan Jeruklegi (termasuk di dalamnya) di sebelah selatan, Tanah Pancang jumlah cacahnya sesuai dengan jumlah kelebihan cacah yang tidak dilaporkan oleh masing – masing daerah dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Kelebihan cacah yang tidak dilaporkan tersebut, diketahui oleh Pangeran Prangwedana dari laporan rakyat biasa yang bernama Wirapati. Pangeran Prangwedana kemudian memerintahkan sensus kelebihan jumlah cacah tersebut, dan berdasarkan sensus ini Pangeran Prangwedana mengajukan tuntutan tambahan tunjangan pada Susuhunan Pakubuwono IV102).

Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan Pakubuwono, diserahkan Raffles di Semarang pada tanggal 7 Januari 1816. Beliau kemudian dibuang ke Batavia dan dengan surat keputusan rahasia Gubernur Jendral Hindia Belanda, Pangeran Mangkubumi dibuang ke Ambon pada tanggal 24 Februari 1818103).

Wilayah Kerajaan Surakarta termasuk salah satu wilayah Karesidenan di Jawa dan Madura berdasarkan surat keputusan Komisaris Jendral pada tanggal 9 Januari 1819104).

Susuhanan Pakubuwono IV dapat dipastikan menderita stress akibat peristiwa – peristiwa diatas dan akhirnya wafat pada tanggal 2 Oktober 1820 dalam usia yang relatif muda, 53 tahun. Almarhum digantikan Putra Mahkota dengan gelar Susuhunan Pakuwono V pada tanggal 10 Oktober 1820 dalam usia 36 tahun. Pada waktu yang sama Kangjeng Ratu Kencana ganti nama dengan gelar Kangjeng Ratu Ageng, 3 bulan kemudian wafat pada tanggal 21 Januari 1821105).

102). Vitalis, op. cit., hal 3, 4 dan 16. Pangeran Prangwedana setelah 30 Oktober 1821 bergelar Pangeran Mangkunegara II, vide Arya.
103). Carey, op. cit., hal 141-194: BBG geheim, den 24 Februari 1818 no 1. Pangeran Mangkubumi diperkenankan pulang kembali ke Jawa tahun 1824, bersama Sultan Hamengkubuwono II, Sultan Yogya yang sebelumnya dibuang ke Ambon, vide BBG b.r., den 9 Augustus 1824 no 7 dan 3 September 1824 no 7
104). Staatsblad no. 16 ; Besluit van Commissarisan Generaal over Nederlandsch Indie, van den 9 Januarij 1819 no. 3
105). Soemantri Soemosapoetro, op. cit., hal 59
Susuhunan Pakubuwono V terkenal dengan nama Sunan Sugih, bukan karena kekayaan materi tetapi karena kekayaan budinya. Beliau sangat anti Belanda. Selama 3 tahun memerintah, Pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengganti 3 kali Residen Surakarta106).

Susuhunan Pakubuwono V mempunyai 4 istri selir yang berasal dari Banyumas yaitu :

- Raden Dewakusuma, putri Raden Panji Surengrana, mantan Ngabehi Panjer di Sokawera, Banyumas107).
- Raden Rugasmoro, putri Raden Ngabehi Dipawikrama, mantan Ngabehi Dayaluhur108).
- Raden Malayasari, putri Tumenggung Mertadireja I, Bupati Banyumas Kanoman109).
- Raden Wulangreh, putri Wangsarana, Watumas, kakak ipar Bupati Banyumas Kanoman110).

Pada tanggal 9 Desember 1822, Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono IV (1804-1822) meninggal mendadak dalam usia 18 tahun dan Putra Mahkota baru berusia 3 tahun diangkat sebagai penggantinya tanggal 19 Desember 1822. Perwalian dipercayakan pada Permaisuri Hamengkubuwono III, Permaisuri HB IV, Pangeran Diponegoro (Kakak Hamengkubuwono IV) dan Pangeran Mangkubumi (adik Hamengkubuwono III). Mereka hanya berperan dalam bidang administratif dan wewenang politis tetap pada Patih Danureja IV, dibawah pengawasan Residen yang sejak 11 Februari 1823 dijabat oleh Mr. Smissaert. Sultan Hamengkubuwono II masih hidup dalam usia 73 tahun, diasingkan ke Ambon sejak ekspedisi militer yang berakhir dengan kehancuran Keraton Yogyakarta pada bulan Juni 1812. Pelaksanaan gerbang tol dan pasar yang diambil alih Pemerintah jajahan oleh orang-orang Cina akibat persetujuan 1 Agustus 1812, menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik yang makin lama makin mendalam111).

106). Soemantri Soemosapoetro, op. cit., hal 83, 86 dan 87
107). Brotodiredjo dan Darmosuwondo, op. cit., hal 59; Pangeran Djoeroe (ed), op. cit hal 442; Soemantri Soemosapoetro, op. cit., hal 89-92
108). Danoekoesoemo, Sadjarah Poerbolinggo, 14 Januari 1931, lembaran Soemantri Soemosapoetro, op. cit., hal 89-92
109). Brotodiredjo dan Darmosoewondo, op. cit., hal 67; Pangeran Djoeroe (ed.), op. cit., hal 447; Wirjaatmadja, op. cit., hal 24, keliru menyebut Malajakoesoema; Soemantri Soemosapoetro, op. cit., hal 89-92
110). Pangeran Djoeroe (ed), op. cit., hal 435 tak berputra
111). Soekanto, op. cit., hal 104, 109 dan 172-173; Carey, op. cit., hal 38, 55 dan 56

Salah satu peristiwa yang terjadi pada tahun 1823, yang menarik perhatian di daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap adalah delegasi Pangeran Diponegoro, yang diceritakan oleh Adipati Tjakranegara I, Bupati Purworejo I (1830-1862), seorang musuh Pangeran Diponegoro di Bagelen Timur112). Pangeran Diponegoro merasa resah dengan situasi politik yang makin buruk di Yogyakarta, dan demi masa depan yang lebih baik, beliau mengutus beberapa penasehatnya berziarah ke berbagai tempat keramat di Jawa Tengah.

Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Pulau Nusakambangan dimana tumbuh Bunga Wijayakusuma, Bunga Kemenangan. Bunga Wijayakusuma adalah sebuah simbol kemenangan dari Kerajaan Mataram dan bunga ini tumbuh di Pulau Nusakambangan bagian Timur. Kemenangan ini berhubungan dengan kekuatan yang ada di pantai selatan.

Pulau Nusakambangan waktu itu berada di wilayah kekuasaan Kabupaten Galuh Imbanegara, Karesidenan Cirebon atau dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan perjalanannya dilakukan melalui wilayah Banyumas dari Kerajaan Surakarta. Sesuai tradisi, bunga tersebut dibutuhkan penuntun mahkota, dan apabila tak dapat ditemukan, dapat diartikan sebagai petunjuk bahwa tuntutannya tidak absah113).

Pangeran Diponegoro mengutus Kyai Jayamustapa beserta tiga temannya, Kyai Janodin, puteranya Abukasan dan Kyai Mopid dari Guyangan, mencari Bunga Wijayakusuma yang tumbuh di Pulau Nusakambangan terletak di seberang Tlacap. Pangeran Diponegoro memberikan instruksi apabila utusan tersebut gagal mencari Bunga Wijayakusuma, utusan supaya pulang ke arah utara, menggunakan seluruh waktunya mencari petunjuk di berbagai tempat keramat. Jayamustapa beserta para temannya pergi menuju Tlacap, tetapi setelah mereka tiba di tempat, ternyata biaya penyeberangan ke tempat tumbuh Bunga Wijayakusuma di Pulau Nusakambangan sangat mahal, oleh karena itu mereka memutuskan melakukan penyeberangan yang lebih pendek ke Masjid Watu, di bagian lain dari pulau tersebut. Mereka bersemedi beberapa hari di Masjid Watu, mendoakan keselamatan Kerajaan Mataram dan Pangeran Diponegoro.

112). Carey, Dr. Peter. The Cultural Ecology of Early Nineteenth Century Java : Pangeran Diponegoro, a case study, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies (TSEAS), December 1974, Occasional Paper No. 24, hal 1 - 2
113). Carey, ibid., hal 37 dan 38. Mengenai arti tradisi dari Bunga Wijayakusuma, Carey merujuk pada T. Roorda, “Verhaal van de Oorsrong en het begin van de Opstand van Dipa Negara,” BKI, III, 1860, hal 171, catatan C. F. Winter

Pada suatu malam Kyai Janodin bermimpi, bahwa Pangeran Diponegoro naik sapi Gumarang. Sapinya sebesar gunung dan kakinya terjepit di antara akar pohon Balaran (pohon merambat), tetapi dapat melepaskan diri membawa sang pangeran. Cakranegara tidak memberi penjelasan arti mimpi tersebut dalam bukunya, tetapi Forester berpendapat bahwa arti mimpi tersebut memberikan simbol kegagalan perjuangan Diponegoro dan fakta bahwa rombongan utusan tidak berhasil mencari Bunga Wijayakusuma. Memberi indikasi bahwa tuntutan mahkota Pangeran Diponegoro agaknya tidak akan berhasil. Peristiwa ini diperkuat dengan petunjuk-pertunjuk lain yang dialami rombongan utusan selama perjalanan pulang ke Tegalreja, tempat kediaman Pangeran Diponegoro, memberikan gambaran yang serupa114).

Situasi politik di Kerajaan Yogyakarta selanjutnya makin merosot dan menimbulkan keresahan karena 3 peristiwa berikut ini :

Sewa tanah dan upah kerja yang sewenang – wenang dari perkebunan asing di Tanah Kerajaan, menyiangi biaya produksi perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 6 Mei 1823 Gubernur Jendral Hindia Belanda, Mr. G. A. G. Ph. Baron van der Capellen memutuskan larangan sewa tanah oleh orang – orang asing di Tanah Kerajaan. Hal tersebut menimbulkan keresahan para bangsawan pemilik tanah, karena mereka kehilangan penghasilan tetap, harus mengembalikan uang persekot sewa tanah, harus membayar ganti rugi hasil perkebunan yang sekarang dilaksanakan pemotongan gaji. Menteri Jajahan Kerajaan Belanda menganggap keputusan tersebut merupakan titik paling rawan dari politik Hindia Belanda115).

Susuhunan Pakubuwono V wafat ketika belum sampai 3 tahun memerintah pada tanggal 5 September 1823. Di dalam sebuah resolusi rahasia yang diputuskan tanggal 9 September 1823, pada saat penobatan Susuhunan Pakubuwono VI (1823-1830), Gubernur Jendral Mr. van der Capellen telah memperingatkan Residen Surakarta dan Yogyakarta tentang rencananya untuk menempatkan Tanah Kerajaan langsung di bawah Pemerintah Hindia Belanda116).

114). Carey, loc. cit., hal 39 dan 40
Ms. Buku Kedhung Kebo, ditulis pada tahun 1840 – 1843, atas perintah Cakranegara, sebagai ‘Foundation Charter’ dan pusaka dinasti Cakranegara yang beliau bangun di Purworejo; buku tersebut terdapat di Perpustakaan Universitas Leiden (Lor 2163) dan KITLV (KITLV Or 13), vide Carey, ibid., hal 2, 6 dan 37.
G. Forrester, The Java War, 1825 – 1830: Some Javanese Aspects, Unpublished M. A. Thesis, Australian National University, Canberra, 1971, pp. 60-62. Forrester membandingkan dengan episode Kala Gumalang dari dongeng padi Dewi Sri dan Pangeran Sedana yang terdapat pada W. H. Rasser, “On the meaning of Javanese Drama, “ dalam W. H. Rasser, Panji the Culture Hero, The Hague, 1959, hal 1 – 63.
115). Carey, Dr. Peter, Asal Usul Perang Jawa : Pemberontakan Sepoy & Lukisan Raden Saleh, Jakarta, Pustaka Azet, 1985, hal 56-59 dan P.J.F. Louw, De Java Oorlog van 1825-1830, I, Batavia /’s Hage, Landsdrukkerij / Nijhoff, 1894, hal 74-75; cf. Sagimun, M.D., Pahlawan Dipanegara Berdjuang, Djakarta, Gunung Agung, 1965, hal 47-48
116). Soemantri Soemosapoetro, op. cit., hal 87 dan Carey, loc. cit., hal 63

Dalam sidang Komisi ganti rugi bandar – bandar tol pada tanggal 23 Oktober 1824, Kerajaan Surakarta bersedia melepaskan Banyumas, Dayaluhur dan Bagelen, sedangkan Kerajaan Surakarta bersedia melepaskan Jabarangkah dan Bagelen117).

Sesuai adat Jawa, pada bulan Besar biasanya diadakan khitanan. Maka pada bulan Besar 1753 Wawu atau bulan Juli 1825, Susuhunan Pakubuwono VI berniat mengkhitankan adiknya dari lain ibu, B.R.M. Samadiman, putra Susuhunan Pakubuwono V dengan Raden Malayasari (putri Tumenggung Mertadireja I, Bupati Banyumas Kanoman).

Pada saat yang bersamaan dengan acara khitanan tersebut, Bupati Banyumas, Tumenggung Mertadireja I beserta anak buahnya secara kebetulan sedang menghadap Susuhunan Pakubuwono VI. Sebagai kehormatan, pada kesempatan itu, Bupati Banyumas Kanoman dan para Ngabehi mendapat anugerah nama – nama baru. Tumenggung Mertadireja I diganti nama menjadi Tumenggung Bratadiningrat.

Pada tanggal 20 Juli 1825 (bulan Besar 1753), Susuhunan Pakubuwono VI diberitahu Residen Surakarta jika di Yogyakarta timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Wali Sultan. Tumenggung Bratadiningrat terperangkap beberapa waktu dan tidak dapat kembali pulang ke Banyumas melewati Kedu atau Bagelen, harus memutar melalui utara melewati Semarang dan Pekalongan. Bupati Banyumas Kasepuhan dan anak buahnya supaya menunda dahulu menghadap Susuhunan Pakubuwono VI menyerahkan pajak, menunggu sampai keadaan dapat teratasi118).

Pangeran Diponegoro sebagai Wali Sultan yang memimpin pemberontakan, beliau adalah seorang bangsawan Yogyakarta. Medan pertempurannya tidak mengenal batas kerajaan, sehingga pemberontakan Pangeran Diponegoro dinamakan juga sebagai Perang Jawa. Banyumas yang terletak di sebelah barat Kerajaan Yogyakarta menjadi wilayah terpencil dan rawan bagi Pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu Pemerintah Hindia Belanda merasa bertanggungjawab terhadap ketertiban dan keamanan di Banyumas. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Surakarta secara de jure sejak tahun 1749 di bawah Pemerintah Hindia belanda, bahkan dengan surat keputusan tahun 1819 telah menjadi salah satu karesidenan di Jawa dan Madura. Dalam hal ini, Perang Diponegoro akan dibatasi yang ada hubungannya dengan ketertiban dan keamanan di daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap. Perang yang meletus bulan Juli 1825 baru terasa pengaruhnya 5 bulan kemudian di wilayah Tumenggung Ayah119).

117). Louw, P.J.F., loc. cit., hal 8-19
118). Wiriatmadja, R.A., op.cit., hal 18-19
119). Soedarmadji, op. cit., hal 62

Wilayah Tumenggung Ayah dari Kerajaan Surakarta ini termasuk wilayah Tumenggung Banyumas Kasepuhan yang dipimpin oleh Tumenggung Tjakrawedana I. Tumenggung Ayah Dipayuda adalah putra Ngabehi Soka, Dipawijaya, yang setelah mantan bernama Dipamenggala dan mengikuti para putranya yang menjadi para pejabat Ayah di Adireja. Ibunda Dipayuda, Mas Ajeng Dipamenggala adalah adik Raden Retnodiwulih, istri selir pertama Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan Pakubuwono IV, yang sangat berpengaruh. Dipayuda dari pihak ibu adalah cucu Ngabehi Ayah, Ranuwijaya. Jadi penunjukkan Dipayuda sejak 1806 tidak dapat dilepaskan dari pesan dan alasan yang kuat. Ngabehi Dipamenggala memiki 5 putra dan 4 putri diantaranya120):

- Putra pertama Tumenggung Dipayuda, Tumenggung Ayah 1806-1831, terakhir Bupati Banjarnegara I (1831-1846) pada masa Pemerintah Hindia Belanda.
- Putra kedelapan Raden Ngabehi Dipadiwirya, Kepala Demang Ayah. Terakhir Patih Banjarnegara (1835-1868). Beliau adalah ayah dari Raden Arya Wiriatmadja, penulis Babad Banyumas dan Bapak Kredit Rakyat (Pendiri BRI)121).

Di wilayah Ayah juga terdapat 2 Desa Perdikan, yang bebas pajak, karena memelihara tempat – tempat keramat122) :

1. Desa Perdikan Kapungla, tempat makam Adipati Mangkupraja II, Patih Surakarta (1796-1804) yang dibuang ke Ayah (sekarang Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya).
2. Desa Perdikan Donan, jurukunci dan pengawasan Bunga Wijayakusuma di Pulau Majethi, sebelah timur Pulau Nusakambangan.

Ke 3 Ngabehi Donan terakhir adalah putra Kyai Mohammad Yusuf II, mantan Demang Gumelem yaitu Ngabehi Wiraseca, Ngabehi Wiratirta dan Rangga Amad Imran (terakhir Mantri Polisi Donan)123). Kyai Mohammad Yusuf adalah keturunan Kanduruwan Ayah pada Zaman Sultan Demak.

120). Ringkasan Sadjarah Banjoemas Tedak Wirasaba, Koleksi Bapak Soedarmadji
121). Soedarmadji, op. cit., hal 63
122). Catatan (Nota) tentang Segara Anakan dan Pusara / Makam
123). Soedarto (ed). Buku Sejarah Cilacap. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap. 1975. Kyai Mohammad Yusuf II sebagai mantan Demang Gumelem, Bapak Soedarmadji temukan dari Staat boeat menerangkan jang menoeroenkan pada Mas Soeleman, mantan Pegawai Kantor Pos Cilacap, Jalan Sawo Cilacap. Dalam Manuskrip Jososoepono, Sarasilah (Stamboom) turunan saka Djipang, jabatan Kyai Mohammad Yusuf II tidak disebut. Dalam buku P. Sastromihardjo, Serat Babadipun Dusun Perdikan Gumelem, 20 Juni 1972, hal 20, nama Kyai Mohammad Yusuf tidak tercantum dalam Daftar Demang Gumelem.

Menurut riwayat, benteng Tlacap termasuk wilayah Ngabehi Ayah di Adipala, yang dengan Donan dibatasi oleh Kali Ciklapa124). Menurut Mangkoewinata, Tumenggung Tjakrawedana I, Bupati Banyumas Kasepuhan pernah memerintahkan puteranya, Raden Tjakradimeja yang pada waktu itu menjabat Lurah Sentana Banyumas Kasepuhan, membangun Tlacap menjadi ibukota sebuah Kabupaten, tetapi berhenti karena Perang Diponegoro125).

Di sebelah timur, wilayah Tumenggung Ayah dari Kerajaan Surakarta berbatasan dengan wilayah Tumenggung Roma dari Kerajaan Yogyakarta. Ibukota Roma adalah Jatinegara (sekarang masuk dalam wilayah kerja ex Pembantu Gombong), terletak 2 km sebelah utara Gombong. Roma sebelum Palihan Nagari (1755) termasuk Kabupaten Banyumas, kemudian sesudahnya menjadi wilayah Kerajaan Yogyakarta, terjepit antara wilayah Ngabehi Panjer Kabupaten Banyumas Kanoman di sebelah timur dan wilayah Tumenggung Ayah Kabupaten Banyumas Kasepuhan di sebelah barat.

Tumenggung Danukusuma II dari Roma seperti juga Tumenggung Dipayuda dari Ayah, mereka adalah buyut Adipati Danureja I, Patih Yogya (1755-1799), akan tetapi secara politis berlawanan. Tumenggung Danukusuma II selain sebagai besan Pangeran Diponegoro, kemudian hari bernama Adipati Ngabdullah Danureja, menjadi Patih Pangeran Diponegoro, dan setelah perang selesai ganti nama lagi menjadi Adipati Danuhadiningrat. Menantu beliau, Pangeran Suryaatmaja, putra Pangeran Diponegoro, dan menjadi Panglima Pasukan Diponegoro di kawasan Mancanegara Kulon. Ngabehi Ayah di Adipala, Ngabehi Kertapraja I, adalah cucu Tumenggung Kartanegara I, Bupati Nayaka Keraton Surakarta, ipar Adipati Danureja I, Patih Yogya (1755-1799)126).

g. Perang Diponegoro (1825 – 1830)

Panglima Tentara Belanda Jendral de Kock merencanakan menyerang Selarong, tempat kedudukan Pangeran Diponegoro, setelah 3 bulan bantuan pasukan Belanda berdatangan. Sebelumnya perlawanan Pasukan Diponegoro di Daerah Ledok (sekarang Wonosobo), Kedu (sekarang Kedu Utara) harus dipatahkan terlebih dahulu. Pos komando yang bertugas mengamankan Daerah Banyumas terletak di Wonosobo, dipimpin oleh Letnan Kolonel Diell, seorang Austria, didirikan tanggal 10 Oktober 1825. Detasemen Diell terdiri dari 105 orang anggota, batalion 4 afdeling 19. Diell segera menerima surat dari Tumenggung Tjakranegara I, Bupati Banyumas Kasepuhan, yang sendirian berada di Banyumas sebab Bupati Banyumas Kanoman, Tumenggung Bratadiningrat tertunda pulang ke Banyumas setelah menghadap Susuhunan.

124). Halewijn, M.H. Algemeen Verslag van de Resident van Pekalongan over de Banjoemaas, Soekaradja, den 20 Septermber 1830, hal 33. ANRIJ
125). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1359
126). Louw, P.J.F., I, op cit., hal 499; Mangkoewinata, IV., hal 978

Dalam suratnya, Tumenggung Tjakrawedana I melaporkan bahwa sebetulnya konsentrasi Pasukan Diponegoro di wilayah Roma (sekarang Gombong) tidak menimbulkan masalah, tetapi ancaman diperkirakan timbul akibat serangan Tentara Belanda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Cleerens ke Bogowonto. Pasukan Diponegoro tidak akan bergerak ke arah barat menuju Banyumas, dan beliau khawatir tidak mampu menanggulangi ancaman tersebut sendiri. Oleh karena itu beliau mohon bantuan Detasemen Letnan Kolonel Diell menjaga keamanan di Banyumas127).

Pada tanggal 13 Oktober 1825 Detasemen Letnan Kolonel Diell dengan tambahan personil 28 Prajurit Jayeng Sekar dan 24 Prajurit Sumenep yang semula menempati pos militer di Batur, berangkat dari Wonosobo tiba di Banyumas tanggal 18 Oktober 1825. Di Banyumas, Letnan Kolonel Diell mendapat informasi bahwa kekuatan Pasukan Diponegoro di Roma (sekarang Gombong) adalah 1500 atau 1600 orang. Letnan Kolonel Diell memerintahkan Bupati Banyumas mengumpulkan pasukannya yang masih tersebar di kampung masing – masing. Mereka sebenarnya adalah para petani yang terkena wajib militer, tetapi sampai tanggal 25 Oktober 1825, mereka belum dapat dikumpulkan. Letnan Kolonel Diell berangkat mendahului sambil menunggu dan mendirikan pos pendudukan di Kalijering (sekarang Sumpyuh). Pada tanggal 27 Oktober 1825, Letnan Kolonel Diell baru disusul oleh 300 orang pasukan dari Banyumas dan 200 orang dari Ayah, yang pada hari itu meneruskan perjalanan ke arah timur dan berhenti di Jatinegara (sekarang Gombong). Hari itu juga mendapat serangan Pasukan Diponegoro, tanggal 29 Oktober 1825 meneruskan perjalanan sampai di Wedi, Bagelen. Pengalaman perjalanan tersebut memberikan wawasan pada Letnan Kolonel Diell, guna mendirikan pos – pos militer di Jatinegara dan Kutowinangun128).

Letnan Kolonel Diell kemudian kembali ke Banyumas guna memberi waktu istirahat anak buahnya dan memperbaiki perlengkapannya. Ia memohon tambahan pasukan 200 orang, tetapi karena permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi, mengingat perkiraan front selatan sangat rawan, maka ia segera pergi dan tiba di Karangbolong tanggal 6 November 1825. Ia menulis kepada Letnan Kolonel Cleerens minta bantuan pasukan dan sebuah meriam, dan mengatakan bahwa Karangbolong sangat penting, mengingat Pemerintah Hindia Belanda memiliki hak sarang burung walet sebesar 100.000 ringgit Spanyol per tahun129).

127). Louw, P.J.F., I, op. cit., hal 499; Mangkoewinata, IV, op. cit., hal 978
128). Louw, P.J.F., I, op. cit., hal 497-498; Riwayat Letnan Kolonel Diell, vide hal 413; Mangkoewinata, IV, op. cit., hal 976-978
129). Louw, P.J.F., I, op. cit., hal 499, 502 dan 503; Mangkoewinata, IV, op. cit., hal 977-980

Permintaan Letnan Kolonel Diell ternyata tidak mendapat tanggapan, dan atas ajakan Bupati Banyumas, Diell menuju Jetis di wilayah Ayah, di mana juga terdapat sarang burung walet. Karangbolong secara geografis dan logistik sulit dipertahankan karena ada tiga jalan menuju Karangbolong yang harus dipertahankan dan sawah – sawah sudah dibakar pemberontak130).

Pada tanggal 12 November 1825, Letnan Kolonel Diell di Jetis menerima surat pertama dari Letnan Kolonel Cleerens yang memerintahkan Diell meninggalkan Banyumas menuju Wonosobo. Letnan Kolonel Diell tidak segera bergerak dan menjawab jika surat balasan sampai, barangkali pemberontak telah dipatahkan. Letnan Kolonel Diell mengusulkan agar dikirimkan detasemen pendudukan untuk pos – pos Jatinegara, Kotawinangun, Karangbolong dan Selamanik. Pada tanggal 14 November 1825, Letnan Kolonel Diell menerima surat kedua Letnan Kolonel Cleerens yang menyebutkan bahwa Letnan Kolonel Diell supaya esok paginya berada di Sigaluh. Pada tanggal 20 November 1825, Letnan Kolonel Diell baru tiba di Sigaluh131).

Tumenggung Bratadiningrat dalam perjalanan pulang dari Surakarta melalui Magelang, Serang pada akhirnya ikut mempertahankan Sigaluh. Beliau mengirim surat pada Letnan Kolonel Cleerens di Wonosobo, akan kembali ke Banyumas, dengan alasan mempertahankan perbatasan di daerahnya, sehingga Letnan Kolonel Diell terkepung sendirian di Sigaluh, karena Ngabehi Sigaluh sekarang dicurigai berpihak pada Pasukan Diponegoro132).

Letnan Kolonel Diell di Sigaluh mendapat perintah dari Jendral de Kock tetap tinggal di Banyumas, tetapi ia terperangkap, dan baru dapat meninggalkan Sigaluh menuju Karangkobar pada tanggal 26 November 1825133).

Dalam surat Letnan Kolonel Cleerens pada Jendral de Kock tanggal 28 November 1825 dikatakan, bahwa satu – satunya harapan adalah bantuan pasukan Pangeran Arya Kusumayuda dari Kerajaan Surakarta, yang akan membebaskan kembali Sigaluh dan Banjar, melindungi Banyumas. Detasemen Letnan Kolonel Diell diberi kesempatan istirahat sehingga dapat menuaikan tugasnya kembali di Banyumas134).

130). Louw, P.J.F., I, op. cit., hal 503-504; Mangkoewinata, IV, op. cit., hal 981
131). Louw, P.J.F., op.cit., hal 505 dan 511; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 981-982
132). Louw, P.J.F., op.cit., hal 486 dan 513; Mangkoewinata, IV., op.cit., hal 983;
Mangkoewinata, V., op. cit., hal 988 dan 991
133). Louw, P.J.F., op.cit., hal 515; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 993
134). Louw, P.J.F., op.cit., hal 515-516; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 997

Menurut Weitzel, Letnan Kolonel Cleerens bertemu Pangeran Arya Kusumayuda pada tanggal 1 Desember 1825, mengalahkan pemberontak di Kaliwira. Pada tanggal 5 Desember 1825 mengalahkan pemberontak di Sigaluh, menuju Banjar, bertemu Letnan Kolonel Diell yang turun dari Karangkobar. Di Banjar Letnan Kolonel Cleerens menyerahkan komando pada Letnan Kolonel Diell sebab ia akan menjadi ajudan Gubernur Jendral pulang ke Negeri Belanda135).

Pada tanggal 8 Desember 1825, Letnan Kolonel Diell dan Pangeran Kusumayuda meneruskan perjalanan ke arah barat, mengalahkan Pasukan Suryaatmaja yang berkekuatan 2000 orang di Purwanegara. Payung kuning dan kuda Pangeran Suryaatmaja tertangkap Detasemen Letnan Kolonel Diell tepat waktu datang ketika Banyumas terkepung musuh dan Tumenggung Ayah terdesak mundur ke ibukotanya, Adireja136).

Komandan Pasukan Diponegoro yang menyerang Ayah adalah Tumenggung Banyakwide, kakak ipar Tumenggung Dipayuda. Pasukan Banyakwide berasal dari Karangbolong, Rangkah, Tlaga, dan Roma. Pertempuran terjadi di Widarapayung. Pasukan Banyakwide terdesak ke utara ke Danasri, kemudian kembali ke Kalijering137).

Selama musim penghujan, Letnan Kolonel Diell dan Pangeran Kusumayuda berada di Banyumas, dan banyak melakukan operasi pembersihan yang melelahkan, sehingga banyak tempat dapat direbut kembali. Pada tanggal 26 Januari 1826, ketika Letnan Kolonel Diell sakit, Pangeran Kusumayuda sekali lagi mengalahkan Pasukan Pemberontak yang berkekuatan 2000 orang di Roma138).

Menurut Brotodiredjo139):
Beberapa waktu kemudian Raden Banyakwide datang kembali menyerang Adireja dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu 2 – 3 ribu orang, dan pemusatan kekuatan berada di desa Karangbenda (Babakan). Kira – kira jam 05.00 pagi, Demang Widarapayung melaporkan bahwa Pasukan Diponegoro telah berada kembali di Daerah Adireja.

Prajurit – prajurit Adireja segera dikumpulkan, yang datang lebih dahulu segera diberangkatkan dan diperintahkan membuka Sasak (jembatan) di Sentolo. Kemudian menyusul Raden Tumenggung Dipayuda dengan pasukannya berkekuatan 300 orang dengan bersenjatakan 60 senapan, dan lainnya bersenjata tombak, keris, pedang, bandring, dan lain – lain, sambil menunggu datangnya bala – bantuan yang telah diminta Raden Tumenggung Tjakrawedana dan Belanda.

135). Louw, P.J.F., op.cit., hal 516; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1008
136). Louw, P.J.F., op.cit., hal 516; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1009
137). Wirjaatmafja, op. cit., hal 30
138). Louw, P.J.F., op.cit., hal 516; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1008
136). Louw, P.J.F., I, op.cit., hal 516, op. cit., hal 208; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1011, 1017 dan 1018
139). Brotodiredjo dan Darmosuwondo, op. cit., hal 71-73

Sebagian dari pasukan Raden Tumenggung Dipayuda menjaga tempat penyeberangan dan sebagian lagi membuat pertahanan di sebelah barat sungai, sedangkan pasukan – pasukan Raden Banyakwide membuat pertahanan di seberang timur.

Tembak – menembak kemudian reda, pasukan – pasukan Banyakwide sebagian mengundurkan diri sampai dekat Desa Karangbenda dan sampai tengah hari tidak terjadi sesuatu.

Raden Tumenggung mengira bahwa semua pasukan musuh telah mengundurkan diri, lalu memerintahkan memasang kembali sasak (jembatan) dengan maksud akan terus mengejar musuh.

Akan tetapi pada saat pasukan Raden Tumenggung Dipayuda sedang menyeberangi jembatan, sekonyong – konyong secara serentak dan mendadak mereka mendapat serangan dari sisa – sisa pasukan Raden Banyakwide yang sebenarnya masih bersembunyi dan bertahan.

Keadaaan kacau balau, masing – masing mencari jalan sendiri – sendiri untuk dapat meloloskan diri, sehingga banyak yang gugur tertembak dan atau jatuh dan hanyut ke dalam sungai.

Ketika itu yang menyeberang adalah Raden Tumenggung Dipayuda dan Raden Dipawijaya. Untuk dapat menyelamatkan diri, mereka bersama kudanya menyeburkan diri ke dalam sungai dan berenang ke tepi yang aman, karena sementara itu, sasak telah dapat dibuka kembali.

Patih Sumodikara menyelamatkan diri ke arah selatan, ke sebelah barat gunung Selok dan Mas Kartawidjaya menyelamatkan diri ke utara, ke Desa Ayam Alas.

Pada esok harinya barulah pasukan – pasukan Adireja dapat disatukan kembali, dan sementara itupun bala bantuan bersenjata lengkap telah sampai dari Banyumas.

Pimpinan bala bantuan berniat untuk segera melakukan serangan balasan, tetapi dicegah oleh Raden Tumenggung Dipayuda, terutama karena prajurit – prajurit Adireja sudah lelah sekali dan haripun telah menjelang malam.

Kemudian dibuatlah perkemahan dari tumpukan batang – batang pisang dengan ditutupi kirai di sepanjang tepi sungai. Sementara Raden Tumenggung Dipayuda dan pemimpin lainnya mengatur siasat untuk penyerangan esok harinya, maka telah diperintahkan pula membuat rakit – rakit untuk alat – alat penyeberangan.

Sebaliknya, di seberang timur sungai di dalam semak belukar, disana – sini terlihat kerlipan – kerlipan api unggun dari tempat – tempat perkemahan pasukan – pasukan Raden Banyakwide dan tempat inilah yang direncanakan akan dijadikan sasaran penyerangan oleh Raden Tumenggung Dipayuda.

Esok harinya, pasukan – pasukan Raden Tumenggung Dipayuda mulai mengadakan serang balasan. Prajurit – prajurit bala bantuan yang bersenjata lengkap diperintahkan menyeberangi sungai dengan rakit – rakit yang telah dipersiapkan, sedangkan Patih Sumodikara dengan Mas Kertawidjaya diperintahkan menuju ke selatan, ke Desa Pesapen, dan Raden Dipadiwirya dengan Raden Dipawidjaya ke utara, menyeberangi Kali Pekacangan.

Sampai di tempat sasaran, mulailah penyerangan secara serentak. Tembak – tembakan dan perkelahian perorangan terjadi, sehingga banyak sekali menimbulkan korban di kedua belah pihak.

Akhirnya, karena mendapat serangan secara mendadak dan dalam keadaan belum siap siaga, maka pasukan – pasukan Raden Banyakwide tidak dapat mempertahankan kedudukannya. Dalam keadaan kacau balau mereka mengundurkan diri dan menyelamatkan diri masing – masing dengan meninggalkan banyak korban dan senjata. Pertempuran yang terjadi di Widarapayung ini berlangsung sangat menyerikan karena konon dikatakan, bahwa setiap kepala musuh yang terbunuh sampai digantung – gantungkan di atas pohon – pohon.

Setelah pertempuran tanggal 26 Januari 1826, daya tahan Pasukan Kusumayuda mulai merosot. Tidak mengherankan karena selama 2 bulan terus – menerus bertempur. Persediaan amunisi dan candu menipis, alat perang banyak yang rusak. Letnan Kolonel Diell tidak dapat membantu amunisi karena ukuran berlainan, ia menganjurkan Pangeran Kusumayuda istirahat dan pulang ke kampung halaman di Surakarta, sampai selesai musim hujan dan lebaran akhir April 1826. Kedua belah pihak juga menghentikan kegiatan140).

Awal Mei 1826, di Banyumas diadakan konferensi yang dihadiri oleh Residen Tegal, Mr. van de Poel, Letnan Kolonel Diell dan para Bupati Banyumas. Pasukan Belanda mendapat tambahan tenaga. Pada tanggal 14 Mei 1826 diadakan pengaturan pos – pos pendudukan militer, di medan barat, sesuai kondisi keamanan setempat, yaitu Sigaluh 400 orang, Mandiraja 150 orang, Banyumas 200 orang, Kalijering (sekarang Sumpyuh) 300 orang, Kutowinangun 150 orang dan Jetis di wilayah Ayah, 150 orang. Di samping itu disusun armada angkutan alat perang dan logistik seperti kuli – kuli dan ternak angkut, kerbau dan sapi. Kolone (satuan militer untuk serbuan) Barat diperintahkan maju pelan – pelan ke arah timur, agar Pangeran Diponegoro yang berada di medan Kolone Tengah dapat di kepung141).

140).Louw, P.J.F., II, op.cit., hal 208 dan 312; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1017-1018 dan 1022
141).Louw, P.J.F., II, op.cit., hal 312; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1021-1023. Setelah Lebaran Pangeran Kusumayuda membantu Kolone Tengah.

Jendral de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Diell bergerak ke arah Roma guna membantu Tumenggung Ayah yang giat :’Waarin de zoo verdienstelijke Regent van Ajah hem tot zijn voordeel kon ondersteunen’, tulis Jendral de Kock pada tanggal 5 Juni 1826 pada Kolonel Cleerens di Wonosobo. Cleerens baru datang di Wonosobo pada tanggal 19 Juni 1826, sedang kolone mobil Diell pada tanggal 17 Juni 1826 sudah berada di Kalijering (sekarang Sumpyuh), kemudian menuju Panjer (sekarang Kebumen). Pada tanggal 20 Juni 1826 sayap kanan Kolone Diell yang terdiri dari Barisan Ayah dan 40 orang fusilier (tentara artileri) Detasemen Letnan Kern, bergerak ke arah timur di pantai selatan, pada tanggal 12 Juli 1826, sayap ini mendapat perlawanan142).

Antara tanggal 14 Juli dan 14 Agustus 1826, kolone Diell berkedudukan di Waja, tepi timur Sungai Bogowonto. Pada waktu itu Pangeran Diponegoro lolos dari pengepungan dan mengadakan ‘Long Mars’ ke arah timur dan Tentara Belanda menderita kekalahan besar berturut – turut di Kasuran (baratlaut Yogya) tanggal 28 Juli 1826, Lengkong (utara Yogya) tanggal 30 Juli 1826 dan Kejiwan (utara Prambanan) tanggal 9 Agustus 1826143).

Setelah krisis militer Belanda selesai, tanggal 14 Agustus 1826, kolone Diell ditarik kembali ke Waja ke Wonosobo. Di sebelah barat Bogowonto, hanya para Bupati Banyumas dapat diandalkan. Letnan Kolonel Diell selanjutnya diangkat menjadi komandan militer di Banyumas. Pos – pos militer didirikan di Kotawaringin, Bantar (Mandiraja), Banyumas dan Ayah. Kekuatan pos militer Ayah yang semula 150 orang, sekarang hanya 1 perwira dan 30 orang anak buah. Situasi keamanan di Banyumas sampai akhir tahun 1826 terkendali144).

Pertengahan Februari 1827, Pasukan Diponegoro menduduki kembali tempat – tempat penting yang ditinggalkan Belanda di antara Bagelen dan Bogowonto, karena kolone Diell diajukan kembali. Belanda sekarang menggunakan siasat stelsel benteng untuk mempertahankan kedudukannya, tanggal 7 April 1827 didirikan di Karangbolong, 15 April 1827 di Mergalunyu, dst, akan tetapi kali ini banyak anak buah pasukan yang menderita sakit. Letnan Kolonel Diell ikut jadi korban dan wafat di Tegal, 18 Mei 1827 dalam usia 51 tahun. Akhirnya Letnan Kolonel Diell diganti Mayor Buschkens. Pada tahun 1827 Tumenggung Ayah dianggap sulit diajak kerjasama, padahal kata Jendral de Kock: ‘zoo verdienstelijk’. Sampai akhir tahun 1827, Bagelen dan Banyumas dilanda pemberontakan145).

142). Louw, P.J.F., II, op.cit., hal 355, 359, 364, 381, 386-387, dan 451-455; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1049, 1054-1060
143). Louw, P.J.F., II, op.cit., hal 559, 566-567; Mangkoewinata, V., op.cit., hal 1061-1065
144). Louw, P.J.F., III, op.cit., hal 112-129 dan 233-239
145). De Klerck, E.S., De Java – Oorlog van 1825 – 1830, IV, Batavia/’s Hage, Landsdrukkerij / Nijhoff, 1905, hal 248-249, dan 265; Mangkoewinata, V, op. cit., hal 1081

Pada tanggal 2 Oktober 1828, ketika Bupati Tegal dan sebagian pasukannya sedang berada di Kemit, ia mendapat berita bahwa kolone Buchkens menderita kekalahan hebat di Kroya (sekarang Kabupaten Purworejo), karena serangan Pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Sentot Alibasah. Di antara korban terdapat Raden Tjakrawinata, Patih Brebes, putera Bupati Tegal tersebut, dengan 70 atau 80 anak buahnya. Bupati Tegal sangat kaget, ia mengusulkan kepada Kapten Art Struby, Komandan Militer di Bagelen Barat, agar 25 orang pasukan Tegal yang berada di benteng Karangbolong ditarik ke Kemit. Usul yang berulang-ulang itu akhirnya dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa di benteng Karangbolong terdapat garnisum yang terdiri dari seorang Letnan, 7 orang pasukan Eropa, 52 orang pasukan dan 62 orang pengangkut barang dari Barisan Ayah yang mampu melayani 3 pucuk meriam dan mampu melawan pemberontak yang datang menyerang. Di samping itu masih ada kemampuan minta bantuan 50 orang pasukan bersenjata dari Barisan Ayah. Akan tetapi ketika Buchkens yang masih dalam keadaan stress datang ke Kemit, tanpa pertimbangan yang dalam ia memecat dan mengirim Kapten Struby kembali ke Magelang. Sturby diganti Kapten Vries yang ternyata seorang pemabok. Pada tanggal 12 Oktober 1828, Mayor Buchkens pergi ke Banyumas guna mengadakan show of force, bersama Bupati Tegal. Residen Tegal juga datang di Banyumas untuk menghibur Bupati Tegal dan membawa pesan Jendral de Kock, bahwa Mayor Buchkens akan mendapat tambahan pasukan dari Batavia146).

Pada tanggal 24 Malam dan 25 November 1828, benteng Karangbolong juga pernah didekati pasukan pemberontak dengan kekuatan 300 orang. Mereka melakukan beberapa kali tembakan, tetapi kemudian pergi lagi.

Mayor Buchkens telah memperkuat pertahanan di benteng Mergalunyu dengan pasukan – pasukan Menado, Tegal, Banyumas dan Dayaluhur, sehingga timbul kesan bahwa Pasukan Diponegoro akan menuju Ayah dengan menembus melalui Karangbolong di pantai selatan, karena pas pegunungan sebelah utara diperkuat di Mergalunyu. Tetapi Mayor Buchkens menyangsikan gerakan pasukan tersebut ke Ayah, karena apabila demikian, Diponegoro menjadi ‘seperti ikan dalam kolam’, sekali menembus Pegunungan Karang, mustahil bergerak kembali. Satu-satunya kemungkinan memang memaksakan gerakannya melalui Mergalunyu. Apabila pada tanggal 1 Desember 1828 tampak gerakan pasukan pemberontak dekat Karanganyar, sedang Diponegoro memindahkan markasnya ke Petanahan. Oleh karena itu Mayor Buchkens minta kepada Jendral de Kock bala bantuan komandan kolone (satuan militer untuk serbuan) ke 7 Mayor Michlies yang bermarkas di Wonosobo.

146). De Klerck, IV, op. cit., hal 494, 508-509; Mangkoewinata, V, op. cit., 1099, 1105 dan 112

Pada tanggal 10 Desember 1828, Pasukan Diponegoro masih bertahan di Petanahan. Sehari setelah berkumpul di Kemit, pada tanggal 12 Desember 1828 pasukan gabungan kolone ke 7 dan 8 bergerak ke Senapang, 1 pal (sekitar 1,5 km) sebelah selatan Selastri. Letnan Maxwell, komandan benteng Karangbolong melaporkan gerakan pasukan pemberontak dari arah Jetis, tetapi tampaknya bukan induk pasukan. Mayor Buchkens yakin jika pasukan pemberontak yang menerobos belum kembali dari Ayah, sebab itu beliau menggerakkan kolonenya ke arah timur. Bila diperlukan, beliau akan mengirim sebuah detasemen infantry dari Petanahan untuk mengadakan operasi pembersihan di Pegunungan Karang melalui Karangbolong dan dari sana melalui Jetis ke Mergalunyu, terakhir ke Kemit. Dapat dipastikan bahwa induk pasukan pemberontak bertahan di Petanahan, karena itu dapat dinyatakan bahwa gerakan pemberontak ke arah pegunungan Karangbolong bukan karena sesat jalan. Untung pasukan pemberontak yang secara demonstratif bergerak ke Ayah sudah kembali sebelum jalan pulang terpotong, karena induk pasukan terdesak ke timur.

Mayor Buchkens tiba kembali di Kemit pada tanggal 18 Desember 1828 dan selanjutnya menuju Rangkah, atau bila timbul kesulitan dari ayah ke Karangbolong untuk membersihkan pasukan pemberontak di bawah pimpinan Tumenggung Banyakwide yang menimbulkan gangguan keamanan di daerah tersebut.

Sekarang Mayor Buchkens sudah cukup kuat bergerak lagi. Karangbolong tidak perlu lagi dikunjungi lagi, karena pasukan pemberontak telah pergi. Apa yang pasukan pemberontak lakukan, Mayor Buchkens tahu sekarang. Istri Tumenggung Banyakwide telah lama mengungsi di rumah ‘Regent van Ajah’ dan akhirnya dijemput kembali oleh suaminya, dan dari sana bolak – balik banyak meninggalkan korban. Beliau sekarang tahu masalahnya. Beliau telah lama mencurigainya dan memang laporan – laporannya tidak dapat dipercaya147).

Tumenggung Banyakwide adalah adik ipar Tumenggung ayah, Dipayuda di Adireja, dan keponakan Ngabehi Kertapraja I, Ngabehi ayah di Adipala. Menurut Wiriatmadja, 148) Ngabehi Kertapraja I dipecat karena tidak dapat menyerahkan pajak dan desa – desa di daerahnya banyak yang rusak. Pengganti beliau adalah putera Tumenggung Dipayuda yang bernama Ngabehi Cakrayuda, menantu Tumenggung Tjakrawedana I, Bupati Banyumas Kasepuhan yang kemudian mengganti namanya sesuai pejabat yang digantikan (nunggak semi), Ngabehi Kertapraja II dan memindahkan kedudukannya dari Adipala ke Patikraja.

147). De Klerck, IV, op. cit., hal 689, 691 – 697: Mangkoewinata V, op. cit., hal 1124 dan 1126
148). Wirjaatmadja, op. cit., hal 23-24; Hallewijn, op. cit., hal 5

Wilayah Ngabehi Kertapraja II juga mengalami perubahan, antara lain sepanjang Sungai Serayu dari Patikraja sampai ke Wogen (sebelah timur Banyumas), Pegadingan (sekarang Kecamatan Sidareja) dan Sindangbarang (sekarang Kecamatan Karangpucung). Menurut Hallewijn, pemecatan Ngabehi Kertapraja I terjadi pada tahun 1828. Mayor Buchkens dalam laporannya tidak pernah menyebutkan bahwa di Ayah terdapat 2 orang Kepala Daerah, beliau hanya menyebut ‘Regent van Ajah’ saja, sedang menurut Wirjaatmadja para Kepala Daerah tidak usah menyerahkan pajak selama perang, tetapi ternyata beliau juga menulis bahwa Ngabehi Kertaparaja I dipecat karena tidak setor pajak, jadi kemungkinan besar Ngabehi Kertapraja I ini yang dicurigai dan ketempatan istri Tumenggung Banyakwide.

Pada tanggal 13 April 1829, Tumenggung Banyakwide menghubungi Mayor Buchkens dari Rangkah. Untuk mendapatkan kepercayaaanya, ia memberitahu pada Buchkens rencananya. Banyakwide memberi informasi jika Diponegoro sesungguhnya merencanakan banyak alternatif. Ia sendiri melalui Gowong, Ledok dan Wonosari menuju ke Jabarangkah, karena di Mataram sudah sulit mempertahankan diri. Sentot akan kembali ke Kedu karena banyak anak buahnya berasal dari sana. Danakusuma, Patih Diponegoro, akan mengambil-alih kembali Banyumas, dan Banyakwide akan membantu tugasnya, sebab sebagai menantu ‘Regent van Ajah’ ia patut diperhitungkan. Mayor Buchkens terperanjat dan memerintahkan Banyakwide menghadap pada tanggal 18 April 1829 di Kemit149).

Pada tanggal 14 April 1829, Komandan Militer Telaga, Mr. van Herff memberitahu Mayor Buchkens bahwa Diponegoro berada di selatan rawa – rawa dan merencanakan menuju ke Karangbolong. Jendral de Kock pada tanggal 16 April 1829 memberitahu Letnan Kolonel Cleerens, bahwa Mayor Michlies diperintahkan bergerak ke Wonosobo, dan di sana menunggu perintah, sambil mempertahankan Ledok, atau apabila Diponegoro menuju ke Karangbolong, supaya bergerak ke selatan bergabung dengan Mayor Buchkens150).

Mayor Buchkens menerima Tumenggung Banyakwide di Kemit pada tanggal 18 April 1829. Rupanya terjadi konflik antara Banyakwide dan Basah Gandakusuma, Komandan Bagelen Barat dari Pasukan Diponegoro. Banyakwide datang di Kemit dengan 110 orang pengikutnya terdiri dari istri, para putera dan pembantunya. Beliau memulai dan menyelesaikan pemberontakannya di Rangkah, beliau hidup dan bertahan karena ‘Regent van Ajah’ dan sangat terkenal di daerah Ayah. Guna menjamin kehidupannya, Mayor Buchkens menetapkan pendapatan per bulan bagi Tumenggung Banyakwide sebesar f 80, bagi anak buah yang menjabat Panji f 115, Ngabehi f 10, kepala prajurit f 7 dan para prajurit sejumlah f 60 dan para panakawan. Perlawanan selanjutnya dari Pasukan Diponegoro di Bagelen Barat dipimpin oleh Ali Basah Gandakusuma dan bagi daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap sejak menyerahnya Tumenggung Banyakwide tidak ada perlawanan lagi151).

149). De Klerck, V, op.cit., hal 230-231 dan 248; Mangkoewinata, V, op.cit., hal 1144
150). De Klerck, V, op.cit., hal 230 dan 232
151). Ibid., hal 248-249; Mangkoewinata, V, op. cit., hal 1128

Letnan Gilly memergoki 5 orang pasukan berkuda pemberontak pada tanggal 19 Agustus 1829 dalam perjalanan menuju Karangbolong dan berhasil menembak jatuh 2 orang diantaranya152).

Perang Diponegoro yang dimulai pada tanggal 20 Juli 1825 bisa dikatakan berakhir pada tanggal 28 Maret 1830 sehari setelah Lebaran, dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro ketika tertipu dalam perundingan dengan Jendral de Kock di rumah Residen Kedu, Mr. Valck di Magelang153).

Perlawanan terakhir Pasukan Diponegoro di daerah cikal – bakal Cilacap terdapat di perbatasan daerah Dayaluhur dan Banyumas yang dipimpin oleh Demang Ajibarang Singadipa154).

Pemerintah Hindia Belanda segera membentuk komisi urusan Tanah – Tanah Kerajaan (Comisaris ter Regeling der Zaken) di Surakarta. Komisi merencanakan mengambil-alih bagian Tanah Kerajaan sebagai ganti rugi biaya Perang Diponegoro. Tanah Kerajaan tersebut di sebelah barat adalah Bagelen dan Banyumas155).

Sebelum diadakan perjanjian dengan Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, Mr. J.J. van Sevenhoven, seorang komisaris anggota komisi untuk Bagian Barat Tanah – Tanah Kerajaan pada tanggal 24 Mei 1830 secara sepihak menunjuk M.H. Hallewijn, Residen Pekalongan dengan tugas mempersiapkan penyelenggaraan Pemerintahan Sipil di Banyumas dan Distrik – Distrik di sekitarnya156).

Kekuasaan Kerajaan Surakarta dikurangi oleh Pemerintah Belanda, walaupun Kerajaan Surakarta tidak turut melawan, dengan alasan bahwa Pemerintah Belanda terpaksa terus – menerus melindungi Kerajaan Surakarta dan di kemudian hari boleh jadi akan demikian pula. Pemerintah Belanda meminta ganti rugi bagi pengorbanannya. Kerajaan Surakarta merasa berat melepaskan daerah Mancanegara yang diminta Pemerintah Belanda, akan tetapi tidak mampu menolaknya. Bagelen hendak ditahan, tetapi komisi menjawab bahwa para bangsawan dan pejabat akan diberi ganti rugi. Susuhunan Pakubuwono VI merasa kesal, pada tanggal 5 Malam 6 Juni 1830 meninggalkan Istana Surakarta, tanpa memberitahu Residen, dengan maksud berziarah ke makam nenek moyangnya di Imogiri dan bersemedi menghadap Nyi Roro Kidul, tetapi kemudian ditangkap Belanda di Gua Mancingan157).

152). De Klerck, V, op.cit., hal 298
153). Sanusi Pane, II, op. cit., hal 71
154). Sukarsidi, H.M., Amanat Tunggul Wulung. Riwayat Ngabehi Singadipa Ajibarang (Amanat Turun Pitu), Ajibarang Wetan, Purwokerto. Ulang Tahun Ikatan Keluarga Singadipa ke 2, 10 November 1980.
155). Sanusi Pane, II, op. cit., hal 75
156). Hallewijn, op. cit., hal 5
157). Sanusi Pane, II, op. cit., hal 76-77

Pada tanggal 13 Juni 1830, Residen Hallewijn tiba di Kota Banyumas (sekitar 20 km tenggara Kota Purwokerto). Asisten Residen Borger, Kepala Perwakilan Pemerintah Belanda di Banyumas, anak buah Residen Tegal, Mr. van de Poel tidak mau mengadakan timbang terima, karena memang tidak mendapat perintah dari atasannya, tetapi ia tidak menolak menerima perintah penguasa yang baru. Pemerintah Belanda memang sudah menganggap penting daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap, karena pada hari pertama Hallewijn langsung menunjuk pembantunya, Kontrolir Vitalis, membuat penyelidikan di bagian barat Banyumas yaitu Ayah dan Dayaluhur158).

Sementara Susuhunan Pakubuwono VI tidak terbukti bermaksud mengadakan perlawanan terhadap Belanda, beliau dipecat dan digantikan oleh pamannya, Pangeran Purbaya menjadi Susuhunan Pakubuwono VII pada tanggal 14 Juni 1830. Permaisuri beliau adalah cucu Bupati Banyumas (1755-1780), Tumenggung Yudanegara IV159).

Susuhunan Pakubuwono VI ditetapkan Pemerintah sebagai Pahlawan Nasional sebab perjuangannya melawan penjajah Belanda. Selain memberikan bantuan berupa uang kepada Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah, Susuhunan Pakubuwono VI dalam perundingan selalu bersama Pangeran Diponegoro, disertai para pinisepuh terpercaya, seperti Kyai Mojo, Sentot Ali Basah Prawirodirdjo dan R. A. Sumirah. Susuhunan Pakubuwono VI sekaligus sebagai Raja Surakarta terakhir (1823 – 1830) yang menerima pendapatan daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap, yang menghadap:

1. Kepala Daerah Ayah di Adireja ; Tumenggung Dipayuda, kemudian menjadi Bupati Banjarnegara I, Zaman Pemerintah Hindia Belanda 1831 – 1846
2. Kepala Daerah Ayah di Adipala ; Ngabehi Kertapraja I, tahun 1828, dipecat dari jabatannya
3. Kepala Daerah Dayaluhur ; Tumenggung Wiradika III, kemudian Bupati Dayaluhur I, Zaman Pemerintah Hindia Belanda, dengan nama Tumenggung Prawiranegara (Agustus – Oktober 1831)160).

Di Banyumas, persiapan pengambil – alihan pemerintahan berlangsung terus tanpa izin Susuhunan. Pada tanggal 15 Juni 1830 Hallewijn meminta kepada para kepala daerah, piagam pengukuhan yang berasal dari Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta161).

158). Hallewijn, M.H., Dag Registers van de Banjoemas, 1830; 13 Junij 1830. ANRIJ
159). Sanusi Pane, II, op. cit., hal 77
160). Soedarmadji, op. cit., hal 79; Minggu Merdeka, 7 Desember 1980
161). Hallewijn, op. cit., 15 Junij 1830

Pada tanggal 21 Juni 1830, Komisaris Mr. van Sevenhoven dalam perjalanan kelilingnya tiba di Banyumas Kasepuhan dan Kanoman, masing – masing bupati diberi gelar Adipati. Kepala Daerah Ayah, Purbalingga dan Dayaluhur dikukuhkan menjadi Tumenggung, sehingga oleh para pejabat Belanda mereka sering disebut Regent pula, karena bergelar Tumenggung, padahal wilayah Ayah berada di bawah Bupati Banyumas Kasepuhan dan Purbalingga di bawah Bupati Banyumas Kanoman. Sekarang Dayaluhur juga berada di bawah Bupati Banyumas Kasepuhan.

Peristiwa di Surakarta yaitu kepergian Susuhunan telah mendorong Mr. van Sevenhoven bertindak, seolah – oleh sebagai Pemerintah yang berkuasa, walaupun tanpa dasar hukum, tanpa persetujuan Susuhunan Pakubuwono VI terlebih dahulu. Walaupun tidak sah, Mr. van Sevenhoven segera mengangkat kembali para pejabat – pejabat lama, dengan sendirinya memanfaatkan sumpah setia dan tunduk pada Pemerintah Hindia Belanda dengan kesaksian seorang ulama. Mr. van Sevenhoven memancing pendapat para pejabat pribumi secara terbuka, memberitahu mereka bahwa Banyumas kelak akan dibawah Pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu mereka ditanya apakah bersedia tunduk padanya atau mengharap tetap di bawah Kerajaan Surakarta. Mereka menjawab, bahwa mereka akan mengikuti pendapat yang pertama. Apabila terjadi lagi pembangkangan seperti Pangeran Diponegoro, bahkan andaikata bila Pangeran Kusumayuda atau Raja akan menjadi pemberontak, mereka menjawab akan tetap setia pada Pemerintah Hindia Belanda, dan akan melawannya162).

Setelah Susuhunan Pakubuwono VII berkuasa, para pejabat Banyumas belum dan tidak akan mendapat kesempatan menghadap beliau, sebab keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 1830, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perjanjian baru dengan Susuhunan Pakubuwono VII . Mancanegara diserahkan pada Pemerintah Hindia Belanda yang akan membayar sebesar f 204.000 / tahun sebagai ganti rugi. Berbeda dengan Yogyakarta, Susuhunan akan diminta pendapat dalam hal pengangkatan para bupati163).

Dengan demikian sejak tanggal 22 Juni 1830 kekuasaan Kerajaan Surakarta tamat di daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap, atau menurut istilah para pejabat pribumi pada waktu mengisi daftar riwayat jabatan, Zaman Jawa diganti Zaman (penjajahan) Belanda. Seluruh daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu cikal – bakal Kabupaten Cilacap boleh dikatakan terbentuk dari hasil pemerasan wilayah Kerajaan Mataram (Tanah Madura, Segara Anakan dan Pulau Nusakambangan) pada tahun 1705 dan wilayah Kerajaan Surakarta tahun 1830 oleh Pemerintah Hindia Belanda164).

162). De Klerck, VI, op. cit., hal 196
163). Sanusi Pane, II, op. cit., hal 77
164). Soedarmadji, op. cit., hal 39-81

h. Pembentukan Kabupaten Cilacap (1830-1856)

Sejarah pembentukan Karesidenan Banyumas akan dibatasi dari sejarah cikal – bakal Kabupaten Cilacap saja dan setelah Susuhunan Pakubuwono VII tidak lagi berkuasa di daerah Cilacap. Residen Pekalongan, Mr.M.H.Hallewijn tiba di kota Banyumas pada tanggal 13 Juni 1830 dibantu oleh Kontrolir Vitalis, Tak dan Daendels. Residen Hallewijn diberi tugas mempersiapkan penyelenggaraan ‘Pemerintahan Sipil di Banyumas dan Distrik – Distrik di sekitarnya’.

Kontrolir Vitalis yang membantu tugas Residen Hallewijn di daerah barat laut Banyumas dan Dayaluhur pada tanggal 24 Agustus 1830 melaporkan hasil pengukuran tanah antara tanggal 11 – 23 Agustus 1830, serta tentang penyelidikan mengenai pelabuhan yang tepat di pantai selatan untuk ekspor hasil bumi dari daerah Banyumas. Kemudian Residen Hallewijn melanjutkan laporan ini pada Komisaris tanggal 29 Agustus 1830 dan melaporkan kemungkinan mendirikan sebuah pusat establishmen bagi barang yang dikapalkan di Pulau Nusakambangan, yang sudah sejak tahun 1706 termasuk daerah Kompeni dan Hindia Belanda. Residen Hallewijn sendiri baru cuti ke Pekalongan dan pada tanggal 29 Agustus 1830 datang di Purbalingga165).

Sedangkan Kontrolir Tak pada tanggal 31 Agustus 1830 melaporkan pada Residen Hallewijn, telah selesai melaksanakan tugas komisi di daerah Ayah, Jeruklegi dan Donan. Kemudian ia melanjutkan tugasnya di Purbalingga166).

Di Purbalingga, pada tanggal 8 September 1830, Letnan Kolonel van der Wijck datang mengunjungi Residen Hallewijn untuk minta pengukuran Pulau Nusakambangan yang telah dilakukan Kontrolir Tak dan Vitalis. Residen Hallewijn memerintahkan pada kedua Bupati Banyumas yang pada gilirannya meneruskan perintah tersebut pada Tumenggung Ayah, membantu tugas Letnan Kolonel van der Wijck di lapangan167).

Residen Hallewijn dalam melaksanakan tugasnya berpindah – pindah tempat. Ketika di Sokaraja pada tanggal 20 September 1830 membuat laporan umum pelaksanaan tugas pada para Komisaris Kerajaan168). Dari laporan tersebut kita dapat mengetahui bahwa wilayah kerajaan pribumi itu sebetulnya tidak kompak seperti yang kita bayangkan. Masing – masing wilayah juga memiliki desa – desa yang tersebar di dalam wilayah yang lain.

165). Soedarmadji, op. cit., hal 87
166). Hallewijn, op. cit., 31 Augustus 1830
167). Ibid., 8-9 September 1830
168). Hallewijn, Algemeene Verslag

Apabila wilayah Banyumas pada waktu itu diproyeksikan pada wilayah Kabupaten Cilacap sekarang, hasil laporan Residen Pekalongan, Mr. M.H. Hallewijn adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Banyumas Kasepuhan meliputi:
a. Banyumas
b. Ayah, batas timur Roma (ex Gombong), barat Jeruklegi, utara Desa Wonosepi dan Pegunungan Kendeng, selatan laut. Ibukota Adireja (sekarang desa dalam Kecamatan Adipala). Sebagian besar Ayah menjadi cikal – bakal ex Kawedanan Kroya.
c. Patikraja, meliputi desa – desa tersebar, yang terletak di daerah cikal – bakal ex Kawedanan Sidareja yaitu Gunung Sari, Sindangbarang dan Pegadingan.
d. Purwokerto, terletak antara Purbalingga dan Ajibarang dan antara Jeruklegi dan Cirebon, meliputi Desa Babakan (sekarang Kecamatan Karangpucung Cilacap).
e. Banjar.
f. Dayaluhur, batas barat Karesidenan Cirebon, timur Tayem, utara Tagal dan selatan Sungai Cikawung, ibukota Majenang. Tanah Dayaluhur merupakan sebagian daerah cikal – bakal ex Kawedanan Majenang dan Sidareja.
g. Pancang ; jenis desa – desa ini di daerah Banyumas kebanyakan terdapat di wilayah Demang Jeruklegi, batas timur Desa Jomblu wilayah Ayah, barat Desa Babakan wilayah Purwokerto, utara Desa Bandengan wilayah Ajibarang dan selatan Desa Brebek Cikoria wilayah Ayah. Jeruklegi merupakan daerah cikal – bakal ex Kawedanan Cilacap bagian utara.

2. Kabupaten Banyumas Kanoman meliputi:
a. Banyumas.
b. Panjer (sekarang termasuk Kabupaten Kebumen).
c. Sokaraja meliputi antara lain Desa Surusunda dan Penyarang di daerah cikal – bakal ex Kawedanan Sidareja.
d. Purbalingga.
e. Banjar.
f. Perdikan, yang akan menjadi daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap adalah Donan dan Kapungloo.

Desa Perdikan Donan, batas timur wilayah Ayah (dipisah oleh Sungai Klapa dengan Telacap), barat Ujung Manik termasuk Karesidenan Cirebon, utara Karangtalang wilayah Ayah, selatan Teluk Penyu (Kinderbaay). Sedangkan Desa Perdikan Kapungloo adalah cikal – bakal Desa Pakuncen Kecamatan Kroya (seperti dalam Prasasti Luitan)169).

169). Soedarmadji, op. cit., hal 88

Residen Hallewijn dalam laporan tersebut mengusulkan agar Banyumas dipimpin oleh 3 orang pejabat Belanda, yang terdiri dari 1 Residen yang merangkap asisten residen Afdeling Banyumas dan dibantu 2 Asisten Residen Afdeling Banyumas Timur dan Banyumas Baratlaut.

Afdeling Banyumas Timur berkedudukan di Kotaweringin (sekarang Banjarnegara) dan Banyumas Baratlaut berkedudukan di Ajibarang. Afdeling Baratlaut ini meliputi Dayaluhur, Ayah, Jeruklegi, Ajibarang, Purwokerto dan seluruh pancang dan perdikan, sehingga apabila usul tersebut diterima daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap pada saat itu akan menjadi bagian Afdeling Baratlaut Banyumas yang beribukota di Ajibarang.

Pada tanggal 23 September 1830 Kontrolir Mr. van Rooyen tiba di Sokaraja menghadap Residen Hallewijn. Pada tanggal 2 September 1830 Hallewijn memang telah menerima surat dari Komisaris, Mr. van Sevenhoven bahwa Kontrolir Vitalis memang akan mendapat bantuan tenaga guna menyelesaikan tugasnya di Banyumas Baratlaut. Keesokan harinya Vitalis datang di Sokaraja. Pada tanggal 26 September 1830 Vitalis telah melaporkan dengan surat bahwa dinas pos perlu diorganisir sampai Dayaluhur dan memberitahu bahwa pos – pos telah didirikan di Tayem dan Ciliwung, tinggal lagi di Cimandi yang termasuk wilayah Banyumas Kanoman dan sekarang masih disewa oleh pemungut pajak Demang Singadipa dari Ajibarang170).

Mr. Vitalis kemudian menjadi Asisten residen yang bertugas membuat persiapan di Banyumas Baratlaut. Pada tanggal 14 Oktober 1830 mengajukan usul dalam laporannya agar Tanah Madura digabungkan dengan Dayaluhur dengan ibukota Majenang yang jaraknya hanya 12 pal (sekitar 18 km) dan batas Dayaluhur agar dimekarkan ke arah barat sampai Sungai Cijulang, sehingga pemasaran komoditas export menemukan jalan keluar melalui sungai – sungai tersebut dari pada melalui Cirebon yang bergunung – gunung dan berjarak 81 pal (sekitar 121,5 km)171). Atas usul Mr. Vitalis berdasar kepentingan ekonomis, maka batas barat Kabupaten Cilacap yang sekarang ini tidak lagi merupakan batas alamiah etnis seperti diutarakan ahli bahasa Mr. Kern tentang batas Kerajaan Mataram dan Kompeni berdasar perjanjian tahun 1705 di Kartasura. Oleh Karena itu sampai sekarang bagian barat Kabupaten Cilacap dihuni oleh penduduk berbahasa Sunda172).

170). Hallewijn, Dag Registers, 23 – 26 September 1830
171). Vitalis, L., Verslag van de Doname omde Noord Westelijke landen van Banjoemas en de Dayo Loehoer, Poerwokerto, den 14 October 1830, ANRIJ
172). Soedarmadji, op. cit., hal 89

Dalam Nota Pembagian Wilayah Baratlaut173) yang dilaporkan Asisten Residen Vitalis kemudian, daerah Banyumas Baratlaut dibagi menjadi 2 Afdeling yaitu Ajibarang dan Dayaluhur. Sebagai ilustrasi cacah jiwa daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap pada tahun 1830, dikutipkan dari nota tersebut cacah jiwa Dayaluhur:

Distrik Kampung Rumah Tangga Penduduk
Majenang 48 739 3795
Madura 53 1324 6620
Pegadingan 31 431 2150
Tayem 102 1452 7260
Jambu 122 1357 6785
Jeruklegi 115 1595 7975
Nusakambangan 14 168 1284
Jumlah 485 7086 35869

Calon Residen Banyumas, Mr. J. E. de Sturler datang di Banyumas pada tanggal 22 Oktober 1830, kemudian pada tanggal 1 November 1830 beliau dilantik. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau berpedoman pada surat keputusan Gubernur Jendral Johannes Graaf van den Bosch tanggal 18 Desember 1830 no 1, yang berhubungan dengan perubahan wilayah Banyumas174) :

1. Daerah sebelah barat Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta akan dibentuk dua Karesidenan yaitu Bagelen dan Banyumas.
2. Karesidenan Banyumas akan terdiri dari Propinsi Banyumas dengan tambahan Distrik Karangkobar, Pulau Nusakambangan, sebagian Tanah Madura yang semula di bawah Cirebon dan Karangsari yang semula di bawah Tegal.
3. Karesidenan Banyumas akan dibagi menjadi 4 kabupaten (Regentschap) yaitu Banyumas, Ajibarang, Daiyu-Luhur dan Purbalingga.
4. Batas – batas Karesidenan dan Kabupaten tersebut akan diatur oleh Komisaris Mr. P. H. van Lawick van Pabst.
5. Residen Banyumas akan berkedudukan di Banyumas dan kepadanya diperbantukan seorang asisten residen di Ajibarang, seorang di Purbalingga dan seorang di Banjar, di samping seorang kommies – ontvanger dan Sekretaris Pengadilan Negeri.
6. Bupati Banyumas dipensiunkan dengan f 500 per bulan

173). Ibid., Nota van de Verdeeling van de Westelijke Landen van Banjoemaas, 1830, ANRIJ
174). Hallewijn, op. cit., 22 October – 1 November 1830; Bundel Besluit, den 18 December 1830 no 1, ANRIJ; de Klerck, VI, op. cit., hal 399-400

Pada prinsipnya usul – usul komisi, baik dari Residen Hallewijn mengenai pembentukan satu Afdeling di Banyumas Baratlaut, maupun dari Asisten residen Vitalis mengenai penggabungan Distrik Madura dari Karesidenan Cirebon, pembagian wilayah menjadi dua bagian (bukan Afdeling tetapi kabupaten), dan penggunaan nama Dayaluhur, diterima pemerintah pusat.

Dapat dipastikan bahwa satu – satunya nama tempat yang digunakan sebagai nama kabupaten dalam daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayaluhur yang dalam surat keputusan ditulis dalam ejaan, Daiyu – Luhur (EYD). Wilayahnya diperkirakan akan mengalami pemekaran dan para pejabat akan mengalami promosi.

Luas daerah Dayaluhur boleh dikatakan tidak mengalami perubahan selama pergantian kekuasaan Kerajaan Demak (1478-1546), Pajang (1546-1587), Mataram (1587-1755) dan Surakarta (1755-1830). Daerah Dayaluhur, sejak tahun 1816 ibukotanya di Majenang, menurut Kontrolir Vitalis pada tahun 1830, di sebelah barat berbatasan dengan Karesidenan Cirebon, utara Karesidenan Tegal, timur Tanah Tayem, selatan Sungai Cikawung yaitu berbatasan dengan Babakan, Panjaran dan Pegadingan luasnya hanya 144 bau (1 bau = 7.000m2).

Sementara pembentukan Kabupaten Dayaluhur sedang diproses pada hari Rabu 15 Syawal 1758 atau 28 Maret 1831. Raden Adipati Tjakrawerdana I, mengirim surat pada Residen Banyumas yang sedang berdomisili di Sokaraja. Surat tersebut berisi keluhan Rangga Donan Amad Imran, agar ia yang telah lama mendapat piagam sebagai Kepala Perdikan Donan dari Mr. van Sevenhoven, tidak menjadi bawahan Banyumas Kanoman, tetapi langsung menjadi bawahan Residen Banyumas. Seperti diketahui sebelum Pemerintah Hindia Belanda dibentuk di Banyumas, Donan menjadi bawahan Banyumas Kasepuhan, kemudian dijadikan perdikan dan menjadi bawahan Banyumas Kanoman175).

Sampai saat ini nama Cilacap belum menonjol. Residen Hallewijn dalam laporan umumnya pada Komisaris Kerajaan dari Sokaraja pada tanggal 20 September 1830 telah menyebut Desa ‘Telatjap’ yang dipisahkan oleh Kali Klappa dengan ‘Hoopd – dessa’ Donan. Letnan II Marinir de Perez yang mendapat tugas membuat peta air ‘Noesa Cambangan’ dari Komandan dan Direktur Angkatan Laut dalam kedudukannya sebagai anggota ‘Komissie te Noesa Cambangan’ dalam laporannya yang dibuat di Batavia pada tanggal 11 Maart 1831 telah mempergunakan istilah ‘Tjilatjap’176).

175). Tjakrawerdana, R.Adipati. Punika ingkang mernata sae ingkang tabe akatah-katah Raden Adipati Tjakrawerdana ing Tojamas, ingkang punika atura ing Kandjeng Toewan Besar, ingkang samangke saweg masanggrahan wonten ing Sokaraos, ing Tojamas Rebo ping 15 Sawal Djataun 1758. Surat dalam huruf Jawa, ANRIJ.
176). De Perez, P., Rapport van den Luitenant ter zee, der 2de Klasse, van de Nederl. Marine, P. De Perez; aan den Heer Kommandant en directeur van Z.M. zeemant in N.O.J., ; betrekkelijk de aan hem opgedragene Komissie te Noesa Cambangan, Batavia, den 11 Maart 1831, ANRIJ.

Mr. Amuttetz juga mempergunakan istilah ‘Telatjap’. Dalam laporan yang dibuat dari Pekalongan tanggal 14 April 1831 tentang Sungai Serayu sebagai prasarana transportasi, ia menyelidiki kemungkinan penggalian terusan antara Sungai Serayu melalui Sungai Karangpandan atau Winong ke Telatjap, kemudian melalui Selat Jambu dimuat ke kapal di Segara Anakan. Sebagai alternatif adalah penggalian terusan antara Sungai Serayu dan Sungai Jeruklegi (Sungai Donan). Muara Sungai Serayu tidak dapat dilayari karena gundukan pasir yang terdapat di muara dan ombak laut.

Pada waktu penyelidikan tersebut Mr. Amuttetz juga melakukan perjalanan darat dari Telatjap ke Donan. Menurut pendapatnya ‘Ingebeyschap Donan’ adalah negeri yang indah, di ketinggian, dikelilingi dan tertutup oleh hutan – hutan dan rawa – rawa, sayang sekali menderita kehancuran karena serangan bajak laut. Apabila hutan Donan dibabat, tempat tersebut sangat tepat untuk kedudukan pos militer, terutama apabila pos – pos militer di Karangbolong dan Nusakambangan masih kurang mampu melindungi pantai selatan177).

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jendral Mr. J. G. van den Bosch tanggal 18 Desember 1830 no. 1, maka Mr. P.H. van Lawick van Pabst, Komisaris Tanah – Tanah Kerajaan yang diambil alih di Semarang pada tanggal 20 April 1830 menyusun178) :

1. Ketentuan batas – batas baru Karesidenan Banyumas dan kabupaten – kabupaten di daerahnya. Adapun batas – batas Kabupaten Dayu – Luhur adalah :
a. Batas selatan : dari muara Sungai Serayu mengikuti batas selatan Karesidenan Banyumas, menelusuri pantai ke arah barat daya melalui desa Cilacap hingga muara Sungai Citandui.
b. Batas barat : mengikuti sebagian batas barat Karesidenan Banyumas, dari muara Sungai Citandui ke hulu sampai muara Sungai Cijulang di selatan, ke hulu sampai kaki barat Gunung Bongkok.
c. Batas utara : dari kaki barat Gunung Bongkok melalui puncaknya ke arah Gunung Suban, ke arah timur menuju Gunung Telaga di Pegunungan Kendeng Utara.
d. Batas timur : dari Gunung Telaga Boga ke arah selatan melalui Gunung – gunung Caun, Windu – Negara, Puseran, Kotajaya dan Gunung Badok menuju ke kaki gunung terakhir pada tepi Sungai Serayu dan ke arah hilir sampai muara Sungai Serayu.
Jadi pada waktu itu Kabupaten Dayu – Luhur merupakan daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap sebelah barat Sungai Serayu, sedangkan daerah cikal – bakal sebelah timur Sungai Serayu (ex Kawedanan Kroya) masih termasuk Kabupaten Banyumas.

177). Amuttetz, J.E.Z., Kort Verslag der Rivier Serajoe in de Residentie Banjoemaas en het Terrein Telatjap 1831, Pekalongan, den 15 April 1831, ANRIJ
178). Bijlagen van het Resolutie, Bundel Besluit den 22 Augustus 1831 no 1, ANRIJ

2. Pejabat – Pejabat Eropa Afdeling Ajibarang:

Kabupaten Dayu – Luhur bersama Kabupaten Ajibarang merupakan satu Afdeling Ajibarang dengan ibukota Ajibarang. Oleh karena itu Asisten residen Afdeling Ajibarang Mr. D. A. Varkevisser bertempat tinggal di Ajibarang. Sedangkan 3 kabupaten lain dalam Karesidenan Banyumas masing-masing merupakan satu afdeling.

Jabatan onderkolektur yang dipangku pejabat pribumi termasuk formasi pejabat Eropa, mereka juga berdomisili di Ajibarang dan dijabat oleh Mas Yudadiwiria.

Staf Afdeling terdiri dari Klerk (pembantu jurutulis) Eropa dan pribumi, seorang Hupupas dan 6 orang Upas, seorang Hukanjeneman dan 4 orang Kajenemen.

3. Pejabat – pejabat pribumi Kabupaten Dayu – Luhur:

Oleh Komisaris, formasi jabatan kabupaten dinamakan Polisi Umum (Algemeene Policie), di Distrik dinamakan Polisi Distrik.

Polisi Umum Dayu – Luhur yang pertama adalah:

a. Regent : Raden Tumenggung Prawiranegara gaji f 500
b. Patih : Mas Kramayuda gaji f 75
c. Kliwon : Mas Reksadikara gaji f 30
d. Mantri : Mas Kramasudira dan Mas Pertiwa gaji f 20
e. Jaksa : Jayamenggala gaji f 30
f. Penghulu : Tayep gaji f 20
g. Jurutulis regent f 15
h. 6 orang Jaga Karsa gaji f 6

Polisi Distrik Majenang :

a. Wedana : Mas Reksadika gaji f 60
b. Mantri : Mas Singamenggala gaji f 20
c. Jurutulis gaji f 12
d. 5 orang Jaga Karsa gaji f 6

Polisi Distrik Dayu - Luhur :

a. Wedana : Mas Wirakertika gaji f 60
b. Mantri : Mas Palwawijaya gaji f 20
c. Jurutulis gaji f 12
d. 6 orang Jaga Karsa gaji f 6


Polisi Distrik Pegadingan :

a. Wedana : Mas Mertadika gaji f 60
b. Mantri : Mas Yuda Anggaranu dan Yudarana
c. Jurutulis gaji f 12
d. 7 orang Jaga Karsa gaji f 6

Polisi Distrik Jeruklegi :

a. Wedana : Mas Dipawangsa gaji f 60
b. Mantri : Mas Pancasela gaji f 20
c. Jurutulis gaji f 12
d. 5 orang Jaga Karsa gaji f 6

Sebab penduduk di Kabupaten Dayu – Luhur jarang, maka gaji pegawai kabupaten tersebut lebih sedikit daripada gaji pegawai di kebupaten lain.

Sebagai contoh perbandingan gaji pegawai Polisi Distrik Ayah (Adireja), cikal – bakal ex Kawedanan Kroya yang pada waktu itu termasuk Kabupaten Banyumas :

a. Wedana : Mas Ngabehi Kertapraja gaji f 80
b. Mantri : Mas Candradirana dan Yudasudira gaji f 30
c. Jurutulis gaji f 15
d. 4 orang Jaga Karsa gaji f 8

Pada tanggal 31 Mei 1831, Residen Banyumas, Mr. J.E.de Sturler menyusun Nota yang merupakan rencana tindak lanjut Proses Verbal (Berita Acara) tanggal 25 Maret 1831 tentang pembagian Karesidenan Banyumas dalam 4 kabupaten, yang disampaikan pada Komisaris di Semarang. Nota tersebut berisi pembagian Karesidenan Banyumas dibagi dalam 19 distrik, nama dan batas – batas.

Batas – batas 4 distrik dalam Kabupaten Dayu – Luhur 179) :

a. Distrik Dayu – Luhur : Dari puncak Gunung Suban, ke arah barat, baratdaya melalui Gunung Bongkok sampai Sungai Cijulang, ke hilir sampai bermuara di Sungai Citandui, ke hilir menuju tepi Rawa Buaya. Dari titik tersebut ke arah timur laut menuju Pegunungan Sesuru, ke arah utara menuju Sungai Cikawung, ke hilir menuju Sungai Cigegumi bermuara, ke arah utara menuju Gunung Cendana dan satu garis lurus menuju Sungai Cijalu, ke hilir menuju Kendeng sebelah utara (Gunung Sengan), ke arah barat menuju puncak Gunung Suban.

179). De Sturler, J. E., Nota over de Grensscheiding der 19 Districhten van Residentie Banjoemaas 1831, Banjoe Maas den 31 Mei 1831. ANRIJ

b. Distrik Majenang : Sebelah barat batas timur Distrik Dayu – Luhur menuju Sungai Cigegumi bermuara di Sungai Cikawung, ke arah timur dan tenggara menuju Sungai Cikondang bermuara ke hulu menuju mata air di Kendeng sebelah utara. Dari titik mata rantai pegunungan tersebut ke arah barat melalui puncak – puncak utara Gunung-gunung Mruyung, Selokambang dan Geni, terus menuju puncak Gunung Sengan.

c. Distrik Pegadingan : Sebelah timur, batas sebelah barat Kabupaten Ajibarang dan Distrik Jeruklegi. Sebelah barat sepanjang Sungai Citandui ke hulu menuju batas selatan Distrik Dayu – Luhur. Sebelah utara, batas sebelah selatan Distrik Majenang, menuju Sungai Dikandang menuju mata air yang terletak di Kendeng sebelah utara, dari situ ke arah timur menuju Gunung Telagaboga. Sebelah selatan, Segara Anakan dan Laut Selatan.

d. Distrik Jeruklegi : Dari muara Sungai Serayu menuju kaki Gunung Badak, dari sana menuju rantai gunung – gunung Kutajaya, lebih jauh dari pegunungan ini melalui puncak – puncak Gunung Prumpung, Blubuk dan Banjaran, dari kaki gunung ini menuju Sungai Ciaur, ke hilir sampai bermuara di Segara Anakan, dari tepi pantai ke arah selatan, lebih jauh ke arah tenggara menuju Desa Celacap, dari sana ke arah timur laut sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu.


Dengan demikian dapat diketahui jika cikal – bakal Kabupaten Cilacap yang sejak 1706 termasuk wilayah Kompeni yaitu Pulau Nusakambangan, menurut Vitalis terdiri dari 14 kampung berpenduduk 1284 orang, menurut Amuttetz 500 orang diantaranya bekerja sebagai penagkap ikan dan bertempat tinggal di 4 Kampung Laut yang dikepalai oleh seorang wawu. Kampung Laut tersebut adalah Ujung Glaga, Ujung Muaradus, Ujung Manik dan Gratis. Nusakambangan dan Segara Anakan termasuk Distrik Jeruklegi. Demikian pula sebagian Distrik Madura yang sudah sejak tahun 1706 menjadi wilayah Kompeni, sekarang menjadi Distrik Dayu-Luhur180).

Akhirnya semua hasil pekerjaan Komisaris van Lawick van Pabst dikukuhkan dengan Resolusi Dewan Hindia pada tanggal 22 Agustus 1831 no 1. Berbeda dengan rencana semula dalam surat keputusan tanggal 18 Desember 1830 no 1, maka181) :
1. Terdapat perubahan ejaan dari Probolingga menjadi Poerbolinggo (Purbalingga), Bandjar menjadi Bandjarnegara, Daiyoe-Loehoer menjadi Dayoe-Loehoer.
2. Jumlah kabupaten bertambah dengan Bandjarnegara.
3. Hanya Afdeling Ajibarang yang meliputi 2 kabupaten yaitu Ajibarang dan Dayu-Luhur.

180). Soedarmadji, op. cit., hal 93-96
181). Bundel Resolutie den 22 Augustus 1831 no. 1, ANRIJ

Penggunaan kata Dayeuhluhur yang digunakan sekarang, sama seperti penggunaan kata Cilacap. Pada awalnya terdapat beberapa ejaan, mulai dari ‘Dayaloehoer’ (Hallewijn), ‘Dayoloehoer’ (Vitalis), ‘Daijoe-Loehoer’ (surat keputusan tanggal 18 Desember 1830 no 1) dan ‘Dayoe-Loehoer’ (Mr. van Lawick van Pabst dan Resolusi tanggal 27 Agustus 1831 no 1).

Menurut Mr. Vitalis, dayo artinya desa, luhur artinya ketinggian atau gunung. Jadi Dayu-Luhur artinya desa yang terletak di ketinggian atau gunung.

Pembentukan Kabupaten Dayu-Luhur pada Zaman Penjajahan Belanda sebetulnya merupakan pemekaran yang luar biasa dari Negeri Dayaluhur lama pada Zaman Jawa. Daerah yang semula hanya seluas 144 bau (1 bau = 7.000m2), sekarang mekar ke segala penjuru utara, dengan pemerasan damai dari wilayah Hindia Belanda yang lama, yaitu sebagian Distrik Madura, Kepatihan Imbanegara, Kabupaten Galuh, Karesidenan Cirebon, dan dari daerah ex Kerajaan Surakarta lainnya, seperti sebagian Kabupaten Banyumas Kasepuhan dan Kanoman, Pancang (Jeruklegi) dan Perdikan (Donan).

Disamping itu, para pejabat baru Kabupaten Dayu-Luhur Afdeling Ajibarang adalah tetap para pejabat ex Negeri Dayu-Luhur Kerajaan Surakarta, oleh karena itu wajar apabila mereka secara tidak terduga semula merasa mendapatkan promosi dalam bidang kewenangan dan pendapatan, karena memang Negeri Dayu-Luhur sudah sejak abad XV berkuasa di daerah cikal – bakal Kabupaten Cilacap sebelah barat Sungai Serayu182).

Gubernur Jendral J. G. van den Bosch rupanya menyetujui gagasan Amuttetz yang dikemukakan dalam laporan singkatnya dari Pekalongan tanggal 14 April 1831. Dalam surat tanggal 31 Agustus 1831 no 1310 pada Dewan Hindia, Gubernur Jendral mengemukakan jika Banyumas adalah tanah yang subur bagi budidaya tanaman tomat dan tebu, apalagi kalau didukung pembangunan gudang – gudang di kawasan Nusakambangan dan Sungai Serayu dapat dialirkan183).

Menurut penuturan Mangkoewinata, perubahan status Negeri Dayu-Luhur memang menimbulkan ekses. Bupati Tumenggung Prawiranegara menjadi peminum alkohol kelas berat. Bahkan ketika beliau mengunjungi Kawedanan Pegadingan, di rumah Wedana beliau ketagihan alkohol. Yang menjadi Wedana Pegadingan, Mas Mertadika adalah adik tiri beliau lain ibu. Di luar kesadarannya, dengan keris terhunus, beliau menganiaya ibutiri, ibu dari Wedana Pegadingan serta kedua pembantu ibu selir tadi, sehingga meningalkan luka yang dalam, tetapi tidak meninggal. Kemudian beliau membakar rumah Wedana, serta menganiaya sampai mati 4 orang lelaki yang hendak memadamkan kebakaran tadi. Setelah api padam

182). Soedarmadji, op. cit., hal 97
183). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1300-1301

dan beliau sadar kembali, beliau sangat menyesal dan akan menyerahkan diri pada Bupati Adipati Mertadireja II dan Asisten residen Mr. D. A. Varkevisser di Ajibarang. Wedana Pegadingan sudah melaporkan hal ini pada kedua pejabat tersebut, sehingga Tumenggung Prawiranegara sebelum sampai ke Ajibarang telah bertemu dengan mereka. Bupati Dayu – Luhur dipecat dari kedudukannya dan kemudian dibuang ke Pulau Banda. Raden Wirjaatmadja dalam Babad Banyumas secara singkat hanya memberitakan jika Tumenggung Prawiranegara menderita sakit jiwa dan dibuang ke Padang184).

Dengan surat Asisten Residen Ajibarang pada tanggal 24 Oktober 1831 no 184, Bupati Ajibarang diberi kuasa Kabupaten Dayu-Luhur. Lowongan jabatan Bupati Dayu-Luhur ditiadakan. Oleh karena itu Kabupaten Dayu-Luhur yang baru 2 bulan dikukuhkan, merosot statusnya menjadi Kepatihan (Pattehschap) Dayu-Luhur Kabupaten Ajibarang, yang dipimpin oleh Mas Kramayuda185).

Peristiwa penting yang patut dicatat pada kawasan Kepatihan Dayu-Luhur adalah prasarana lalu lintas sungai, karena cepat, banyak muatan dan murah. Rupanya gagasan Amuttetz sesuai laporannya tanggal 14 April 1831 langsung dilaksanakan yaitu lalu lintas pelayaran antara Sungai Serayu dan laut selatan.

Proyek pembangunan terusan pertama dibangun tahun 1831. Terusan dibangun antara Sungai Serayu di dekat muaranya dan jalan keluar Nusakambangan sebelah timur tetapi proyek ini gagal.

Proyek kedua dibangun antara Sungai Serayu 8 pal (sekitar 12 km) dari muara ke arah hulu dan Sungai Jeruklegi (Donan)186). Dengan surat keputusan pada tanggal 12 September 183 no 3, proyek ini mendapat anggaran f 14.000. Pembangunan proyek ini diharapkan segera selesai dan dapat dilayari perahu kecil sebab Gubernur Jendral J.G. van den Bosch akan segera meninjaunya187).

Pada tanggal 3 Oktober 1832 Gubernur Jendral J. G. van den Bosch datang di Ajibarang dari Batavia, pada tanggal 5 Oktober 1832 sampai di Banyumas, pada tanggal 6 Oktober 1832 sampai di Purbalingga, pada tanggal 7 Oktober 1832 berada di Banyumas lagi, pada tanggal 9 Oktober 1832 sampai di Bantengmati Pulau Nusakambangan dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Bagelen, Kedu, Pekalongan, lalu kembali ke Batavia188).

184). Ibid.; 1294-1296; Wirjaatmadja, R.A., op. cit, hal 36
185). Bundel Besluit den 8 November 1860 no 2, bijlagen. Surat Mas Mertasoera pada Residen Banyumas, Jatilawang, 28 Juli 1860. Beliau adalah Mantri Gudang Jatilawang, putra Adipati Mertadiredja II.
186). Mangkoewinata, VI, op.cit., hal 1320, merujuk Laporan Wakil Gubernur Jendral Mr.J. C. Baud pada tanggal 23 Agustus 1834 no 276 (hal 1315); Banjoemaas 1832, ANRIJ
187). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1320
188). Ibid., hal 1301-1302

Berdasarkan riwayat jabatan Raden Adipati Mertadireja II189), menyebutkan mutasi beliau, Bupati Ajibarang menjadi Bupati Purwokerto pada tanggal 6 Oktober 1832, bertepatan dengan kunjungan Gubernur Jendral Mr. J. G. van den Bosch di Purbalingga.

Kabupaten / Afdeling Ajibarang dipindahkan ke Purwokerto atas permintaan Bupati dan Asisten residen setelah Ajibarang dilanda angin topan yang merobohkan kedua rumah pejabat tersebut190). Sedangkan dalam laporan Residen Banyumas tahun 1832 yang ditandatangai 31 Juli 1833 tidak memberi informasi dan telah menyebut Pattehschap Dayu-Luhur termasuk Kabupaten Purwokerto191).

Sementara itu proyek pembangunan terusan yang kedua di kawasan Pattehschap Dayu-Luhur berjalan terus. Proyek tersebut terletak di Distrik Jeruklegi. Meningat kesibukan yang meningkat di kawasan Distrik Jeruklegi, maka mendapat tambahan formasi seorang mantri. Dengan surat keputusan tanggal 16 Oktober 1832 no 1 pasal 15, Rangga Donan Amad Imran diangkat menjadi Mantri Polisi dengan gaji f 30 serta merangkap komandan upacara pemetikan Bunga Wijayakusuma192).

Raden Adipati Tjakrawerdana I, mantan Bupati Banyumas Kasepuhan (1816-1831) yang sedang bertugas mengawasi proyek pembangunan terusan yang kedua ini di Kesugihan menderita sakit panas, kemudian wafat pada tanggal 14 November 1832 dan selanjutnya dimakamkan di Pesarean Dawuhan, kota Banyumas. Beliau adalah tumbal pejabat pribumi pertama untuk proyek pembangunan terusan di Cilacap193).

Sementara di Banyumas yang menggantikan posisi Bupati adalah putra Tumenggung Tjakrawedana I yaitu Tumenggung Tjakranegara yang terkenal dengan sebutan Bupati Ridder. Gelar tersebut didapat ketika beliau menyelamatkan semua pejabat Belanda di kota Banyumas saat dilanda banjir besar setinggi 3,5 meter dari luapan Sungai Serayu pada tanggal 21-23 Februari 1861. Peristiwa banjir besar ini diabadikan melalui sebuah prasasti marmer oleh Residen Banyumas waktu itu, Mr. S. van Deventer yang terdapat dibagian selatan Komplek Kantor Karesidenan Banyumas194).

189). Catatan Raden Soemodiredjo, Mantri Kabupaten Purbalingga, 12 Juni 1846, terdapat dalam koleksi pribadi Raden Ronggo Brotodiredjo, Patih Purbalingga 1893-1917.
190). Wirjaatmadja, R.A., op. cit., hal 37; Sukarsidi, op. cit., hal 34-36
191). De Sturler, J.E., Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over den Jare 1832, ANRIJ.
192). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1302
193). Surat Residen Banyumas, 11 Maret 1833 no 194, ANRIJ
194). Sudarmo, W.R. dan Purwoko, B.S. Sejarah Banyumas Dari Masa ke Masa. Jakarta. 2009, hal 189-190

Prasasti Banjir Bandang di Kota Banyumas

OVERSTROMING
TE BANJOEMAS

DEN 21 TOT 23
FEBRUARIJ 1861

Ini adalah sebuah peringatan banjir besar di kota Banyumas tanggal 21 – 23 Februari 1861 yang terletak di salah satu ruang ‘Pondok Pesantren Pendidikan Islam’ Miftah Hussalam Banyumas di Jalan Raya Kejawar nomor 072, kota Banyumas sekarang. Lokasinya di bagian selatan tembok bekas Kantor Karesidenan Banyumas. Konon kantor karesidenan menjadi tempat pengungsian bagi para penduduk yang belum sempat meninggalkan Kota Banyumas.

Tinggi tanda peringatan sekitar 3,5 meter sekaligus menunjukkan ketinggian air yang melanda kota Banyumas dalam jumlah korban yang banyak. Tanda peringatan banjir bandang ini dibuat oleh Residen Banyumas, Mr. S. van Deventer.

Tanda peringatan banjir bandang di kota Banyumas dalam bahasa Belanda, sekaligus menegaskan jika pejabat - pejabat Belanda ingin membuat tanda pada setiap peristiwa yang terjadi pada generasinya.

Menurut penuturan sesepuh Banyumas, banjir bandang Banyumas telah lama diramalkan yaitu dengan adanya pesan yang berbunyi ‘Bethik Mangan Manggar’. Istilah Bethik adalah jenis ikan yang ada di sungai sedangkan Manggar adalah bunga kelapa yang tingginya mencapai sekitar 3,5 meter. Jadi dapat diartikan jika ikan – ikan yang ada di aliran sungai akan mencapai bunga kelapa.

Gubernur Jendral Mr. Johannes Graaf van den Bosch
Sumber gambar : Wahjudi Djaja,
Tujuh Gubernur Jendral Berpengaruh
Jakarta, Penerbit Cempaka Putih, 2008, cover.


Gubernur Jendral Mr. J. G. van den Bosch mengunjungi Cilacap pada tanggal 9 Oktober 1832 dan mengubah status Kabupaten Dayu-Luhur menjadi Kepatihan (Patteschap) Dayu-Luhur195). Kunjungan Gubernur Jendral ke Cilacap juga meninjau proyek pembangunan terusan di Distrik Jeruklegi atas permohonan Perwira Kesehatan Bantengmati di Pulau Nusakambangan, Mr. A. A. Gelpke. Dengan surat keputusan tanggal 7 Maret 1833 no 9 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan perjanjian pemberian izin penanaman kopi atas biaya sendiri selama 25 tahun, jika perlu mempergunakan tenaga kerja orang hukuman196).

Distrik Jeruklegi di Cilacap Barat sekarang sebetulnya merupakan distrik yang penduduknya berada di wilayah Kepatihan Dayu-Luhur. Mengingat peningkatan pembangunan di kawasan tersebut, maka dengan surat keputusan pada tanggal 30 April 1833, Pemerintah Hindia Belanda membebaskan penduduk dari tanam paksa dan pajak dengan harapan agar secara sukarela bermigrasi ke Distrik Jeruklegi197).

Pemerintah Hindia Belanda menambah anggaran (addendum) pada proyek ini yang ditetapkan melalui surat keputusan pada tanggal 26 Juni 1833 no 46 menjadi f 17.134.

195). Soedarmadji, op. cit., hal 101
196). Mangkoewinata, op.cit., hal 1303
197). Ibid., hal 1306

Pejabat Gubernur Jendral yang baru, Mr. Jean Chretien Baud, melalui surat keputusan pada tanggal 6 Juli 1833 no 4, beliau menetapkan bahwa penyelesaian proyek kedua ini membutuhkan tenaga kerja 200 orang hukuman, seorang opziener Belanda, seorang mandor dan 8 orang upas198).

Pada waktu di Distrik Jeruklegi terjadi kesibukan, Distrik Majenang mengalami keributan. Sampai pada bulan Mei 1833, Patih Kramayuda mensinyalir bahwa di distrik kedudukan ibukota, kriminalitas meningkat, selama 11 bulan terjadi pencurian 7 ekor kuda dan pembunuhan 1 ekor kuda. Ketika Mas Reksadika, Wedana Majenang, kakak sepupu Patih, diberitahu malah tersinggung, bahkan mengancam atasannya. Karena peristiwa tersebut, dengan Resolusi Dewan Hindia Belanda tanggal 20 Juli 1833 no 12, Wedana Majenang dikenakan tahanan kota di ibukota Karesidenan di Banyumas selama 7 bulan. Sebagai penggantinya, dengan surat keputusan tanggal 3 Agustus 1833 ditunjuk Mas Wiradika, menantu Patih menjadi Wedana Majenang. Mas Reksadika mengalami degradasi jabatan, dan pada tanggal 22 Desember 1833 diangkat menjadi Kementir Nila di Purbalingga199).

Dengan surat keputusan pada tanggal 6 Desember 1833 no 9, Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan terusan yang telah dibuka tadi, tetapi tidak dapat digunakan dan kemudian ditinggalkan dengan mencari tempat lain dengan anggaran f 25.760,48. Ternyata proyek pembangunan terusan ketiga ini juga mengalami kegagalan200).

Dengan surat keputusan pada tanggal 20 Januari 1834 no 7, Kyai Demang Candrajaya II, Demang Canduk, diangkat menjadi Wedana Jeruklegi ke 2 dengan nama Kyai Ngabehi Candrajaya II. Canduk terletak di Distrik Jambu, Kabupaten Purwokerto201).

Pada akhir bulan Maret 1834, Patih Banyumas I, Raden Tjakraatmadja (1831-1834) wafat, menurut dugaan Mangkoewinata, beliau wafat setelah menderita penyakit malaria ketika sedang membangun pekerjaan proyek pembangunan terusan antara Sungai Serayu dan Donan, jadi mengalami nasib yang sama seperti ayahandanya, Adipati Tjakrawerdana I. Beliau juga dimakamkan di Pesarean Dawuhan, kota Banyumas. Apabila info ini benar, maka beliau adalah korban pejabat pribumi kedua dari proyek pembangunan terusan ini202).

Pada bulan Mei 1834, Wakil Gubernur Jendral, Mr. J. C. Baud mengunjungi Banyumas dan Bagelen. Pada tanggal 16 Mei 1834 di Batur (Wonosobo), 18 Mei 1834 di Banjarnegara, 19 dan 20 Mei 1834 di Banyumas, 22 Mei 1834 di Cilacap dan terakhir tanggal 24 Mei 1834 di Mergalunyu, Bagelen203).

198). Ibid., hal 1320-1321
199). Bundel Resolutie den 20 Julij 1833 no 12, ANRIJ
200). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1321
201). Ibid., hal 1306-1307
202). Ibid., hal 1356
203). Ibid., hal 135; Resolutie den 4 September 1834 no 30, ANRIJ

Wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda 2 Juli 1833 – 29 Mei 1836, Mr. J. C. Baud mengunjungi Cilacap pada tanggal 22 Mei 1834, meninjau proyek terusan Kesugihan – Donan, dan membuat keputusan di tempat, Besluit den Waarnemend Gouverneur Generasi, Tlatjap den 22 Mei 1834. Sebagai Menteri Kolonial, tanggal 20 Juni 1843, beliau mengajukan usul pada Raja Belanda, Willem II, tanggal 22 Juni 1843 mendapat persetujuan, tanggal 30 Juni 1843 mengirimkan pada Pemerintah Hindia Belanda, persetujuan kenaikan gaji Raden Rangga Tjakradimeja, Rangga Cilacap dari f 150 menjadi f 300 per bulan. Gambar foto dari Mr. J. C. Baud pada dilihat pada buku, Prof. D.G. Stibbe., Nederlands Indie ; Landen Volk – Geschiedenis en Bestuur – Bedrijf en Samenleving, II, Amsterdam, Elsevier, 1929, halaman 4204).

Pembangunan terusan yang keempat di Cilacap terletak di tempat yang lebih hilir dekat Desa Kesugihan, yang menghubungkan Sungai Serayu dengan Sungai Donan menuju ke kawasan Pelabuhan Cilacap. Dalam pembangunan kali ini dipergunakan teknik waterpass dengan bantuan ahli dari Negeri Belanda dibawah pimpinan Mr. van Thiel. Dalam surat keputusan tanggal 22 Mei 1834 no 3 yang ditandatangani di Cilacap, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Ingeneur Ir. Aldinger dari Buitenzorg (sekarang Bogor) akan diangkat menjadi kepala proyek dan Residen supaya memberitahu para bupati agar tenaga kerja yang disediakan pasca panen lebih banyak dari yang sekarang. Sehingga diharapkan pada musim kemarau nanti, pembangunan proyek terusan dapat diselesaikan205).

Gudang – gudang yang akan dipergunakan untuk menerima barang – barang yang diangkut melalui terusan sudah selesai dibangun di Cilacap di tempat yang tidak baik, banyak penyakit, tanpa persediaan air bersih, berlumpur, yang akan mempersulit pengangkutan barang – barang ke atas kapal dan demikian pula keadaan di Donan. Dengan memperhatikan harapan Komisaris Jendral van den Bosch, agar demi pertahanan negara jumlah pemukiman penduduk di Pulau Nusakambangan dapat ditingkatkan, maka Gubernur Jendral J. C. Baud juga telah mengadakan pemeriksaan sepanjang terusan Kesugihan – Donan, menyeberang ke Pulau Nusakambangan dan dari situ menemukan lokasi pemukiman penduduk di dekat Desa Bancar depan Cilacap. Tanahnya subur, persediaan air bersih cukup, lokasi tepat bagi pelabuhan. Pemeriksaan lebih lanjut sedang dikerjakan, apakah gudang – gudang tersebut dapat dipindahkan ke tempat itu206).

204). Soedarmadji, op. cit., hal 105
205). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1321 – 1322
206). Ibid., hal 1324 - 325

Pada waktu Mr. J. C. Baud di Cilacap, Mr. van Thiel sedang pergi ke Purworejo, sedang mengadakan pengukuran rencana pembangunan terusan antara Cilacap dan Sungai Serayu. Ketika Mr. J. C. Baud di Margalunyu, beliau menandatangi surat keputusan tanggal 24 Mei 1834 yang menetapkan persediaan anggaran sebesar f 900.000 yang akan digunakan untuk pembangunan terusan tersebut dan terowongan Karangbolong. Seperti rencana, pembangunan terusan ini dimulai ketika Letnan Kolonel C. van der Wijck mengunjungi Residen Hallewijn di Banyumas pada tanggal 8 September 1830, saat mempersiapkan pengambil-alihan Banyumas dari Kerajaan Surakarta. Letnan Kolonel C. van der Wijck minta pada Residen Hallewijn memerintahkan Kepala Daerah Ayah membantunya di lapangan. Ketika van der Wijck menjadi Direktur Benteng Pacitan, hasil penyelidikannya dikemukakan dalam sebuah Nota tanggal 14 September 1832207).

Yang diangkat menjadi Jurutulis Proyek Pembangunan Terusan Kesugihan – Kuripan adalah Wedana Jeruklegi, Tirtadirana dengan gaji f 30, mulai Juli 1834 sampai pembukaan terusan pada bulan Januari 1835208).

207). Ibid., hal 1322 – 1323; Luitenant Kolonel C. van der Wijck, Nota betrekkelijk het daarstellen van een Kanaal uit de Oostlijke Straat van Noessa Kambangang naar de Rivier Bogo in Mataram (Rijk van Djocjakarta).
208). Bundel Besluit den 15 Mei 1838 no 5, ANRIJ

Dengan surat keputusan tanggal 23 September 1834 no 9, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kenaikan upah tenaga kerja bongkar muat kapal di Cilacap dari 10 sen menjadi 15 sen setiap hari209).

Dengan Resolusi Dewan Hindia tanggal 1 Juli 1835 no 1, Residen Banyumas, Mr. J. E. de Sturler diganti oleh Residen Krawang, Mr. G. de Seriere. Pada waktu kedatangannya di Karesidenan Banyumas, tiap hari terdapat 1800 orang dipimpin oleh 2 orang Bupati secara bergiliran selama 14 hari sekali bekerja menggali terusan Kesugihan – Donan. Terusan tersebut yang digali atas perintah Agung, telah dikerjakan selama 2 tahun dan memakan biaya f 900.000, tanpa hasil yang menggembirakan. Sebelum Mr. G. de Seriere berangkat ke Banyumas, beliau telah diberitahu rekan – rekannya yang berpengaruh, agar tidak perlu mengurusi pekerjaan yang tidak tentu ujung akhirnya. Semula beliau juga acuh dengan proyek terusan tersebut, tetapi lama – kelamaan beliau tahu dan percaya, bahwa pekerjaan penggalian terusan itu merupakan pekerjaan yang sangat berat, baik bagi rakyat maupun para pejabat, lagipula tanam paksa terbengkalai dan tidak ada pelaksanaan. Mr. D. A. Varkevisser, Asisten Residen Purwokerto, yang diminta pendapatnya, terus – terang mengatakan segala hal tentang terusan dan tidak mungkin memberi hasil seperti yang diharapkan. Ketika Bupati Banyumas, Adipati Tjakranegara berpendapat demikian pula, maka Residen G. de Seriere baru mau memeriksa proyek tersebut dibantu Ingeneur Ir. Tromp, ahli pengairan yang diperbantukan.

Setelah mengetahui jika penggunaan waterpass tidak dilaksanakan dalam penyelesaian pekerjaan sepanjang terusan, Residen G. de Seriere tanpa menunggu perintah Wakil Gubernur Jendral pada waktu itu, beliau memerintahkan penghentian pelaksanaan pekerjaan. Keputusan Residen diterima para bupati dan tenaga kerja dengan senang hati, yang segera pulang ke rumah masing – masing. Residen kemudian melaporkan tindakannya kepada Gubernur Jendral ad interim. Residen tidak ingin bertindak semaunya sendiri, beliau membentuk komisi para ahli, termasuk yang ditunjuk Wakil Gubernur Jendral, Ir. Tromp, Hupinsinyur pengairan, dan proyek ini akhirnya gagal.

Residen G. de Seriere merasa yakin, bahwa sebetulnya terdapat terusan yang tidak diketahui, sukar diikuti, di bagian hilir Sungai Serayu, yang dengan biaya sedikit dapat memenuhi sasaran. Sebuah aliran kecil dari Sungai Serayu, yang kemudian sekarang kita namakan Kali Yasa, yang tampak lenyap di rawa – rawa besar di selatan, dengan biaya murah dapat dibuat alur yang dipagari bambu di sisi-sisinya, lumpur disisihkan, yang kemudian dapat dilayari perahu kecil. Hal ini dapat diduga karena para pedagang Cina hanya dengan biaya f 150 dapat mengirim produk pertanian dan menerima kiriman garam dari gudang – gudang210).

209). Mangkoewinata, op. cit., hal 1327
210). Ibid., hal 1327 – 1330; G. de Seriere, Mijn Loopbaan in Indie, Zwolle, R. van wijck Antha. Zoon, 1849, hal 41 - 45

Pada tanggal 25 Oktober 1835 kapal pertama ‘Zeemanskoop’ di bawah pimpinan Kapten Witze tiba di Cilacap, yang akan membawa muatan komoditas ekspor diatur oleh Residen Mr. G. de Seriere, yang akan langsung mengangkut ke Negeri Belanda211).

Ir. Tromp, anggota ahli komisi yang memeriksa pembangunan terusan setuju dengan tindakan Residen. Mereka bersama mengikuti alur yang diperkirakan Residen dan akhirnya sampai di kawasan Cilacap, dan membuat Ir. Tromp keheranan, “Waae zijn wij hier?” (Dimana sekarang kita disini?) dan jawab Residen, “te Tjilatjap” (Di Cilacap). Dalam laporan pada Gubernur Jendral yang baru, Mr. D. J. de Eerens, Ir. Tromp dalam surat tanggal 8 Juli1836 no 478 menyebut jika terusan itu telah ada (wijl her in wezenlijkheid reeds bestaat)212).

Mr. D. J. de Eerens, Gubernur Jendral pertama yang berperahu melalui Kali Yasa dengan mempergunakan perahu sasak dari Banyumas ke Cilacap pada tahun 1837 atau Gubernur Jendral ketiga yang mengunjungi Cilacap. Beliau menjabat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 29 Februari 1836 dan wafat 30 Mei 1840. Sumber gambar Mr. D. J. de Eerens dapat dilihat pada buku Prof. Stibbe II, op. cit., hal 5213).

Demikian awal sebuah prestasi dalam hal penghematan biaya angkutan, semula dengan lalu lintas darat mengalami banyak kesulitan dan biaya yang mahal, dengan mempergunakan tenaga hewan dan manusia penuh hambatan melalui pegunungan. Sekarang dengan lalu lintas sungai, berton – ton muatan dengan aman, cepat dan murah dapat diangkut dari ibukota Banyumas ke gudang – gudang di Pelabuhan Cilacap. Ketika pada tahun pertama, angkutan Karesidenan Banyumas masih sepi, dan hasil produksi dari Wonosobo dan Bagelen masih belum dipusatkan ke Cilacap, demikian pula angkutan garam dari sebelah utara, hasil transport sudah mencapai f 30.000214).

Dalam sebuah Resolusi tanggal 24 September 1836 no 5, Gubernur Jendral, Mr. D. J. de Eerens memerintahkan Residen G. de Seriere membuat laporan keadaan akhir tahun dari Kali Yasa dan Terusan Kesugihan.

Mengenai Kali Yasa, tujuan Pemerintah Hindia Belanda sudah tercapai. Hasil kopi tahun 1836 dapat diangkut melalui Kali Yasa, hanya masih dibutuhkan sedikit biaya pemeliharaan. Pada masim hujan karena aliran yang deras, lumpur hanyut, sungai makin dalam 4 – 5 kaki. Kali Kuripan di Desa Karangingkel diberi tanggul, sehingga aliran Kali Kuripan melalui Kali Winong, Kali Yasa menuju laut atau cabang Kali Klapa, demikian pula gundukan pasir didepannya makin menghilang. Pada awal musim kemarau yang akan datang, akan membuat laporan

211). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1331; de Seriere, op. cit., hal 48, bijlagen 165
212). Soedarmadji, op. cit., hal 107
213). Ibid., hal 108
214). Mangkoewinata, op. cit., hal 1330; de Seriere, op. cit., hal 45 - 46

lagi, demikian pula anggaran pemeliharaan dibutuhkan. Letnan Kolonel Michlies pernah mencoba terusan ini bersama Residen G. de Seriere ketika akan mencari tangsi militer di Cilacap.

Mengenai Terusan Kesugihan, pada musim kemarau menjadi kering, banyak guguran yang memperdangkal terusan. Di Desa Kuripan masih harus diperdalam 6 – 8 kaki, sedangkan awal kemarau akan dibuat laporan215).

Pada tahun 1837, Kali Yasa sudah dilebarkan dan diperdalam dengan biaya f 4.000. Dalam tahun itu juga dapat diangkut dengan perahu, mesin pabrik gula yang besar dan berat, milik Mr. Rinia van Nauta. Mesin tersebut digunakan untuk pembangunan Pabrik Gula di Kalibagor, Banyumas yang didirikan pada tahun 1839 216).

Bekas Pabrik Gula Kalibagor di Banyumas hingga akhir 2010 masih berdiri. Pabrik ini terletak di Jalan Raya Kalibagor, Banyumas. Pabrik gula ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi dimana wilayah Karesidenan Banyumas memberikan kontribusi yang penting untuk Perkebunan Tebu di Jawa pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

Gubernur Jendral, Mr. D. J. de Eerens beserta para pengiringnya yaitu Sekretaris Umum Hoogeveen, Ajun Sekretaris Schaap, para ajudan Gubernur Jendral, Mr. Sarte dan Mr. de Sturler, pada tahun 1837 meninjau Kali Yasa. Mereka berangkat dari Banyumas ke Cilacap dengan perahu sasak yang dihiasi sangat indah, diiringi banyak perahu antara lain dengan iringan musik pribumi217).

215). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1332 – 1349; de Seriere, op. cit., bijlagen hal 159-163
216). Soedarmadji, op. cit., hal 109
217). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1330-1331; de Seriere, op. cit., hal 46-47

Pada bulan Juni dan Juli 1837, Pangeran Frederik, cucu Raja Belanda mengunjungi Pulau Jawa dan Madura, di Karesidenan Banyumas selama 11 hari dan di kawasan Cilacap selama 5 hari. Perjalanan darat di Pulau Jawa dari Surabaya ke Betawi ini masuk Karesidenan Banyumas melalui Karangbolong menginap pada tanggal 17 Juli 1837 melalui Ayah, tanggal 18 Juli 1837 menginap di Adireja, ibukota Distrik dalam Kabupaten Banyumas, kemudian masuk Distrik Jeruklegi Pattehschap Dayu-Luhur tanggal 19 Juli 1837 menginap di Cilacap, tanggal 20 – 21 menginap di Bantengmati, tanggal 22 – 23 menginap di Nusakambangan dan tanggal 24 Juli 1837 menginap di Adireja, kemudian melalui Sungai Serayu menggunakan perahu sasak seperti rombongan Gubernur Jendral ke Banyumas dan seterusnya melalui Banjarnegara, Batur Wonosobo terus ke Betawi. Salah seorang yang mengikuti rombongan ini adalah seorang yang sedang magang jurutulis pada Fisser, sekretaris residen di Surabaya yang kemudian menjadi Bupati Kendal dengan gelar dan nama Pangeran Arya Natahamipraja (1857 – 1891), bahkan pada waktu itu beliau ikut mengantar hingga ke Negeri Belanda218).

Sejak Residen G. de Seriere menjabat di Banyumas, pembangunan bagian selatan Karesidenan Banyumas pada umumnya dan Cilacap pada khususnya meningkat pesat. Maka dalam surat dan nota yang disampaikan pada Gubernur Jendral tanggal 9 Januari 1838 no 45, Mr. de Seriere mengusulkan agar dibentuk Afdeling baru dengan Adireja dalam surat keputusan tanggal 20 Februari 1838 no 2 ditetapkan bahwa usul tersebut memerlukan persetujuan Inspektur Pertanian dan memerlukan penyelidikan yang lama. Rupanya Residen Banyumas, Mr. de Seriere tidak sabar dengan melihat keadaan di lapangan. Apalagi dengan surat keputusan tanggal 11 Januari 1838 no 1 ditetapkan bahwa stelsel tanah dan pajak tanah di Pattehschap Dayu-Luhur tidak lagi dibedakan dengan Regentschap Karesidenan Banyumas yang lain, sehingga ia mengirimkan surat lagi pada tanggal 17 Maret 1838 no 351 yang isinya mengusulkan mutasi para pejabat Pattehschap Dayu-Luhur yang karena berbagai sebab, lamban dalam melaksanakan tugasnya, agar sistem tanam paksa berhasil sesuai dengan rencana. Demi kepentingan dinas, sekali lagi ia menekankan perubahan struktur pemerintahan daerah, agar ibukota Dayu-Luhur dipindah ke Sindeh yang lebih sentral letaknya di dalam Afdeling, apabila Cilacap dimasukkan Afdeling Banyumas, atau ke Cilacap apabila usulnya tidak diterima219).

218). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1331; de Seriere, op. cit., hal 47; A.W.P Holwerda (ed), “Memoieres van Pangeran Harijo Natahamipraja, Regent van Kendal”, Djawa, XI, 1931, hal 90-99
219). Soedarmadji, op. cit., hal 110-111

Dengan surat keputusan tanggal 15 Mei 1838 no 5, Pemerintah Hindia Belanda hanya menyetujui usul mutasi para pejabat Pattehschap Dayu-Luhur saja, sedangkan perubahan struktur tidak. Adapun usul yang dikukuhkan yaitu :

1. Mas Kramayuda (42 tahun), Patih Dayu-Luhur, karena kesalahannya, diberhentikan dengan hormat, mendapat pensiun f 30, dan diganti oleh Wedana Dayu-Luhur Mas Wirakertika dengan nama Mas Wiradika, dengan gaji f 150. Wedana Dayu-Luhur diganti oleh Kliwon Majenang Resadikara. Kliwon Majenang diganti oleh Tirtadirana, jurutulis Asisten Residen Purwokerto yang pernah menjadi jurutulis Distrik Jeruklegi (1831 – 1834) dan jurutulis Terusan Kesugihan – Kuripan (1834 – 1835).
2. Mas Mertadikara, Wedana Pegadingan, karena tidak cakap, diganti oleh Mantri Pegadingan, Kyai Yudarana. Mantri Pegadingan diganti oleh Jaga Karsa Pegadingan Mertawijaya220).

Menurut Residen Banyumas, Mr. G. de Seriere, Mas Kramayuda adalah seorang pejabat yang sangat giat, ikut mendirikan bangunan di Cilacap, membangun terusan, hidup di rawa – rawa. Oleh karena itu menjadi sakit, sehingga tidak mampu keluar dari rumahnya. Dapat dikatakan jika Mas Kramayuda adalah korban pejabat ketiga pembangunan terusan di Cilacap221).

Akibat usul Residen G. de Seriere memindahkan ibukota Pattehschap Dayu-Luhur dari Majenang ke Cilacap (sekarang). Menurut Mangkoewinata, Mas Kramayuda lebih suka dipensiunkan atau diturunkan pangkatnya menjadi wedana, asalkan tidak ditempatkan di Cilacap, sebab saat itu Cilacap sangat angker. Demikian pula Mas Mertasura, Mantri Gudang Jatilawang, putera Bupati Purwokerto, Adipati Mertadireja II, yang oleh ayahnya dijagokan menjadi Patih Kepala Daerah juga menolak, beliau lebih suka tetap di tempat atau kalau dipindahkan, memilih lain Regentschap. Demikian pula pejabat – pejabat lain, tidak ada yang mau dipromosikan ke Cilacap, kecuali Patih Banyumas, Raden Tjakradimeja, walaupun sudah mendapat jabatan tinggi, beliau mengingat ayahandanya Raden Tjakrawedana I, almarhum Bupati Banyumas Kasepuhan.

Sebelum Perang Diponegoro (1825 – 1830), pada waktu itu, Adipati Tjakrawedana I masih bergelar Tumenggung, para pejabat tidak ada yang menduga jika wilayah Banyumas akan menjadi bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Adipati Tjakrawedana I sudah berniat menanam jabatan kepala daerah di Cilacap sebab sering mendapat ancaman gangguan bajak laut222).

220). Seodarmadji, op. cit., hal 111
221). Bundel Besluit den 15 Mei 1838 no 5, ANRIJ
222). Soedarmadji, op. cit., hal 112

Pada waktu Raden Tjakradimeja masih menjabat sebagai Lurah Sentana (Punakawan) Kabupaten Banyumas Kasepuhan, beliau mendapat tugas ayahandanya, membuka hutan (bedah alas) untuk pemukiman sekitar Desa Donan, akan tetapi karena Banyumas menjadi wilayah Pemerintah Hindia Belanda, maka rencana tersebut tertunda. Rencana semula sebenarnya pembukaan hutan untuk kakaknya, Raden Tjakraatmaja, Patih Banyumas I, tetapi wafat saat pembangunan terusan di Cilacap. Pada kenyataannya sesudah Banyumas menjadi wilayah Pemerintah Hindia Belanda, pembukaan hutan tersebut untuk pembangunan gudang – gudang pemerintah, yaitu yang disebut Raden Kramayuda, Patih Dayu-Luhur ikut membangunnya223).

Dengan surat keputusan tanggal 23 November 1838, Residen Banyumas, Mr. G. de Seriere dipindahkan ke Rembang, akan tetapi beliau masih harus menunggu penggantinya sampai bulan Mei 1839. Calon Residen Banyumas yang baru adalah Residen Madiun, Mr. Launy masih ada urusan dengan tugasnya di Madiun. Satu – satunya milik berharga yang tidak lagi dapat dibawa Residen Banyumas, Mr. G. de Seriere adalah istrinya, beliau wafat di Banyumas pada bulan April 1837.

Mr. G. de Seriere mengakhiri karier dengan sukses sebagai Gubernur Maluku, dan setelah kembali ke Negeri Belanda, telah memberikan beberapa informasi pembangunan awal mula kota Cilacap dalam otobiografinya, ‘Mijne Loopbaan in Indie’ (Kurikulum Saya di Hindia) yang terbit di Zwolle, Negeri Belanda pada tahun 1849. Mr. G. de Seriere memberikan banyak masukan pada penggantinya yaitu pembentukan pemerintahan daerah di kawasan selatan Karesidenan Banyumas. Bahkan sampai akhir jabatannya, beliau terus – menerus mengusulkan reorganisasi kawasan selatan karena peningkatan pendapatan dengan prosedur birokrasi yang rumit dan argumentasi yang menegangkan pada Direktur Kultur (Directeur des Cultures) sebagai tangan kanan Gubernur Jendral224).

Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda dengan surat keputusan tanggal 17 Juli 1839 no 1, dua bulan setelah Residen Launy bertugas, Gubernur Jendral Mr.D.J. de Eerens memutuskan, demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik – distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari Asisten Residen di Karesidenan Banyumas akan berkedudukan di Cilacap225).

223). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1359-1360
224). Ibid., hal 1340; de Seriere, op. cit., hal 39, 54-55, bijlagen hal 168-169, 172-173
225). Sartono Kartodirdjo (ed), Prof. Dr., Iktisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848, Jakarta, ANRIJ, 1973, hal 39. Penerbitan Sumber – Sumber Sejarah no 5

Residen Banyumas, Mr. Launy sambil menunggu surat keputusan Gubernur Jendral, untuk sementara menyusun struktur administrasi dan jabatan Afdeling Cilacap. Dari daftar riwayat para pejabat dan surat keputusan pengukuhan yang menyusul, yaitu surat keputusan tanggal 20 Juli 1842 no 7 dapat diketahui jika226) :

1. Raden Tjakradimedja, Patih Banyumas, pada tanggal 2 Oktober 1839 diangkat oleh Residen Banyumas, Mr. Launy menjadi Patih Afdeling Cilacap. Sebagai gantinya ditunjuk Wedana Banyumas, mantu keponakan, Raden Panji Tirtokusumo. Sedang nasib Mas Wiradika, Patih Dayu-Luhur tidak disebut – sebut, padahal Jaksa dan Kliwon Dayu-Luhur di Majenang dimutasi ke Cilacap.
2. Mas Wirasentika, Jaksa Dayu-Luhur dimutasi ke Cilacap, tetapi mengingat kemampuan baca tulis terbatas, maka sejak Juni 1840 ditunjuk Raden Sastradiningrat, jurutulis Kantor Karesidenan Banyumas menjadi Pejabat Jaksa Cilacap.
3. Mas Tirtadirana, Kliwon Majenang dimutasikan ke Cilacap, tetapi hanya sebentar karena tersangkut penggelapan pembayaran kuli – kuli. Sebagai penggantinya adalah Mas Reksadika, mantan Wedana Majenang yang pada tahun 1833 karena konflik dengan Patih Dayu-Luhur Mas Kramayuda, didegradir menjadi Kementir Nila kemudian Kopi di Purbalingga. Tetapi tidak lama kemudian pada bulan Juni 1840 Mas Reksadika dipromosikan lagi menjadi Pejabat Wedana Cilacap, dan sebagai Pejabat Kliwon Cilacap ditunjuk Raden Suryodiputro, Hupmantri Kanil Adireja.
4. Mas Pertiwa, Wedana Jeruklegi yang karena pembentukan Afdeling Cilacap menjadi Wedana Cilacap juga tidak lama menjabat. Tidak lama setelah Residen Launy pada bulan Juli 1839 memulai tugasnya di Banyumas, Wedana ini menghadapi tuntutan bayar hutang, sehingga tidak lagi dapat dipertahankan kedudukannya di Cilacap. Pada tanggal 19 Oktober 1839 beliau dimutasikan ke Adireja, menggantikan Mas Wiryamenggala, putera Demang Gumelem Nurdaiman, yang dipindahkan ke Purworejo Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, Mas Reksadika tersebut diatas yang baru sebentar menjabat Kliwon Cilacap diangkat menjadi Pejabat Wedana Cilacap sejak Juni 1840. Tetapi Mas Pertiwa di Adireja kumat lagi sehingga pada bulan November 1840 digantikan oleh Mas Reksadiwirya, Mantri Gudang Kopi. Mas Pertiwa kemudian karena kesalahannya diadili oleh Pengadilan Tinggi dan pada tanggal 21 Desember 1840 menerima keputusan hukuman 4 tahun kerja paksa, dan atas disposisi Komisaris Inspektur di Semarang tanggal 22 Maret 1841 mendapat hukuman penjara.

226). Bundel Besluit den 20 Julij 1842 no 2, ANRIJ ; Soedarmadji, op. cit., hal 113-114

Ternyata keputusan Residen Launy tidak segera diajukan Gubernur Jendral dan akhirnya setelah lebih dari satu setengah tahun, Wakil Gubernur Jendral, Mr. Merkus memutuskan menyetujui usul struktur administrasi Afdeling Cilacap yang diajukan lebih dulu. Hal ini disebabkan daerah Banyumas selatan dianggap terlampau luas untuk diperintah Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas, maka dengan surat keputusan tanggal 27 Juni 1841 no 19 ditetapkan :

Kepatihan (Pattehschap) Dayu-Luhur dipisahkan dari Kabupaten Purwokerto dan Distrik Adireja dipisahkan dari Kabupaten Banyumas, dan dijadikan satu Afdeling tersendiri yaitu Afdeling Cilacap dengan ibukota Cilacap (sekarang) yang menjadi tempat kedudukan Kepala Pejabat Eropa, Asisten Residen dan Kepala Pejabat Pribumi Rangga atau Onder Regent dengan gaji f 150 per bulan, bukan Regent lazimnya. Dengan demikian Pemerintahan Pribumi dinamakan Onder – Regentschap (dibawah Kabupaten)227).

Pembentukan Afdeling Cilacap yang baru ini memenuhi keinginan kedua bupati, yaitu Bupati Purwokerto (Adipati Mertadireja II) dan Bupati Banyumas (Adipati Tjakranegara), yang sudah sejak lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing – masing dengan Kepatihan Dayu-Luhur dan Distrik Adireja. Hal ini disebabkan pada waktu itu luas wilayah dan jumlah penduduk menjadi beban. Sebagai akibat dari pemisahan Kepatihan Dayu-Luhur, Kabupaten Purwokerto menjadi sempit dan merosot karena kedudukan Asisten – Residen pun dihapus sesuai surat keputusan tanggal 17 Juli 1839 no 1228).

Adapun batas Distrik Adireja (Ayah) yang bersama Kepatihan Dayu-Luhur membentuk Onder-Regentschap Cilacap, menurut rencana sebelumnya Residen Banyumas, Mr. J.E. de Sturler tanggal 31 Maret 1831, yang dikukuhkan dengan Resolusi tanggal 22 Agustus 1831 no 1 adalah :

Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara ke atas Pegunungan Kendeng dan terutama di atas Puncak Gunung Duwur, menuju Puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat). Dari sana ke arah selatan mengikuti batas Karesidenan Banyumas dan Bagelen menuju laut. Dari sana sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu.

Dari batas-batas Distrik Adireja dapat diketahui bahwa Distrik Adireja sebagai cikal – bakal ex Kawedanan Kroya, lebih besar dari ex Kawedanan Kroya, karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja, yang dibentuk dari sebagian Distrik Adireja dan sebagian Distrik Banyumas. Sehingga sebetulnya luas kawasan Onder-Regentschap Cilacap masih lebih besar dari luas kawasan Kabupaten Cilacap sekarang229).

227). Soedarmadji, op. cit., hal 114-115
228). Sartono Kartodiredjo (ed), op.cit., hal 39; Soedarmadji, op. cit., hal 115
229). Soedarmadji, op. cit., hal 115

Sebagai perbandingan, menurut laporan Residen Launy luas dan jumlah penduduk masing – masing kabupaten dan Onder Regentschap (dibawah Kabupaten) Cilacap dalam Karesidenan Banyumas tahun 1836 – 1841, adalah sebagai berikut230) :
Kabupaten Luas, pal Jumlah Penduduk
Banyumas 428 86.231
Purwokerto 690 77.399
Purbalingga 520 177.480
Banjarnegara 1270 70.817
Onder Regentschap Luas, pal Jumlah Penduduk
Cilacap 900 48.249

Onder Regentschap Tjilatjap sebetulnya merupakan kesinambungan perubahan struktur kekuasaan pemerintahan daerah Negeri Dayu-Luhur yang pada saat terakhir bernama Pattehschap Dayu-Luhur, mengalami pemekaran wilayah dengan sebagian wilayah Distrik Adireja, perpindahan ibukota dari Majenang ke Cilacap dan perubahan nama dari Dayu-Luhur ke Cilacap, menjadi Onder Regentschap Cilacap atau dibawah Kabupaten Cilacap sesuai ketetapan surat keputusan Wakil Gubernur Jendral, Mr. Merkus tanggal 27 Juni 1841 no 10231).

Struktur jabatan Onder Regentschap Cilacap pada saat pengukuhan struktur administrasi adalah sebagai berikut :

Pejabat Eropa Nama Gaji
Assistant Resident J. Prins f 500
Pakhuis Mister J.A. Kempees f 300
Pejabat Pribumi
Rangga Raden Tjakradimeja f 150
Kliwon Raden Surodiputro f 30
Jaksa Raden Sastradiwirya f 30
Penghulu Mas Tayib f 20
Wedana Majenang Raden Wiradikrama f 60
Mantri Majenang Mas Wangsakrama f 20
Wedana Dayuluhur Mas Reksadikara f 60
Mantri Dayuluhur Mas Purwawijaya f 20
Wedana Pegadingan Mas Yudanegara f 60
Mantri Pegadingan Mas Kramasudira f 30
Mantri Pegadingan Mas Mertadijaya f 20
Wedana Cilacap Mas Reksadika f 60
Mantri Cilacap Mas Tirtawijaya f 30
Mantri Cilacap Mas Wangsasemita f 20
Wedana Adireja Mas Reksadiwirya f 80
Mantri Adireja Mas Cadikrama f 30
Mantri Adireja Mas Mertadiwirya f 30


230). Statistieke Opgaven der Residentie Banjoemaas van en met 1836 Egt en met 1841, ANRIJ
231). Soedarmadji, op.cit., hal 116-117

Mantan Pejabat Pribumi
Raden Mertakusuma Mantan Ngabehi Ayah f 40
R.T. Prawiranegara Mantan Regent Dayu-Luhur f 50
Mas Mertadipura Mantan Wedana Majenang f 10
Mas Kramayuda MantanPatih Dayu-luhur f 30

Wedana Adireja Mas Reksadiwirya wafat pada tanggal 11 Februari 1842, kemudian diganti oleh Mas Jayadikrama, Mantri Distrik Purworejo, Kabupaten Banjarnegara232).

Menurut cerita Bupati Cilacap, R.M.A.A. Tjakrasiwaya pada Mangkoewinata, kakek beliau adalah Raden Tjakradimeja. Ketika pertama kali Raden Tjakradimeja datang ke Cilacap bertempat tinggal di Kampung Plumbon, tepi laut dekat tangsi lama, dan mulai membuka hutan untuk pemukiman. Di Plumbon, saat itu Raden Tjakradimeja berusia 26 tahun, istri padmi ke 3 sedang hamil tua putera pertama mereka. Istri padmi ke 3 ini adalah putri dari Bupati Purbalingga, Raden Tumenggung Dipakusuma II233).

Pada waktu pengukuhan Onder Regentschap Cilacap, Raden Tumenggung Prawiranegara, mantan Bupati Dayu-Luhur yang tahun 1831 dibuang ke Pulau Banda, juga masih hidup di Purwokerto dengan pensiun f 50. Beliau diperbolehkan kembali ke Banyumas setelah diasingkan selama 3-4 tahun sebab Bupati Purwokerto, Raden Adipati Mertadireja II bersedia menerima di daerahnya dan sanggup mengawasi perilakunya. Raden Tumenggung Prawiranegara diperbolehkan berdomisili di Bantarsoka, Purwokerto, sekarang menjadi Stasiun Kereta Api Purwokerto. Setelah meninggal beliau dimakamkan di Pesarean Kolekturan Pasir Kulon, sekarang masuk Kecamatan Karanglewas, sekitar 5 km sebelah barat kota Purwokerto234).

Setelah pengukuran struktur administrasi Onder Regentschap Cilacap, tahap selanjutnya adalah pengukuhan para pejabatnya. Tetapi rupanya Residen Launy masih harus menyelesaikan masalah penampungan hasil produksi tanam paksa, apalagi Onder Regentschap Cilacap baru saja menjalankan sistem tanam paksa, dibandingkan dengan kabupaten lain dalam Karesidenan Banyumas. Oleh karena itu pada tanggal 25 Mei 1842, Residen Launy mengajukan permohonan usul mengenai pengukuhan para pejabat yang sementara ini melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan Residen Banyumas, termasuk para pejabat Onder Regentschap Cilacap dan kenaikan gaji Rangga Cilacap dari f 150 menjadi f 250 atau f 300, karena gaji sekarang f 150 tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan hidupnya sesuai kedudukannya235).

232). Soedarmadji, op. cit., hal 117
233). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1361-1362
234). Mangkoewinata, VI, op. cit., hal 1296-1297; Soedarmadji, op.cit., hal 117
235). Soedarmadji, op. cit., hal 118

Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1842 Residen Launy mengajukan lagi permohonan usul mengenai pengadaan formasi jabatan ondercollecteur (pejabat pengumpul pajak tanah) Afdeling Cilacap.

Menjelang dua bulan, pengajuan permohonan usul tanggal 25 Mei 1842 dikabulkan Pemerintah Hindia Belanda. Yang mengenai Onder Regentschap Cilacap dengan surat keputusam Wakil Gubernur Jendral Mr. P. Merkus tanggal 20 Juli 1842 no 7 ditetapkan bahwa236):

1. Semua pejabat yang sementara diangkat dengan surat keputusan Residen Banyumas, dikukuhkan Pemerintah Hindia Belanda, termasuk pengakuan Raden Tjakradimeja, Patih Afdeling Cilacap menjadi Onder Regent / Rangga Cilacap dengan nama Raden Rangga Tjakradimeja.
2. Kenaikan gaji Raden Rangga Tjakradimeja Cilacap disetujui. Dengan surat keputusan tersebut, kenaikan gaji Rangga pada prinsipnya disetujui. Oleh sebab jumlah kenaikan gaji tersebut belum disebut dalam surat keputusan, berarti Pemerintah Hindia Belanda masih membutuhkan argumentasi lagi yang lebih kuat dari Residen Banyumas. Jadi pada tanggal 8 September 1842, Residen Launy sekali lagi mengajukan permohonan usul. Beliau mengajukan kenaikan gaji Raden Rangga Tjakradimeja dari f 150 menjadi f 300. Residen mengulangi lagi argumentasi usulan yang lalu, yaitu bahwa gaji Rangga Cilacap sebesar f 150 tidak mungkin mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan kedudukannya. Di samping argumentasi yang telah dikemukakan, Residen memberi informasi bahwa sebetulnya Raden Rangga Tjakradimeja untuk memenuhi kebutuhan rutinnya mendapat bantuan f 200 per bulan dari kakaknya, Raden Adipati Tjakranegara, Bupati Banyumas. Selain hal itu Rangga Cilacap juga mendapat tambahan dana untuk memberi bantuan pada anggota keluarganya yang belum mendapatkan lapangan kerja237).

Formasi jabatan ondercollecteur ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 31 Oktober 1842, dengan besar gaji sesuai persepsi pendapatan f 50 per bulan, disertai seorang jurutulis dengan gaji f 15 per bulan. Sejak tanggal 18 Desember 1834 Mas Semedi Ranudipuro, Mantri Tom Sokaraja, yang sesuai persyaratan adalah keluarga dekat Bupati Banyumas, ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda menjadi ondercollecteur (pejabat pengumpul pajak tanah) Afdeling Cilacap238).

236). Bundel Besluit den 23 Januari 1843 no 3, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 119
237). Bundel Besluit den 31 October 1842 no 11, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 119
238). Bundel Besluit den 18 December 1842 no 25, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 119

Sekitar tahun 1842, Raden Rangga Tjakradimeja merasa bahagia sekali sebab istrinya melahirkan seorang putera yang kelak bernama Raden Mas Panji Tjakradibrata. Beliau menjadi Bupati Cilacap II setelah Raden Rangga Tjakradimeja wafat pada tahun 1873. Jabatan terakhir Raden Mas Panji Tjakradibrata sebelum menjadi bupati adalah Mantri Polisi Purwokerto239).

Dengan surat Sekretaris Umum Hindia Belanda tanggal 31 Desember 1842, Residen Launy baru mendapat jawaban permohonan pengajuan usul kedua tanggal 8 September 1842 tentang kenaikan gaji Rangga Cilacap. Sekretaris Umum memberitahu Residen jika argumentasi yang dikemukakan belum cukup kuat, karena di Jawa terdapat cukup banyak Rangga dengan gaji f 150 tidak menuntut kenaikan gaji, lagi pula establismen Cilacap tidak menimbulkan pengeluaran yang tidak terduga, yang dapat memberikan beban pada Rangga Cilacap. Pada tanggal 31 Oktober 1842, Direktur Kultur memang pernah menulis surat pada Direktur Keuangan berisi sesuai dengan isi surat Sekretaris Umum pada Residen. Pada waktu Direktur Kultur mengikuti perjalanan dinas Gubernur Jendral ke establishmen Cilacap240).

Dalam surat sanggahan Residen Launy tanggal 6 Januari 1843 pada Gubernur Jendral, Residen Launy mengemukakan bahwa Rangga di banyak tempat di Jawa adalah kepala distrik kuno, bawahan seorang bupati, sedangkan Rangga Cilacap tidak demikian. Rangga Cilacap adalah seorang pejabat pribumi yang menjadi kepala wilayah yang sangat sulit dan luas, langsung dibawah Asisten Residen, yang menguasai lima kepala distrik yang wilayahnya terbentang antara Karesidenan Priangan dan Bagelen. Tugas Rangga Cilacap menyerupai tugas seorang bupati, tidak hanya di Cilacap saja tetapi di seluruh afdeling dan terbukti beliau sangat giat. Sejak penugasannya di afdeling tahun 1839, maka pendapatan pajak tanah meningkat dari f 13.236 menjadi f 36.339 pada tahun 1842, penanaman pohon kopi dari 933.000 pohon yang jelek dan terlantar menjadi 1.389.000 pohon yang sebagian besar bagus dan terawat, pohon kanil dari 392.000 pohon menjadi 832.000 pohon. Cilacap sendiri dalam arti kata sebenarnya hanyalah merupakan gudang-gudang dengan di sana – sini beberapa rumah penduduk tersebar di antara hutan lebat. Kegiatan bongkar muat kapal pada waktu akhir – akhir ini mulai meningkat berlipat ganda, menara api di Karangbolong, Nusakambangan dan rambu – rambu laut mulai dipasang. Jalan darat Banyumas ke Cilacap jelek, jalan pegunungan belum ada dan penduduk mulai meningkat. Semua kemajuan selama 3 tahun ini boleh dikatakan merupakan hasil karya Rangga Cilacap, sedangkan Asisten Residen Prins praktis tidak pernah keluar rumah karena sakit, demikian pula penggantinya, Mr. van Woelderen yang kurang berpengalaman sebab lama bekerja di Batavia. Ditinjau dari kelangkaan penduduk dan situasi setempat, prestasi yang dicapai ‘sangat luar biasa banyak’ (‘is veel, ja zelfs zeer viel’)241).

239). Bundel Besluit den 29 Mei 1873 no 24, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 119
240). Soedarmadji, op. cit., hal 119
241). Ibid., hal 120

Sementara itu pada tahun 1843 di kota Banyumas sedang diadakan pembangunan rumah karesidenan, rumah kesekretarisan dan tangsi Jayengan. Kota tua ini sekaligus sebagai pusat Pemerintah Hindia Belanda di Karesidenan Banyumas. Pengerjaannya oleh rakyat yang dibayar Pemerintah Hindia Belanda dan semua kabupaten di seluruh Karesidenan Banyumas mengirim beberapa orang tenaga untuk melaksanakan pembangunan perumahan dinas tersebut. Bersamaan dengan itu juga dibangun jalan dari Banyumas ke selatan menerobos Gunungrau sampai ke Buntu, lalu ke barat. Pekerjaannya juga dibagi – bagi pada kabupaten – kabupaten lain. Selanjutnya pada tahun 1845 pembangunan jalan Buntu sampai batas Gombong, dilanjutkan penggarapannya sesuai kabupaten – kabupaten secara gotong – royong242).

Foto ini diambil pada tahun 1921 di salah satu Komplek Kantor Karesidenan Banyumas di Kota Banyumas yang dibangun pada tahun 1843. Foto Bupati Banyumas XVI (1913-1933), Kanjeng Pangeran Adipati Arya Gandasoebrata beserta pejabat pribumi dan pejabat Belanda di Kota Banyumas. Kota tua ini menjadi pusat Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Karesidenan Banyumas selama 107 tahun dari 1830 – 1937. Pada tahun 2010, lokasinya berada di komplek SMK Negeri 1 Banyumas di Jalan Pramuka, Kota Banyumas. Foto ini diambil dari buku ‘Banjoemas Riwajatmoe Doeloe’ oleh Bapak Soegeng Wijono dan Bapak Soenardi, Daya Cipta Mandiri, Purwokerto, cover. Kedua penyusun buku tersebut satu alumni dengan penulis di SMA Negeri 2 Purwokerto.

242). Sudarmo, W.R. dan Purwoko, B.S, op. it., hal 146

Sedangkan pembangunan di Cilacap masih banyak yang harus dikerjakan sesuai ambisi Raden Rangga Tjakradimeja. Oleh karena itu menurut Residen Launy, kenaikan gaji dari f 150 menjadi f 300 tidak terlalu banyak bagi Rangga Cilacap, bahkan minimal, sebab Rangga Cilacap selama ini mendapat bantuan sebesar f 200 untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari kakaknya, Bupati Banyumas, Adipati Tjakranegara243).

Setelah argumentasi yang dramatis dari Residen Launy, baru Wakil Gubernur Jendral Mr. P. Merkus berani mengajukan permohonan kenaikan gaji 100% Rangga Cilacap pada Menteri Kolonial di Kerajaan Belanda, Mr. J. C. Baud yang ketika menjadi Wakil Gubernur Jendral pada tanggal 22 Mei 1834 pernah mengunjungi Cilacap244).

Setelah Raja Belanda, Willem II memberikan persetujuannnya pada tanggal 22 Juni 1843, barulah Raden Rangga Tjakradimeja menikmati kenaikan gaji 100% mulai tanggal 1 Januari 1844. Sebetulnya ketika Residen Launy mengajukan usul pembentukan Pemerintahan Pribumi yang berakhir dengan pembentukan Onder Regentschap pada tanggal 27 Juni 1841, beliau telah mengusulkan Regentschap (Kabupaten) yang dipimpin seorang Regent dengan gaji f 400, tetapi tidak berhasil245).

Pada tahun 1843 Residen Banyumas Mr. Launy akhirnya dimutasikan menjadi Residen Pekalongan dan beliau diganti Mr. J.B. Overhand yang menjadi Residen Banyumas ke 4. Residen yang baru berpendapat bahwa bagian selatan Distrik Banyumas, yang pada Zaman Kerajaan Surakarta termasuk wilayah Ayah, menjadi semakin terkenal, setelah ada ketentuan bahwa hasil bumi Bagelen dapat diangkut ke Cilacap, dan dari sana langsung diangkut ke Negeri Belanda. Residen semula berpendapat bahwa pejabat Distrik Banyumas sebaiknya dipindahkan ke selatan, ke Kalijering (sekarang Sumpyuh), 10 pal (sekitar 15 km) dari ibukota, dengan demikian daerah yang selama Perang Jawa (1825 – 1830) ditinggalkan penduduknya, diharapkan dapat meningkat lagi, apalagi jalan – jalan telah diperbaiki. Atas dasar argumentasi tersebut, Bupati Banyumas berpendapat sebaiknya Distrik Banyumas dibagi dua, menjadi sebelah utara dan selatan Pegunungan Kendeng, dan distrik yang baru dinamakan Distrik Kalireja, yang memerlukan biaya f 157 per bulan. Biaya tersebut sebagian dapat ditutup dengan penghematan yang didapat karena penggabungan Distrik Majenang dan Dayu-Luhur, apalagi kedua distrik yang berpenduduk Suku Sunda itu hanya berjumlah 2652 dan 2254 orang, jumlah penghematan pengeluaran biaya sebesar f 72 per bulan dan tugas keamanan Dayu-Luhur cukup ditempatkan seorang Mantri Polisi lagi di Majenang255).

243). Soedarmadji, op. cit., hal 120
244). Bundel Besluit den 23 Januari 1843 no 5, ANRIJ : Soedarmadji, op. cit., hal 120
245). Bundel Besluit den 5 December 1843 no 4, ANRIJ : Soedarmadji, op. cit., hal 121
255). Soedarmadji, op. cit., hal 121

Sebaliknya pendapat Bupati Banyumas berbeda dengan pendapat Directeur der Middelen an Domeinen yang semula Residen Banyumas, Distrik Banyumas yang luas dan jarang penduduk bahkan memerlukan pengawasan yang lebih sulit sebab wilayahnya sebagian besar terdiri hutan rimba256).

Perlu dicatat disini luas dan jumlah penduduk Onder Regentschap Cilacap :

Nama Distrik Luas pal Jumlah Penduduk
Cilacap 434 700
Adireja 280 24.000
Pegadingan 496 8.316
Majenang 196 1.154
Dayu-Luhur 144 2.652

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 10 Februari 1845 hanya menyetujui pembentukan Distrik Kalireja, sedang penggabungan Distrik Majenang dan Dayu-Luhur supaya ditunda selama 3 bulan257).

Mas Ranudipuro adalah Wedana Kalireja pertama pada tanggal 30 April 1845 yang sebelumnya Ondercollecteur Afdeling Cilacap. Sebagai Ondercollecteur Afdeling Cilacap yang kedua adalah Raden Tirtodipuro, Mantan Jaksa Besar (Hupjaksa) dari Pekalongan258).

Mutasi pejabat yang patut dicatat adalah Purna Tugas Mas Yudarana, Wedana Pegadingan, yang pada tanggal 7 Februari 1846 menjalani purna tugas dalam usia 72 tahun dan sampai sekarang merupakan pejabat tertua yang menduduki jabatan di Kabupaten Cilacap dengan mendapat pensiun f 15. Pada masa Kerajaan Surakarta, Mas Yudarana menjadi Demang Penyarang (wilayah Kabupaten Banyumas Kanoman) dan beliau diganti oleh Mas Mangunwijaya (31 tahun), Mantri Polisi Sokaraja, putera dari Mas Mangunyuda, Wedana Banjar259).

Pada tanggal 28 Mei 1846, Bupati Banyumas, Raden Adipati Tjakranegara menulis surat pada Residen Banyumas, yang mendesak pada Mr.J.B.Overhand agar supaya Raden Rangga Tjakradimeja (adik Bupati Banyumas yang menjadi Rangga Cilacap), diusulkan mendapat gelar Tumenggung. Mr.J.B. Overhand setuju sebab prestasi Rangga Cilacap yang selalu mendapat pujian dari para Residen Banyumas. Mr.J.B.Overhand setelah 3 tahun menjadi Residen Banyumas diganti Residen yang baru yaitu Mr. F.H. Doornik, Residen Kedu, sebagai Residen Banyumas ke 5. Mr. J.B. Overhand kemudian menjadi Residen Priangan di Cianjur260).

256). Soedarmadji, op. cit., hal 121
257). Bundel Besluit den 10 Februarij 1845 no 2, ANRIJ; Soedarmadji, op. cit., hal 122
258). Bundel Besluit den 30 April 1845 no 2, ANRIJ; Soedarmadji, op. cit., hal 122
259). Bundel Besluit den 7 Februarij 1846 no 10, ANRIJ; Soedarmadji, op. cit., hal 122
260). Soedarmadji, op. cit., hal 122

Pada saat ini Raden Rangga Tjakradimeja membangun prasarana air bersih, yang paling tidak dapat memberikan air bersih untuk 5000 rumah pemukiman dan pembenihan padi dapat dilakukan. Pada tahun sebelumnya sudah dibangun 500 rumah dan dalam tahun ini sudah dibangun 300 rumah. Pada tanggal 13 Juni 1846 semua prestasi Rangga Cilacap diungkapkan Residen Banyumas Mr.J.B Overhand, saat beliau membantu Bupati Banyumas, Adipati Tjakranegara mengajukan permohonan gelar Tumenggung pada Gubernur Jendral Mr.J.J. Rochussen. Setelah Mr.J.B. Overhand berhasil, maka pada tanggal 30 Juni 1846 Pemerintah Hindia Belanda memberi gelar Tumenggung pada Rangga Cilacap sehingga menjadi Tumenggung Tjakradimeja261).

Menurut penuturan Bupati Cilacap, R.M.A.A. Tjakrasiwaya pada Mangkoewinata, kakeknya Tumenggung Tjakradimeja, salah seorang puteranya yang lahir di Donan dinamakan Bagus Donan dan setelah dewasa bernama R.M. Panji Tjakrawiratmaja atau Panji Sepuh. Dalam daftar istri dan putera Raden Adipati Tjakrawedana, Bupati Cilacap yang disusun pada tahun 1873, Bagus Donan berusia 26 tahun, jadi semestinya beliau lahir pada tahun 1847, pada waktu ayahnya berdomisili di Donan. Dari Donan kemudian Raden Tumenggung Tjakradimeja pindah lagi ke Kampung Klapapitu (tujuh kelapa), tempat kedudukan Bupati Cilacap sampai sekarang ini262).

Apabila kita melihat angka di Pendopo Cilacap ditatah abadikan 1775 tanpa embel – embel apapun, tarikh angka tersebut menunjukkan tahun Jawa yaitu 1775 Dal bertepatan dengan kalender Masehi antara 20 Desember 1846 dan 1 Desember 1847, sebab Bagus Donan lahir di Donan tahun 1847, maka minimal pembangunan Pendopo Kabupaten Cilacap didirikan tahun 1847 sebagai peringatan pembentukan Kabupaten Cilacap. Angka 1775 tersebut yang pasti bukan tahun Masehi sebab laporan – laporan orang asing yang pernah meninjau Tlatjap, seperti Horsfield (1812) dan Ammutetz (1831) hanya melihat puing – puing sisa pembajakan tahun 1806. Jadi kemungkinan besar Pendopo Kabupaten Cilacap sekarang mulai dibangun hari Senin Paing 21 Sapar 1774 Dal. Ceritanya setelah Bagus Donan lahir di Donan, kemungkinan Raden Tumenggung Tjakradimeja pindah ke Kampung Klapapitu, menempati rumah yang kemungkinan besar dibangun Senin Paing bertepatan dengan Kalender Masehi 8 Februari 1847 atau Rumah Kabupaten Cilacap sekarang263).

261). Bundel Besluit den 30 Junij 1846 no 3, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 123
262). Mangkoewinata, VI, op.cit., hal 1362; Bundel Besluit den 29 Mei 1873 no 24, ANRIJ
263). Soedarmadji, op. cit., hal 123-124

Gubernur Jendral Mr.J.J. Rochussen pada peralihan bulan Juli – Agustus 1847 mengunjungi Karesidenan Banyumas. Beliau menyetujui bahwa Cilacap dipindahkan kira – kira 10 pal (sekitar 15 km) ke pedalaman, memiliki alun – alun dan rumah bupati. Selain hal itu juga diusulkan rumah Asisten Residen yang sementara terdiri dari bambu, diganti dengan bangunan baru dekat pelabuhan, dan perluasan penjara. Demikian pula perlu tambahan pejabat pribumi dan seorang pengontrol bagi asisten residen264).

Salah satu masalah yang dibicarakan dalam kunjungan Gubernur Jendral Mr.J.J Rochussen adalah jabatan Bupati Cilacap yang seharusnya terdapat dalam Afdeling Cilacap, sebab beban tugas dan luas wilayahnya tidak jauh berbeda dengan 4 kabupaten lain dalam Karesidenan Banyumas. Pendapat Residen Doornik, di Cilacap sekarang hanya terdapat seorang Onder Regent dengan gelar Tumenggung dan gaji f 300, Raden Tumenggung Tjakradimeja. Pejabat yang selalu mendapat pujian dalam laporan – laporan yang dibuat Residen Banyumas sebelumnya, seperti Mr. Launy (1843) dan Mr. J.B. Overhand (1846), hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bantuan kakaknya, Bupati Banyumas. Oleh karena itu perlu apabila Afdeling Cilacap dibentuk Kabupaten.

Isi surat Residen Doornik tanggal 8 September 1847 pada Gubernur Jendral selanjutnya menyebut jika Gubernur Jendral sendiri telah menyaksikan Cilacap yang dulu tidak begitu menonjol, sekarang dengan adanya rencana pembangunan benteng, pembukaan terusan dan perluasan pertanian, memang pantas ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kabupaten265).

Perbandingan Afdeling Cilacap 1846 yang berasal dari Distrik Afdeling Purwokerto dan 1 Distrik Afdeling Banyumas, dengan Regentschap (Kabupaten) lain:
Kabupaten Distrik Penduduk Bau Sawah Pajak Tanah
Banyumas 4 69.215 20.620 137.368
Purbalingga 3 123.148 25.982 177.542
Purwokerto 3 78.158 14.789 103.265
Banjarnegara 4 56.074 14.869 121.203
Cilacap 5 51.954 17.785 57.222

Residen Doornik menduga tidak ada pejabat lain yang sanggup mengerjakan beban tugas Raden Tumenggung Tjakradimeja. Beliau mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seperti bupati – bupati lain dengan gaji yang mencukupi. Hal ini dapat dilihat ketika Residen Doornik mengikuti perjalanan ke seluruh Afdeling Cilacap pada bulan Juni, dimana tanaman kopi, sawah dan semua jalan meningkat. Selain hal itu Raden Tumenggung Tjakradimeja juga sangat besar pengaruhnya di kalangan rakyat266).

264). Bundel Besluit den 29 November 1847 no 1; Missive van den Gouverneur Generaal, ANRIJ
265). Soedamrmadji, op. cit., hal 125
266). Ibid., hal 126

Dasar pertimbangan Residen Doornik memberi usul pembentukan Kabupaten Cilacap pada Gubernur Jendral dengan struktur jabatan terdiri dari :

Jabatan Gaji
Bupati f 600
Patih f 100
Jaksa f 40
Kliwon f 40
Penghulu f 30
2 orang Mantri f 30 / orang

Gaji Bupati Cilacap f 600 sebenarnya bersifat sementara sebab lebih kecil dari gaji Bupati Purbalingga dan Banjarnegara f 800. Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 11 November 1847 setuju usul kenaikan gaji Onder Regent, tetapi tidak seperti yang diusulkan, hanya f 200 sebagai tunjangan personil, sedang kenaikan gaji pejabat yang lain tidak disetujui. Formasi Patih juga tidak disetujui, hanya tambahan formasi 2 mantri dengan gaji f 25 yang disetujui, yang memang sudah menjadi catatan Gubernur Jendral Mr.J.J. Rochussen pada waktu berkunjung ke Cilacap. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap sendiri memang bukan wewenang Gubernur Jendral, rupanya disetujui dan diteruskan pada Menteri Kolonial di Negeri Belanda267).

Masalah lain yang dibicarakan ketika Gubernur Jendral Mr.J.J. Rochussen berkunjung ke Cilacap adalah Pelabuhan Cilacap sebagai pelabuhan baru. Ketika akan meninggalkan Karesidenan Banyumas, Mr.J.J. Rochussen membuat surat sepanjang 17 halaman tanggal 5 Agustus 1847 di Banjarnegara pada Direktur Umum Keuangan dengan pengertian Direktur Kultur, surat sebagian besar berisi tentang keadaan, kebutuhan dan hari depan Pelabuhan Cilacap guna memberikan kemudahan bagi ekspor, transportasi perhubungan sungai yang dapat menekan biaya ekonomi dan kemungkinan pembangunan jalan kereta api dari Purworejo (Bagelen) ke Cilacap. Gubernur Jendral Mr.J.J Rochussen memberi perintah Asisten Residen Cilacap, Mr. Noordziek usul tentang pelabuhan terbuka atau besar bagi Cilacap. Pada tanggal 23 September 1847 selesai membuat usul tertulis sepanjang 21 halaman yang dapat menyakinkan Gubernur Jendral, pada tanggal 29 November 1847, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa Cilacap adalah pelabuhan untuk perdagangan kecil268).

267). Bundel Besluit den 1 November 1847 no 26, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 126
268). Bundel Besluit den 29 November 1847 no 1, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 128
Gubernur Jendral Mr.J.J. Rochussen (Naar een familieporret in het bezit van Jhr.Mr.J.J. Rochussen) 30 September 1845 – 12 Mei 1851:

1. Gubernur Jendral Hindia Belanda yang memberi gelar Tumenggung pada Raden Rangga Tjakradimeja tanggal 30 Juni 1846.
2. Gubernur Jendral Hindia Belanda kelima yang berkunjung ke Cilacap.
3. Gubernur Jendral Hindia Belanda pertama yang berkunjung ke alun – alun dan rumah Bupati Cilacap.
4. Gubernur Jendral Hindia Belanda pertama yang memiliki gagasan membangun jalan kereta api Purworejo (Bagelen) ke Cilacap tanggal 5 Agustus 1847.
5. Gubernur Jendral Hindia Belanda yang mengusulkan pembentukan Kabupaten Cilacap tanggal 11 November 1847 pada Menteri Kolonial di Kerajaan Belanda.
6. Gubernur Jendral Hindia Belanda yang menetapkan pembukaan Pelabuhan Cilacap tanggal 29 November 1847.

Gambar dari Gubernur Jendral Mr.J.J. Rochussen dapat dilihat pada buku Stibbe, II, op. cit., hal 8269).

Raden Tumenggung Tjakradimeja di kemudian hari mengganti namanya menjadi Tjakrawedana, nunggak semi (meniru ayahnya), Bupati Banyumas Kasepuhan (1816 – 1831). Nama yang sering menimbulkan salah tafsir, bagi orang Banyumas menjadi Tjakrawedana II tetapi bagi orang Cilacap menjadi Tjakrawedana I. Hal ini disebabkan kedua puteranya juga nunggak semi (meniru ayahnya, Tumenggung Tjakrawedana III dan IV). Dalam surat – surat yang ditujukan pada Asisten Residen Cilacap Mr. Noordziek tanggal 1 Juli 1847 beliau masih menggunakan nama Raden Tumenggung Tjakradimeja, sedangkan dalam surat tanggal 21 Maret 1850, beliau menggunakan nama Tumenggung Tjakrawedana270).

Akhirnya Kabupaten Cilacap terbentuk pada masa Residen Banyumas ke 9, Mr. van den Moore. Pengajuan usul Pemerintah Hindia Belanda tanggal 2 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jendral Mr. Duymaer van Twist, pada Menteri Kolonial di Kerajaan Belanda, mendapat persetujuan Raja Belanda dalam Kabinetsrescript van 29 Desember 1855 no 86, dan dengan Surat Rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 LaA no 7/A disampaikan pada Gubernur Jendral.

Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial sebetulnya bermakna dua, pertama adalah permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi pejabat pribumi, sedangkan yang kedua adalah pengeluaran anggaran biaya lebih dari f 5,220 per tahun, yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda271).

269). Soedarmadji, op. cit., hal 127
270). Bundel Besluit den 15 Julij 1847 no 9 ; Missive den 1 Julij 1847 ; Bundel Besluit den 19 Julij 1850 no 26 ; Missive den 21 Maart 1850, ANRIJ.
271). Soedarmadji, op. cit., hal 129

Setelah menerima Surat Rahasia Menteri Kolonial, Pemerintah Hindia Belanda dengan surat keputusan Gubernur Jendral tanggal 21 Maret 1856 no 21 menetapkan :

1. Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan statusnya menjadi Regentschap (Kabupaten) Cilacap.
2. Pemberhentian dan pengangkatan para pejabat yang telah ditetapkan yaitu :
Jabatan Gaji per tahun
Bupati f 9.600
Patih f 1.200
Kliwon f 450
Jaksa f 450
2 orang Mantri @ f 30 f 720
Penghulu f 300
Jurutulis f 180
6 orang Jaga Karsa @ f 5 f 360
3. Pada Residen Banyumas diperintahkan, dengan perantara Direktur Kultur mempersiapkan para pejabat pribumi yang akan diangkat Pemerintah Hindia Belanda272).

Staatsblad yang ditemukan saat pengesahan Cilacap berbunyi sebagai berikut :

Staatsblad van Nederlandsch – Indië
No. 11 Verkrijgbaarstelling van zegels te Tjilatjap
Besluit van den Gouverneur – Generaal van Nederlandsch Indië, van den zygstn Februarij 1856 no 3.

Gelegen, enz.
De Raad van Nederlandsch – Indië gehoord is goedgevonden en verstaan: Te Tjilatjap (residentie Banjoemas) worden zegels verkrijgbaar gesteld:

De assitent – residentie van de afdeeling Tjilatjap wordt – met het debiet derzelve belast, onder genot der naar aan verbòndene voordeelen en is ter zake verantwoordelijk aan de algemeene re kenkamen.

Afschrift, enz.
Ter ordonantie van de Gouverneur Generaal van Nederlandsch – Indië:
De Algemeene Sekretaris, A.Prins

Uitgegeven den derden Maart 1856
De Algemeene Sekretaris, A.Prins

272). Bundel Besluit den 2 October 1855 LaA geheim en den 21 Maart 1856 no 21, ANRIJ; Soedarmadji, op.cit., hal 129

Setelah pembentukan Kabupaten Cilacap yang menjadi Bupati Cilacap I adalah Raden Tumenggung Tjakradimeja atau Tumenggung Tjakrawedana II sedangkan Patih Cilacap I yaitu Raden Sosrorejo, yang sudah menjadi Patih Purwokerto selama 24 tahun, adik almarhum Raden Adipati Mertadireja, Bupati Purworejo I (1831 – 1853). Patih Sosrorejo adalah satu – satunya pejabat yang pada tanggal 20 April 1856 mengajukan surat lamaran pada Residen Banyumas untuk mengisi lowongan jabatan Patih di Cilacap.

Rasiden Banyumas Mr. van den Moore, yang menurut surat keputusan diatas, pada tanggal 2 Mei 1856 membuat laporan pada Direktur Kultur, menulis jika jabatan Kepala Pejabat Pribumi tidak ada pilihan lain yang lebih baik dan patut, selain Raden Tumenggung Tjakrawedana II, yang telah lama memegang jabatan selama kurang lebih 10 tahun dan yang masih bertugas tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan cita – citanya. Beliau masih tampak sehat dan belum patah semangat, meskipun saat itu Tumenggung Tjakrawedana II telah berusia 45 tahun, sehingga Residen Banyumas masih berharap Tumenggung Tjakrawedana dapat meneruskan tugasnya.

Sedangkan jabatan lowongan Patih Cilacap, Direktur Kultur telah memberikan tawaran Residen Banyumas yang telah lama menerima lamaran dari calon yang sama, Raden Sosrorejo, Patih Purwokerto. Hal ini disebabkan hubungan antara Bupati dan Patih yang juga pamannya selalu tegang, sebab Patih tidak cakap memangku jabatan Bupati Purwokerto. Untuk kepentingan dinas dan mengurangi kesulitan keluarga, ada baiknya Patih Purwokerto dimutasikan atau yang Patih tersebut inginkan menjadi Patih Cilacap.

Sebagai kesimpulan laporan Residen Banyumas Mr. van den Moore, beliau mengusulkan agar Raden Tumenggung Tjakrawedana II, Onder Regent Cilacap diangkat menjadi Regent Cilacap dengan gaji f 800, sedangkan Raden Sosrorejo, Patih Purwokerto diangkat menjadi Patih Cilacap dengan gaji f 100. Dengan demikian Direktur Kultur pada tanggal 9 Mei 1856 menyetujui usul Residen Banyumas.

Akan tetapi Mr. P. de Perez, seorang anggota Dewan Hindia Belanda pada tanggal 5 Juni 1856 mempermasalahkan prosedur pencalonan Residen Banyumas dan Direktur Kultur. Pencalonan tersebut menurut peraturan semestinya 3 calon dan mengapa hanya seorang calon dan ‘Conduite Staat’ tidak memberikan informasi273).

273). Soedarmadji, op. cit., hal 132

Meskipun pencalonan Bupati dan Patih di Cilacap bersifat tunggal, tetapi Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 6 Juli 1856 no 17 tetap memutuskan pengangkatan:

1. Raden Tumenggung Tjakrawedana II yang sekarang menjadi Onder Regent Cilacap menjadi Bupati Cilacap dengan gaji f 800 tiap bulan dan segala pendapatan tambahannya.
2. Raden Sosrorejo yang sekarang menjadi Patih Purwokerto menjadi Patih Cilacap dengan gaji f 100 tiap bulan dan segala pendapatan tambahannya274).

Dengan pengangkatan jabatan Bupati dan Patih di Cilacap, maka berakhir proses pembentukan Kabupaten Cilacap dari Desa Cilacap, menjadi Distrik Jeruklegi, menjadi Kepatihan (Pattehschap) Dayu-Luhur tahun 1839 dan menjadi Kabupaten Cilacap (Regentschap van Tjilatjap) tahun 1856 275).

Prestasi yang gemilang dari Raden Tumenggung Tjakrawedana II, pada tanggal 7 Juni 1863 beliau mendapat gelar Adipati tercepat diantara 3 orang Bupati. Kedua Bupati yang lain adalah Bupati Purbalingga, Raden Tumenggung Dipakusuma III dan Bupati Banjarnegara, Raden Tumenggung Dipadiningrat, yang diangkat menjadi Bupati pada tanggal 7 Agustus 1846, sepuluh tahun lebih lama276).

274). Bundel Besluit den 6 Julij 1856 no 17, ANRIJ; Soedarmadji, op. cit., hal 132
275). Soedarmadji, op. cit., hal 132
276). Bundel Besluit den 7 Junij 1863 no 28, ANRIJ; Soedarmadji, op. cit., hal 132

Keadaan Cilacap yang tidak sehat dan angker menyebabkan banyak pejabat waktu itu yang wafat pada saat masih memangku jabatan. Para pejabat pribumi yang wafat saat masih menduduki jabatannya adalah :

1. Patih Cilacap I, Raden Sosrorejo wafat pada tanggal 3 April 1858
2. Wedana Cilacap, Mas Arjopuro wafat pada bulan Maret 1870
3. Bupati Cilacap I, Raden Adipati Tjakrawedana II wafat pada tanggal 1 Januari 1873 saat pesta tahun baru di rumah Rasiden Mr. C. de Waal yang dimakamkan di Pesarean Karangsuci, kota Cilacap sekarang.
4. Bupati Cilacap II, Raden Tumenggung Tjakrawedana III wafat pada tanggal 9 Desember 1875.
5. Bupati Cilacap III, Raden Tumenggung Tjakrawedana IV wafat pada tanggal 6 November 1881. Penggantinya adalah adik beliau yang tetap menggunakan nama asli, Raden Tumenggung Tjakrawerdaya277).

Demikian sejarah pembentukan Kabupaten Cilacap (Regentschap van Tjilatjap) pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

277). Bundel Besluit den 3 Julij 1858 no 40, den 22 Junij 1870 no 50, den 29 Mei 1873 no 24, den 1 Julij 1876 no 14 en den 17 Januarij 1882 no 11, ANRIJ; Soedarmadji, op. cit., hal 132

4 komentar:

  1. Balasan
    1. silakan ijin sama yag punya blog aslinya

      Hapus
  2. mohon maaf. darimana data ini diambil kok ndak ada alamat lengkap blog yg diambil?

    BalasHapus